Mengenal Rohingya dari Sejarah, Konflik, dan Krisis Kemanusiaan yang Melandanya

Asal-Usul Rohingya

Liputan6.com, Jakarta Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas Muslim yang sebagian besar bermukim di negara bagian Rakhine (dahulu dikenal sebagai Arakan), Myanmar barat. Mereka memiliki bahasa, budaya, dan sejarah yang berbeda dari mayoritas penduduk Myanmar yang beragama Buddha. Asal-usul etnis Rohingya dapat ditelusuri hingga abad ke-7 Masehi, ketika pedagang Arab mulai menetap di wilayah Arakan.

Nama "Rohingya" sendiri berasal dari kata "Rohai" atau "Roshangee", yang berarti penduduk Muslim Rohang atau Roshang - sebutan kuno untuk wilayah Arakan. Menurut catatan sejarah, pemukiman Muslim di Arakan mulai terbentuk secara signifikan pada masa Kerajaan Mrauk U di abad ke-15, khususnya pada masa pemerintahan Raja Narameikhla (1430-1434).

Nenek moyang etnis Rohingya merupakan percampuran dari berbagai kelompok etnis, termasuk Arab, Turki, Persia, Afghan, Bengali, Moor, Mughal, Pathan, dan Indo-Mongoloid. Hal ini menyebabkan etnis Rohingya memiliki karakteristik fisik yang khas, seperti kulit yang relatif gelap, hidung yang tidak terlalu pesek, dan mata yang tidak terlalu sipit dibandingkan etnis Myanmar lainnya.

Secara linguistik, bahasa Rohingya termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Bahasa ini memiliki kemiripan dengan dialek Chittagonian yang dituturkan di Bangladesh tenggara. Hal ini berbeda dengan mayoritas bahasa di Myanmar yang tergolong dalam rumpun Tai-Kadai, Austroasiatis, atau Sino-Tibet.

Sejarah etnis Rohingya di Myanmar dapat ditelusuri hingga beberapa abad yang lalu. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam perjalanan sejarah etnis Rohingya:

• Abad ke-7 hingga 15: Pedagang Arab dan Persia mulai menetap di wilayah Arakan, membentuk komunitas Muslim awal.
• Abad ke-15: Pada masa Kerajaan Mrauk U, khususnya di bawah pemerintahan Raja Narameikhla, terjadi gelombang migrasi Muslim dari Benggala ke Arakan.
• 1784: Kerajaan Konbaung Burma menaklukkan Arakan, mengakhiri era kerajaan Islam di wilayah tersebut.
• 1824-1948: Periode penjajahan Inggris di Burma, termasuk wilayah Arakan. Terjadi migrasi pekerja dari India dan Bangladesh ke Burma.
• 1948: Burma merdeka dari Inggris. Undang-Undang Kewarganegaraan Uni disahkan, namun tidak mencantumkan Rohingya sebagai etnis resmi.
• 1962: Kudeta militer di Burma mengubah kebijakan terhadap etnis minoritas, termasuk Rohingya.
• 1982: Undang-Undang Kewarganegaraan baru disahkan, secara efektif menghapus kewarganegaraan etnis Rohingya.
• 2012: Kekerasan komunal meletus di Rakhine, memicu gelombang pengungsian Rohingya besar-besaran.
• 2017: Operasi militer besar-besaran terhadap Rohingya, menyebabkan eksodus ratusan ribu pengungsi ke Bangladesh.

Selama periode kolonial Inggris (1824-1948), terjadi migrasi pekerja dalam jumlah besar dari wilayah India dan Bangladesh ke Burma. Hal ini dianggap negatif oleh mayoritas penduduk asli Burma. Setelah kemerdekaan, pemerintah Burma menganggap migrasi tersebut sebagai ilegal dan menolak memberikan kewarganegaraan kepada keturunan para migran, termasuk etnis Rohingya.

Meskipun pada awalnya etnis Rohingya diberi identitas dan kewarganegaraan berdasarkan ketentuan generasi, situasi ini berubah drastis setelah kudeta militer 1962. Pemerintahan militer mulai memberlakukan kebijakan diskriminatif terhadap etnis minoritas, termasuk Rohingya. Puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang secara efektif menghapus kewarganegaraan etnis Rohingya.

Konflik dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar memiliki akar yang kompleks, melibatkan faktor-faktor historis, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Beberapa penyebab utama konflik ini antara lain:

1. Perbedaan etnis dan agama: Mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha, sementara Rohingya adalah Muslim. Perbedaan ini sering menjadi sumber ketegangan dan prasangka.
2. Sejarah kolonial: Migrasi pekerja dari India dan Bangladesh selama masa kolonial Inggris menimbulkan kecemburuan dan ketidakpercayaan dari penduduk asli Myanmar.
3. Nasionalisme etnis: Kebangkitan nasionalisme Burma pasca-kemerdekaan cenderung mengecualikan kelompok minoritas, termasuk Rohingya.
4. Kebijakan pemerintah: Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 secara efektif menghapus kewarganegaraan Rohingya, menjadikan mereka stateless (tanpa kewarganegaraan).
5. Ketimpangan ekonomi: Negara bagian Rakhine merupakan salah satu wilayah termiskin di Myanmar, menciptakan persaingan sumber daya antara komunitas Rakhine dan Rohingya.
6. Propaganda dan disinformasi: Penyebaran informasi yang menyesatkan tentang etnis Rohingya oleh kelompok nasionalis Buddha ekstrem.
7. Kekerasan komunal: Insiden-insiden kekerasan antara komunitas Buddha dan Muslim di Rakhine semakin memperburuk hubungan antar-etnis.

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya termanifestasi dalam berbagai bentuk, antara lain:

• Penolakan kewarganegaraan dan hak-hak dasar
• Pembatasan kebebasan bergerak
• Larangan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan
• Pembatasan hak untuk menikah dan memiliki anak
• Penyitaan tanah dan properti
• Kerja paksa dan pemerasan
• Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
• Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi

Situasi ini telah berlangsung selama beberapa dekade, menciptakan lingkaran setan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan di kalangan etnis Rohingya. Hal ini pada akhirnya memicu gelombang pengungsian besar-besaran ke negara-negara tetangga, terutama Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia.

Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya mencapai puncaknya pada tahun 2017, ketika operasi militer besar-besaran dilancarkan oleh pemerintah Myanmar di negara bagian Rakhine. Operasi yang diklaim sebagai respon terhadap serangan kelompok militan Rohingya ini mengakibatkan eksodus massal ratusan ribu warga Rohingya ke negara-negara tetangga, terutama Bangladesh.

Beberapa fakta mengenai krisis kemanusiaan Rohingya:

• Lebih dari 740.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus 2017.
• Total pengungsi Rohingya di Bangladesh kini mencapai lebih dari 900.000 orang.
• Sebagian besar pengungsi tinggal di kamp-kamp pengungsian yang padat dan minim fasilitas di Cox's Bazar, Bangladesh.
• Ribuan warga Rohingya tewas dalam kekerasan, sementara banyak lainnya mengalami penyiksaan, pemerkosaan, dan pelanggaran HAM lainnya.
• Ratusan desa Rohingya dibakar dan dihancurkan selama operasi militer.
• PBB menyebut situasi ini sebagai "contoh buku teks pembersihan etnis".

Selain ke Bangladesh, pengungsi Rohingya juga mencari suaka ke negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Banyak dari mereka menempuh perjalanan berbahaya melalui laut, menggunakan kapal-kapal tidak layak yang disediakan oleh jaringan penyelundup manusia.

Kondisi di kamp-kamp pengungsian sangat memprihatinkan, dengan masalah-masalah seperti:

• Kekurangan makanan, air bersih, dan sanitasi
• Terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan
• Kepadatan penduduk yang ekstrem
• Risiko tinggi penyebaran penyakit menular
• Kerentanan terhadap bencana alam seperti longsor dan banjir
• Risiko eksploitasi, termasuk perdagangan manusia
• Trauma psikologis akibat kekerasan yang dialami

Krisis kemanusiaan Rohingya ini telah menarik perhatian dunia internasional, memicu respons dari berbagai negara dan organisasi kemanusiaan. Namun, solusi jangka panjang bagi nasib etnis Rohingya masih belum terlihat, mengingat pemerintah Myanmar tetap menolak mengakui kewarganegaraan mereka dan situasi politik di negara tersebut yang masih tidak stabil pasca kudeta militer 2021.

Krisis pengungsi Rohingya telah memaksa berbagai negara, terutama di kawasan Asia Tenggara, untuk mengambil langkah-langkah penanganan. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa negara utama dalam menangani pengungsi Rohingya:

Bangladesh

Sebagai negara yang menampung jumlah pengungsi Rohingya terbesar, Bangladesh telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

• Menyediakan lahan untuk kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar
• Bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam pengelolaan kamp
• Menyediakan bantuan kemanusiaan berupa makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan dasar
• Melakukan upaya diplomasi dengan Myanmar untuk pemulangan pengungsi
• Mengupayakan relokasi sebagian pengungsi ke Pulau Bhasan Char untuk mengurangi kepadatan di Cox's Bazar

Namun, Bangladesh juga menghadapi tantangan besar dalam menampung jumlah pengungsi yang sangat besar, termasuk dampak terhadap lingkungan dan ekonomi lokal.

Malaysia

Malaysia merupakan salah satu tujuan utama pengungsi Rohingya di Asia Tenggara. Upaya penanganan yang dilakukan meliputi:

• Memberikan izin tinggal sementara dan kartu identitas UNHCR kepada pengungsi
• Memperbolehkan akses terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan informal
• Bekerja sama dengan NGO lokal dan internasional dalam penyediaan bantuan
• Melakukan penindakan terhadap jaringan penyelundupan manusia

Meski demikian, Malaysia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, sehingga status hukum pengungsi Rohingya di negara ini tetap rentan.

Indonesia

Indonesia telah menunjukkan sikap yang relatif terbuka terhadap pengungsi Rohingya, meskipun juga bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi. Upaya yang dilakukan meliputi:

• Memberikan pertolongan dan penampungan sementara bagi pengungsi yang terdampar di perairan Indonesia
• Menyediakan tempat penampungan di beberapa lokasi, terutama di Aceh
• Bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam penanganan pengungsi
• Melakukan upaya diplomasi regional untuk penyelesaian krisis Rohingya

Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya dan potensi penolakan dari masyarakat lokal.

Thailand

Thailand telah mengambil pendekatan yang lebih ketat terhadap pengungsi Rohingya, namun tetap melakukan beberapa upaya penanganan:

• Memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi yang terdampar di perairan Thailand
• Menampung sebagian pengungsi di pusat-pusat detensi imigrasi
• Bekerja sama dengan UNHCR dalam proses penentuan status pengungsi
• Melakukan upaya pemberantasan jaringan penyelundupan manusia

Meski demikian, Thailand sering dikritik karena kebijakan "push back" terhadap kapal-kapal pengungsi yang mencoba memasuki perairan negara tersebut.

Negara-negara Lain

Beberapa negara lain juga telah memberikan kontribusi dalam penanganan krisis pengungsi Rohingya, antara lain:

• Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa telah menerima sejumlah kecil pengungsi Rohingya untuk dimukimkan kembali
• Arab Saudi telah menampung komunitas Rohingya dalam jumlah signifikan selama beberapa dekade
• India telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh, meskipun juga mengambil sikap tegas terhadap pengungsi yang masuk ke wilayahnya

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penanganan krisis pengungsi Rohingya masih menghadapi banyak tantangan. Diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat dan solusi jangka panjang untuk mengatasi akar masalah di Myanmar agar krisis ini dapat terselesaikan secara menyeluruh.

Indonesia telah menjadi salah satu negara transit utama bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Meskipun Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, negara ini telah menunjukkan sikap yang relatif terbuka dalam menerima dan memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingya.

Beberapa fakta mengenai pengungsi Rohingya di Indonesia:

• Jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia berfluktuasi dari waktu ke waktu, namun diperkirakan mencapai ribuan orang.
• Sebagian besar pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia melalui jalur laut, sering kali terdampar di perairan Aceh.
• Provinsi Aceh menjadi lokasi utama pendaratan dan penampungan pengungsi Rohingya, diikuti oleh Sumatera Utara dan beberapa wilayah lain di Indonesia.
• Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam penanganan pengungsi Rohingya.

Upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia meliputi:

1. Penyelamatan dan pertolongan pertama: Pemerintah Indonesia, khususnya melalui TNI AL dan Basarnas, sering kali melakukan operasi penyelamatan terhadap kapal-kapal pengungsi Rohingya yang terdampar atau dalam kondisi darurat di perairan Indonesia.
2. Penyediaan tempat penampungan sementara: Pemerintah daerah, bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan, menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi. Di Aceh, misalnya, beberapa lokasi seperti Lhokseumawe dan Bireuen telah dijadikan pusat penampungan.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar: Para pengungsi diberikan bantuan berupa makanan, pakaian, dan perawatan kesehatan dasar selama berada di tempat penampungan.
4. Pendataan dan verifikasi: UNHCR melakukan proses pendataan dan verifikasi untuk menentukan status pengungsi dan mencari solusi jangka panjang bagi mereka.
5. Fasilitasi pendidikan informal: Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk memberikan akses pendidikan informal bagi anak-anak pengungsi Rohingya.
6. Upaya pemukiman kembali: UNHCR bekerja sama dengan negara-negara ketiga untuk memfasilitasi pemukiman kembali bagi pengungsi yang memenuhi syarat.

Meskipun demikian, penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

• Keterbatasan sumber daya dan kapasitas penampungan
• Potensi penolakan dari masyarakat lokal di beberapa daerah
• Risiko eksploitasi dan perdagangan manusia
• Ketidakpastian status hukum jangka panjang bagi para pengungsi
• Kesulitan dalam mencari negara ketiga untuk pemukiman kembali

Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa penanganan pengungsi Rohingya dilakukan atas dasar kemanusiaan, namun juga menekankan bahwa solusi jangka panjang harus melibatkan komunitas internasional dan penyelesaian akar masalah di Myanmar. Indonesia juga aktif dalam upaya diplomasi regional, termasuk melalui ASEAN, untuk mencari solusi komprehensif bagi krisis Rohingya.

Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya telah menarik perhatian dan tanggapan dari berbagai pihak di komunitas internasional. Berikut adalah rangkuman tanggapan dan upaya yang telah dilakukan oleh berbagai entitas global:

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

• Dewan Keamanan PBB telah mengadakan beberapa pertemuan darurat terkait situasi Rohingya.
• UNHCR memimpin upaya bantuan kemanusiaan dan perlindungan pengungsi Rohingya di berbagai negara.
• Misi Pencari Fakta PBB telah melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM di Myanmar.
• Mahkamah Internasional (ICJ) menangani kasus dugaan genosida terhadap Rohingya yang diajukan oleh Gambia.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

• Mengadakan pertemuan darurat dan mengeluarkan resolusi yang mengecam perlakuan terhadap Rohingya.
• Membentuk kelompok kontak untuk memantau situasi Rohingya.
• Mengajukan resolusi di Majelis Umum PBB terkait hak asasi manusia di Myanmar.

ASEAN

• Mengadakan dialog dengan pemerintah Myanmar untuk mencari solusi krisis.
• Memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance).
• Namun, prinsip non-intervensi ASEAN sering dikritik karena dianggap membatasi tindakan yang lebih tegas.

Uni Eropa

• Menerapkan sanksi terhadap pejabat militer Myanmar yang terlibat dalam pelanggaran HAM.
• Memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya.
• Mendukung upaya penyelesaian melalui jalur diplomasi dan hukum internasional.

Amerika Serikat

• Menerapkan sanksi terhadap pejabat militer Myanmar.
• Memberikan bantuan kemanusiaan signifikan bagi pengungsi Rohingya.
• Menyerukan akuntabilitas atas pelanggaran HAM di Myanmar.

Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional

• Amnesty International dan Human Rights Watch telah melakukan investigasi dan melaporkan pelanggaran HAM terhadap Rohingya.
• Menyerukan tindakan lebih tegas dari komunitas internasional untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan hak-hak Rohingya.

