Jaksa Korsel Keluarkan Surat Penahanan untuk Ajudan Presiden Park

Dua bekas ajudan Presiden Park diduga memiliki hubungan atas penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan.

oleh Arie Mega Prastiwi diperbarui 07 Nov 2016, 11:20 WIB
Diterbitkan 07 Nov 2016, 11:20 WIB
20161105-Ribuan Pengunjuk Rasa Desak Presiden Korsel Mundur-Seoul
Ribuan warga Korea Selatan (Korsel) memenuhi Gwanghwamun square, pusat Kota Seoul, Sabtu (5/11). Mereka mendesak Presiden Park Geun-Hye mundur dari jabatannya terkait skandal korupsi yang telah melumpuhkan pemerintahannya. (Ed Jones/AFP)

Liputan6.com, Seoul - Pihak kejaksaan Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penahanan bagi 2 mantan ajudan Presiden Park Geun-hye. Alasannya adalah untuk bagian dari investigasi korupsi di pemerintahan.

Bekas sekretaris senior untuk kebijakan, Ahn Jong-beom, dan sekretaris pribadi, Jung Ho-sung, diduga terkait dengan kasus penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, skandal politik Korsel itu tak membuat Presiden Park mundur.  Ia telah meminta maaf kepada publik pada Jumat lalu melalui siaran langsung televisi. Demikian seperti dikutip dari BBC, Senin (7/11/2016).

Tampil tersekat nyaris menangis di TV, Park mengakui ia melakukan kesalahan dengan memperbolehkan temannya Choi Soin-il melakukan tindakan tidak pantas, mengakses ke kebijakan pemerintahan

Namun ia menolak memperbolehkan ritual sekte dilakukan di istana kepresidenan.

Choi adalah seorang anak pemimpin sekte. Ia diduga memanfaatkan pertemanan untuk meminta sumbangan ke yayasan dana non-profit yang ia kendalikan. Choi kini dalam penahanan menanti dakwaan.

Popularitas Park saat ini sangat rendah. Bahkan disebut-sebut terendah sejak jajak pendapat bergulir di negara asal budaya K-Pop itu pada 1988. Survei yang dilakukan Gallup menunjukkan, kini ia hanya memiliki lima persen setelah pekan lalu kehilangan 12 persen dukungan.

Skandal politik yang menyeret Park mencuatkan seruan dari lawan politiknya agar ia segera mengundurkan diri. Dalam sejarah politik Korsel, tidak pernah ada presiden yang gagal menyelesaikan masa jabatan lima tahun.

Skandal politik yang mengguncang Negeri Ginseng itu telah menyebabkan mata uang won terpukul sejak pekan lalu sementara investor dilanda kecemasan tentang ketidakpastian politik.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya