Danantara, Keberhasilannya Masih Diragukan oleh Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025. Keberadaannya pun ramai diperbincangan masyarakat.

Prabowo pun menyadari adanya keraguan di kalangan masyarakat terhadap keberadaan badan baru yang dibentuknya, termasuk tingkat keberhasilan dari konsep yang telah diusung.

"Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak," ungkap Ketua Umum Gerindra tersebut.

Namun, Prabowo memandang keraguan dan pertanyaan masyarakat tersebut sebagai hal yang wajar, mengingat inisiatif pembentukan Danantara Indonesia merupakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.

Prabowo menegaskan bahwa setelah Danantara Indonesia resmi diluncurkan, masyarakat Indonesia harus berbangga. Dengan total aset mencapai USD 900 miliar yang akan dikelola, Danantara Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu pengelola dana kekayaan atau sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia.

"Namun, hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga Karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund (SWF) negara terbesar di dunia," jelas dia.

Akan Berisikan Seluruh BUMN

Di kesempatan terpisah, hief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dikelola di Danantara. Sebelumnya, santer terdengar ada 7 BUMN raksasa yang akan lebih dulu masuk.

"Oh seluruh BUMN masuk ke Danantara, jadi bukan hanya 7," kata Dony di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dony memastikan tidak hanya 7 BUMN dengan aset terbesar itu yang akan dikelola. Tapi seluruh BUMN kepemilikan sahamnya harus diimbreng ke Danantara maksimal akhir Maret 2025 mendatang. Waktu tersebut sejalan dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Sebelum RUPS sudah harus pindah ke (Danantara), diimbrengkan ke Danantara," ungkapnya.

"Bulan, bulan Maret ini, akhir Maret ini sudah (harus imbreng saham)," imbuhnya.

Donny menurukan dana masyarakat yang ditabung di bank BUMN tidak akan digunakan oleh Danantara. Di mana ini menjawab ramainya ajakan tarik dana dari bank pelat merah beberapa waktu sebelum peluncuran.

"Tadi kan sudah mendapat penjelasan mengenai Danantara seperti apa, pengawasannya berlapis," kata dia.

iDa menegaskan, uang masyarakat yang ada di bank BUMN tidak akan dipakai sebagai modal kerja Danantara.

"Bukan uang masyarakat yang dipakai untuk modal Danantara, dan ini harus diluruskan," tegas dia.

Kondisi Bank BUMN SehatWakil Menteri BUMN ini menyatakan, bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) memiliki kondisi bisnis yang sehat. Bisa dibilang, pengelolaannya akan terjamin baik.

"Justru bank-bank kita kan kondisinya sangat bagus, sangat solid bahkan salah satu bank terbaik di ASEAN. Nah ini harus disampaikan juga ke masyarakat," tuturnya.

Dia kembali menegaskan dana masyarakat tak akan jadi modal Danantara. "Ya enggak lah," tandas Dony Oskaria.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment dari Investment Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menuturkan, jika Danantara harus diisi dari kalangan profesional, bukan politik.

"Kepala Badan serta Jajaran Direksi Danantara harus diisi oleh profesional yang tidak terlibat pada kepentingan politik praktis," ujarnya saat dikonfirmasi Merdeka.com di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Andry menuturkan, sejumlah risiko yang terjadi jika pemerintah salah memilih Kepala Badan serta Jajaran Direksi Danantara. Risiko pertama ialah potensi kaburnya investasi asing dari pasar modal Indonesia.

"Akan terjadi capital outflow terjadi di IHSG. Aliran keluar dana asing juga akan pasar Surat Berharga Negara (SBN) sehingga semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini," jelasnya.

Andry berharap pemegang kendali Danantara adalah sosok profesional yang sudah teruji dalam pengelolaan dana investasi. Dia mengingatkan pengalaman  dalam mengelola bisnis korporasi akan diuji untuk menghindari dampak kerugian Dananya dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi. 

"Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan," tutur dia.