Negara-negara Muslim

• Beberapa negara seperti Turki, Malaysia, dan Indonesia telah vokal dalam mengecam perlakuan terhadap Rohingya.
• Memberikan bantuan kemanusiaan dan dalam beberapa kasus menerima pengungsi Rohingya.

Meskipun telah ada berbagai tanggapan dan upaya dari komunitas internasional, banyak pihak menilai bahwa tindakan yang diambil masih belum cukup untuk menyelesaikan krisis Rohingya secara menyeluruh. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk:

• Kesulitan dalam menekan pemerintah Myanmar untuk mengubah kebijakannya terhadap Rohingya.
• Kompleksitas situasi politik internal Myanmar, terutama pasca kudeta militer 2021.
• Keterbatasan mandat dan kewenangan organisasi internasional dalam situasi konflik internal suatu negara.
• Perbedaan kepentingan geopolitik di antara negara-negara besar yang mempengaruhi respons terhadap krisis.

Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan tekanan yang lebih kuat dari komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian krisis Rohingya, termasuk pemulihan hak-hak dasar Rohingya di Myanmar dan penciptaan kondisi yang aman bagi mereka untuk kembali ke tanah air mereka.

Mencari solusi jangka panjang bagi krisis Rohingya merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan kerja sama berbagai pihak. Beberapa upaya dan proposal yang telah diajukan untuk mengatasi krisis ini meliputi:

1. Pemulihan kewarganegaraan dan hak-hak dasar

• Merevisi Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 untuk mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis resmi.
• Memberikan akses penuh bagi Rohingya terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
• Menghapuskan pembatasan kebebasan bergerak dan hak-hak dasar lainnya.

2. Rekonsiliasi dan dialog antar-komunitas

• Memfasilitasi dialog antara komunitas Rohingya dan Rakhine untuk mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan.
• Melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam upaya rekonsiliasi.
• Mengatasi narasi kebencian dan disinformasi melalui pendidikan dan kampanye kesadaran publik.

3. Pembangunan ekonomi di Rakhine

• Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Rakhine untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
• Menciptakan peluang ekonomi yang inklusif bagi semua komunitas di Rakhine.
• Mendorong partisipasi Rohingya dalam pembangunan ekonomi lokal.

4. Reformasi politik dan keamanan di Myanmar

• Mendorong transisi demokratis yang inklusif di Myanmar.
• Reformasi sektor keamanan untuk memastikan perlindungan terhadap minoritas.
• Membangun sistem peradilan yang independen dan akuntabel.

5. Pemulangan sukarela dan bermartabat

• Menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi pemulangan pengungsi Rohingya.
• Memastikan proses pemulangan bersifat sukarela dan sesuai dengan standar internasional.
• Menyediakan bantuan reintegrasi bagi pengungsi yang kembali.

6. Penguatan peran ASEAN

• Meningkatkan peran ASEAN dalam mediasi konflik dan pemulihan pasca-konflik di Myanmar.
• Mengembangkan mekanisme regional untuk penanganan pengungsi dan pencari suaka.
• Mendorong kerja sama ekonomi yang lebih inklusif di kawasan.

7. Akuntabilitas atas pelanggaran HAM

• Melanjutkan proses hukum internasional untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
• Mendukung mekanisme keadilan transisional di Myanmar.
• Membangun kapasitas sistem peradilan lokal untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.

8. Penguatan bantuan kemanusiaan

• Meningkatkan pendanaan dan koordinasi bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya.
• Memperbaiki kondisi di kamp-kamp pengungsian, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
• Mengembangkan program-program pemberdayaan dan peningkatan keterampilan bagi pengungsi.

9. Diplomasi multilateral

• Melibatkan lebih banyak negara dan organisasi internasional dalam upaya penyelesaian krisis.
• Menggunakan forum-forum multilateral untuk menekan Myanmar agar mengubah kebijakannya.
• Mengembangkan pendekatan regional yang lebih terkoordinasi dalam menangani isu pengungsi.

