PM Israel Bakal Kunjungi Trump Bahas Palestina dan Aneksasi

Liputan6.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengaku menerima undangan Presiden Donald Trump ke Gedung Putih pada bulan Februari mendatang.

Rencana itu diungkapkan oleh PM Netanyahu setelah selama delapan tahun hubungan antara dua negara membeku di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama.

Tanda-tanda mencairnya hubungan AS dan Israel didahului dengan hasil pilpres AS yang memperlihatkan Trump mengungguli Hillary.

Media lokal Israel melaporkan, PM Netanyahu akan mempercepat pembangunan konstruksi di kawasan Tepi Barat dan Yerusalem timur setelah Trump menang. Sebuah kebijakan yang ditentang oleh Obama.

Pada hari Minggu malam, 22 Januari 2017, Donald Trump menelpon Netanyahu dan mengundang perdana menteri itu untuk datang ke Gedung Putih.

Netanyahu mengatakan percakapan mereka "sangat hangat". Rencananya kedua pemimpin negara itu akan berbicara terkait isu nuklir Iran, dan Palestina.

"Perdana Menteri mengungkapkan keingingannya untuk bekerja sama dengan erat dengan Presiden Trump untuk menyamakan visi meningkatkan keamanan dan kedamaian," kata pernyataan kantor PM Netanyahu seperti dikutip dari AP pada Senin (23/01/2017).

Sementara itu, Gedung Putih mengatakan bahwa Trump telah memberi tahu Netanyahu bahwa perdamaian dengan Palestina, "hanya akan dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak, dan AS akan bekerja sama dengan erat untuk mencapai tujuan Israel."

Trump juga menegaskan bahwa komitmen belum pernah terjadi sebelumnya untuk keamanan Israel dan fokus pemerintahannya dalam melawan terorisme, Gedung Putih menambahkan.

Dengan Trump menandakan pendekatan yang lebih toleran terhadap pemukiman, nasionalis negeri zionis sekarang percaya mereka memiliki sekutu di Gedung Putih, dan pemimpin garis keras Israel tidak akan diam-diam lagi melakukan tindakan agresif di Tepi Barat.

Di Washington, Trump mengatakan pembicaraan di telepon antara dirinya dengan Netanyahu menyenangkan dan "sangat bagus". 

Netanyahu, seorang pendukung lama dari pemukiman, tetap berhati-hati tentang perluasan mereka dalam menghadapi oposisi yang kuat dari masyarakat internasional. Menjelang lengser, Obama memberikan suara kepada Dewan Keamanan PBB untuk meloloskan resolusi mengutuk permukiman ilegal.

Tapi Bennett dan garis keras lain percaya tidak ada lagi alasan untuk menahan diri.

"Untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, perdana menteri dapat memutuskan: apakah kedaulatan atau Palestina," tulis Bennett di Twitter.

Mencaplok Maaleh Adumim, pemukiman luas hampir 40.000 orang di sebelah timur Yerusalem, bisa menyebabkan bentrokan besar dengan Palestina dan seluruh masyarakat internasional.

Palestina mengatakan semua wilayah Tepi Barat dan Jerusalem timur - daerah yang dicaplok oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967 - adalah kawasannya untuk masa depan negara mereka.

Palestina dan masyarakat internasional menganggap semua permukiman ilegal.

Maaleh Adumim juga strategis terletak di tengah-tengah Tepi Barat, berpotensi menghambat pembentukan negara Palestina.

Sementara Trump tidak menyatakan pendapat atas aneksasi itu, ia telah mengisyaratkan pendekatan yang lebih lunak terhadap gerakan penyelesaian daripada pendahulunya.

Duta besar yang ditunjuk untuk Israel memiliki hubungan dekat dengan pemukiman Tepi Barat Yahudi, dan delegasi dari para pemimpin pemukim yang menghadiri pelantikannya pada Jumat lalu hadir sebagai tamu dari pejabat pemerintah.

Trump juga telah mengatakan, ia mendukung salah satu tuntutan utama Israel - memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden mengabaikan pertanyaan hari Minggu dari wartawan tentang masalah ini.

AS, seperti negara-negara lain, mempertahankan kedutaan besarnya di Tel Aviv, dan tak akan mengklaim Yerusalem

Trump, bagaimanapun, menghadapi tekanan berat dari Palestina dan negara-negara Arab terhadap isu pemindahan kedutaan. Nasib Yerusalem timur, rumah untuk tempat keagamaan merupakan wilayah yang paling sensitif.

Namun, sejauh ini Gedung Putih mengatakan bahwa pemindahan kedubes dianggap rumor semata. Terlalu dini untuk membahas isu itu sekarang ini.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengirimkan serangkaian pesan ke Trump. Ia mendesak agar Trump tidak memindahkan kedutaan. Abbas juga memperingatkan bahwa ia akan mencabut pengakuan Israel jika langkah itu terjadi.

 Juga di hari Minggu, pejabat kota Yerusalem diberikan izin bangunan untuk 566 rumah baru di Yerusalem timur. Izin tersebut telah ditahan pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Obama.

"Kami sudah melalui delapan tahun yang sulit dengan Obama yang menekan untuk membekukan pembangunan," kata Walikota Yerusalem Nir Barkat. "Saya berharap era ini lebih lunak."

Tidak seperti permukiman di Tepi Barat, Israel mencaplok Yerusalem timur dan menganggap wilayah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibu kota mereka. Tapi aneksasi itu tidak diakui secara internasional.

Pejabat Palestina Nabil Abu Rudeineh mengutuk rencana pembangunan dan meminta PBB untuk bertindak. "Ini waktu yang tepat untuk berhenti berurusan dengan Israel sebagai negara di atas hukum," katanya.