Apa Tujuan Pancasila sebagai Dasar Negara: Memahami Makna dan Fungsinya

Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara

Liputan6.com, Jakarta Pancasila merupakan landasan fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menjadi sumber dari segala sumber hukum dan pedoman dalam menjalankan pemerintahan.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki kedudukan konstitusional yang kuat dan tidak dapat diubah begitu saja. Mengubah Pancasila sama artinya dengan mengubah identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia, antara lain:

1. Menjadi Landasan Ideologi Negara

Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai landasan ideologi, Pancasila bertujuan untuk:

• Memberikan arah dan tujuan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasionalnya
• Menjadi filter dalam menyerap pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
• Mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Membentuk karakter dan jati diri bangsa yang berdasarkan nilai-nilai luhur

2. Menjadi Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap produk hukum dan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah:

• Menciptakan sistem hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
• Menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia
• Mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila
• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

3. Menjadi Pemersatu Bangsa

Dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia, Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa. Tujuannya antara lain:

• Menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kemajemukan
• Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan sebagai satu bangsa
• Menghindari perpecahan dan konflik horizontal antar kelompok masyarakat
• Mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

4. Menjadi Panduan Etika dalam Kehidupan Berbangsa

Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan etika yang menjadi panduan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan. Tujuannya adalah:

• Membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur
• Menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan
• Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama
• Menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan

Selain memiliki tujuan, Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya:

1. Fungsi Yuridis Konstitusional

Pancasila memiliki fungsi yuridis konstitusional sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Fungsi ini menjadikan Pancasila sebagai:

• Sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
• Dasar dalam penyusunan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya
• Pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan penyelenggaraan negara
• Tolok ukur dalam menilai keabsahan suatu produk hukum

2. Fungsi Filosofis

Sebagai dasar negara, Pancasila juga memiliki fungsi filosofis yang mencerminkan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia. Fungsi filosofis Pancasila meliputi:

• Menjadi landasan berpikir dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan
• Memberikan arah dan tujuan dalam pembangunan karakter bangsa
• Menjadi sumber nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
• Menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis nasional

3. Fungsi Ideologis

Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara yang menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi ideologis Pancasila antara lain:

• Menjadi dasar dalam merumuskan visi dan misi pembangunan nasional
• Memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita kemerdekaan
• Menjadi filter terhadap pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
• Memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi

4. Fungsi Etis

Pancasila mengandung nilai-nilai etika dan moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi etis Pancasila meliputi:

• Menjadi sumber nilai dalam pembentukan karakter dan budi pekerti bangsa
• Memberikan tuntunan dalam berperilaku dan bersikap sesuai norma yang berlaku
• Menjadi dasar dalam membangun etika berbangsa dan bernegara
• Menciptakan kehidupan masyarakat yang beradab dan berkeadilan

Agar tujuan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat terwujud, diperlukan implementasi yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa contoh implementasi Pancasila sebagai dasar negara:

1. Dalam Bidang Politik

Implementasi Pancasila dalam bidang politik dapat dilihat dari:

• Penyelenggaraan sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat
• Pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan sebagai wujud kedaulatan rakyat
• Penerapan prinsip checks and balances antar lembaga negara
• Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif

2. Dalam Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, implementasi Pancasila dapat diwujudkan melalui:

• Penerapan sistem ekonomi Pancasila yang berkeadilan sosial
• Pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai soko guru perekonomian nasional
• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia
• Pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

3. Dalam Bidang Sosial Budaya

Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya dapat terlihat dari:

• Pengembangan kebudayaan nasional yang berakar pada kearifan lokal
• Penguatan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam masyarakat
• Penghormatan terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan
• Perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan kaum marjinal

4. Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam aspek pertahanan dan keamanan, implementasi Pancasila dapat diwujudkan melalui:

• Penerapan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)
• Pembinaan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara
• Pengembangan industri pertahanan nasional yang mandiri
• Peningkatan profesionalisme TNI dan Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan negara

Meskipun Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara, dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Globalisasi dan Pengaruh Budaya Asing

Arus globalisasi yang semakin deras membawa berbagai pengaruh budaya asing yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan ini meliputi:

• Masuknya paham individualisme dan materialisme yang mengikis semangat gotong royong
• Gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial
• Lunturnya identitas nasional akibat adopsi budaya asing secara mentah-mentah
• Melemahnya nasionalisme di kalangan generasi muda

2. Radikalisme dan Intoleransi

Munculnya paham-paham radikal dan sikap intoleran menjadi ancaman serius bagi implementasi Pancasila. Tantangan ini meliputi:

• Berkembangnya kelompok-kelompok ekstremis yang ingin mengganti ideologi Pancasila
• Meningkatnya kasus intoleransi dan diskriminasi atas nama agama atau keyakinan
• Munculnya gerakan separatisme yang mengancam keutuhan NKRI
• Politisasi isu SARA untuk kepentingan kelompok tertentu

3. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Masih adanya kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila. Tantangan ini meliputi:

• Ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa
• Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di beberapa daerah
• Akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata
• Kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan

4. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi tantangan serius dalam implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan ini meliputi:

• Maraknya kasus korupsi di berbagai level pemerintahan
• Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau golongan
• Lemahnya penegakan hukum dan sistem pengawasan
• Rendahnya integritas dan profesionalisme aparatur negara

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat implementasi Pancasila sebagai dasar negara, diperlukan berbagai upaya, antara lain:

1. Revitalisasi Pendidikan Pancasila

Upaya ini dapat dilakukan melalui:

• Penguatan kurikulum Pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan
• Pengembangan metode pembelajaran Pancasila yang lebih interaktif dan kontekstual
• Peningkatan kompetensi guru dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila
• Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai mata pelajaran

2. Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila

Upaya ini dapat diwujudkan melalui:

• Kampanye nasional tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara
• Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila
• Penyelenggaraan lomba dan festival yang bertemakan Pancasila
• Pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang menjadi teladan dalam mengamalkan Pancasila

3. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

Upaya ini dapat dilakukan melalui:

• Optimalisasi peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila
• Penguatan regulasi yang menjamin implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan
• Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila
• Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Pancasila di berbagai sektor

4. Pembangunan Karakter Bangsa

Upaya ini dapat diwujudkan melalui:

• Pengembangan program-program pembinaan karakter berbasis Pancasila
• Peningkatan keteladanan pemimpin dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila
• Penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai Pancasila
• Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan sebagai agen perubahan

Pancasila sebagai dasar negara memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai landasan ideologi, sumber hukum, pemersatu bangsa, dan panduan etika, Pancasila menjadi pijakan utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan merupakan kunci untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, upaya untuk memperkuat implementasi Pancasila sebagai dasar negara harus terus dilakukan. Melalui revitalisasi pendidikan, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai, penguatan kelembagaan dan regulasi, serta pembangunan karakter bangsa, diharapkan Pancasila dapat semakin mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya, keberhasilan Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam dan pengamalan yang sungguh-sungguh terhadap nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang maju, adil, dan sejahtera.