10. Penguatan masyarakat sipil

• Mendukung organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk hak-hak Rohingya dan rekonsiliasi antar-komunitas.
• Memfasilitasi partisipasi Rohingya dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka.
• Mendorong inisiatif-inisiatif akar rumput untuk membangun kohesi sosial.

Meskipun berbagai upaya dan proposal telah diajukan, implementasi solusi jangka panjang masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa hambatan utama termasuk:

• Resistensi dari pemerintah dan militer Myanmar terhadap perubahan kebijakan.
• Kompleksitas situasi politik internal Myanmar, terutama pasca kudeta militer 2021.
• Ketegangan antar-komunitas yang telah mengakar di Rakhine.
• Keterbatasan sumber daya dan kapasitas negara-negara penerima pengungsi.
• Perbedaan kepentingan geopolitik di antara negara-negara besar yang terlibat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan komitmen jangka panjang dan kerja sama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Myanmar, negara-negara tetangga, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang mengatasi akar penyebab konflik sambil memenuhi kebutuhan mendesak pengungsi, akan menjadi kunci dalam mencapai solusi yang adil dan bermartabat bagi krisis Rohingya.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait isu Rohingya beserta jawabannya:

1. Mengapa etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar?

Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi negara tersebut. Mereka menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun banyak Rohingya telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 secara efektif menghapus kewarganegaraan Rohingya, menjadikan mereka stateless atau tanpa kewarganegaraan.

2. Apa perbedaan antara Rohingya dan etnis lain di Myanmar?

Rohingya berbeda dari mayoritas penduduk Myanmar dalam hal agama, bahasa, dan budaya. Sebagian besar Rohingya adalah Muslim, sementara mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha. Bahasa Rohingya juga berbeda, lebih mirip dengan dialek Bengali yang digunakan di Bangladesh. Secara fisik, Rohingya memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan orang Asia Selatan dibandingkan dengan etnis Myanmar lainnya.

3. Mengapa terjadi konflik antara Rohingya dan penduduk lokal di Rakhine?

Konflik ini memiliki akar yang kompleks, melibatkan faktor sejarah, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Ketegangan antara komunitas Rohingya Muslim dan Rakhine Buddha telah berlangsung lama, dipicu oleh persaingan sumber daya, perbedaan agama dan budaya, serta narasi historis yang bertentangan. Kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap Rohingya juga memperburuk situasi.

4. Bagaimana kondisi pengungsi Rohingya di negara-negara penerima?

Kondisi pengungsi Rohingya bervariasi tergantung negara penerima, namun umumnya mereka menghadapi berbagai tantangan. Di Bangladesh, sebagian besar tinggal di kamp-kamp pengungsian yang padat dan minim fasilitas. Di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, mereka sering menghadapi ketidakpastian status hukum dan akses terbatas ke layanan dasar. Banyak pengungsi Rohingya mengalami trauma psikologis, kesulitan ekonomi, dan risiko eksploitasi.

5. Apa peran komunitas internasional dalam menangani krisis Rohingya?

Komunitas internasional telah merespons krisis ini melalui berbagai cara, termasuk memberikan bantuan kemanusiaan, menekan pemerintah Myanmar melalui diplomasi dan sanksi, serta mendukung proses hukum internasional. PBB, melalui badan-badan seperti UNHCR, memimpin upaya bantuan kemanusiaan. Beberapa negara juga telah menerima pengungsi Rohingya untuk dimukimkan kembali. Namun, banyak pihak menilai bahwa respons internasional masih belum cukup untuk menyelesaikan krisis ini secara menyeluruh.

6. Apakah ada kemungkinan Rohingya dapat kembali ke Myanmar?

Pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar tetap menjadi tujuan jangka panjang, namun saat ini masih sulit direalisasikan. Pemerintah Myanmar belum menunjukkan kesediaan untuk mengubah kebijakan terhadap Rohingya atau menciptakan kondisi yang aman bagi kepulangan mereka. Situasi politik di Myanmar pasca kudeta militer 2021 juga semakin mempersulit prospek pemulangan. Setiap upaya pemulangan harus bersifat sukarela, aman, dan bermartabat, sesuai dengan standar internasional.

7. Bagaimana dampak krisis Rohingya terhadap stabilitas regional?

Krisis Rohingya telah berdampak signifikan terhadap stabilitas regional di Asia Tenggara. Arus pengungsi telah menciptakan tekanan pada negara-negara penerima, terutama Bangladesh. Hal ini juga telah menimbulkan ketegangan diplomatik antara Myanmar dan negara-negara tetangga. Kekhawatiran akan radikalisasi di kalangan pengungsi dan potensi penyebaran konflik lintas batas juga menjadi perhatian bagi stabilitas regional.

8. Apa yang dapat dilakukan masyarakat umum untuk membantu Rohingya?

Masyarakat umum dapat berkontribusi melalui berbagai cara, antara lain:

• Donasi kepada organisasi kemanusiaan yang bekerja dengan pengungsi Rohingya
• Meningkatkan kesadaran tentang isu Rohingya melalui media sosial dan diskusi publik
• Mendukung kebijakan yang pro-pengungsi dan menekan pemerintah untuk mengambil tindakan
• Menjadi relawan di organisasi yang membantu pengungsi
• Melawan narasi kebencian dan diskriminasi terhadap Rohingya dan pengungsi secara umum

9. Bagaimana prospek penyelesaian krisis Rohingya dalam jangka panjang?

Penyelesaian krisis Rohingya dalam jangka panjang membutuhkan perubahan fundamental dalam kebijakan Myanmar terhadap Rohingya, termasuk pemulihan kewarganegaraan dan hak-hak dasar mereka. Hal ini juga memerlukan rekonsiliasi antar-komunitas di Rakhine dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Namun, mengingat kompleksitas situasi politik di Myanmar dan resistensi terhadap perubahan, prospek penyelesaian jangka panjang masih penuh tantangan. Diperlukan tekanan dan dukungan berkelanjutan dari komunitas internasional untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

10. Apa dampak kudeta militer Myanmar 2021 terhadap situasi Rohingya?

Kudeta militer di Myanmar pada Februari 2021 telah memperburuk prospek penyelesaian krisis Rohingya. Pemerintahan militer cenderung memiliki sikap yang lebih keras terhadap minoritas etnis, termasuk Rohingya. Kudeta juga telah mengalihkan perhatian dan sumber daya internasional dari isu Rohingya ke krisis politik yang lebih luas di Myanmar. Selain itu, instabilitas politik pasca-kudeta telah meningkatkan kekhawatiran akan keamanan bagi Rohingya yang masih tinggal di Myanmar dan mempersulit upaya pemulangan pengungsi.

Krisis Rohingya merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling kompleks di era modern. Berakar dari sejarah panjang diskriminasi dan konflik, situasi ini telah mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi ratusan ribu manusia dan menciptakan tantangan besar bagi stabilitas regional di Asia Tenggara.

Penyelesaian krisis ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, termasuk:

• Pemulihan hak-hak dasar dan kewarganegaraan Rohingya di Myanmar
• Rekonsiliasi antar-komunitas di Rakhine
• Pembangunan ekonomi yang inklusif
• Penanganan pengungsi yang manusiawi dan berkelanjutan
• Tekanan diplomatik dan hukum internasional terhadap pelaku pelanggaran HAM
• Kerja sama regional dan internasional yang lebih erat

Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, komunitas internasional tidak boleh mengabaikan penderitaan Rohingya. Diperlukan komitmen jangka panjang, solidaritas, dan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencapai solusi yang adil dan bermartabat bagi krisis ini.

Setiap individu, organisasi, dan negara memiliki peran dalam upaya ini. Mulai dari meningkatkan kesadaran, memberikan bantuan kemanusiaan, hingga mendorong perubahan kebijakan, kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Rohingya dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan universal.

Pada akhirnya, penyelesaian krisis Rohingya bukan hanya tentang mengatasi satu konflik etnis di satu negara. Ini adalah ujian bagi komitmen global terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan martabat setiap individu. Bagaimana kita merespons krisis ini akan mencerminkan nilai-nilai yang kita junjung sebagai komunitas global dan menentukan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan kemanusiaan serupa di masa depan.