Pemerintah Sahkan Dekret Korupsi, Rumania Dihantam Demo Besar

200 ribu warga Rumania turun ke jalan menentang dekret yang dituding mendekriminalisasi kasus korupsi.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 02 Feb 2017, 10:00 WIB
Diterbitkan 02 Feb 2017, 10:00 WIB
Demo berujung kericuhan hantam Rumania
Demo berujung kericuhan hantam Rumania (Foto/AFP)

Liputan6.com, Bucharest - Demo superbesar terjadi di Rumania. Sebanyak 200 ribu orang turun ke jalan untuk memprotes pemerintah yang dituding mendekriminalisasi beberapa kasus pelanggaran korupsi.

Unjuk rasa tersebut bahkan disebut-sebut lebih besar jumlahnya dari demonstrasi untuk menjatuhkan pemerintahan komunis pada 1989.

Ratusan ribu massa turun ke jalan utama ibu kota Bucharest. Mereka meneriakkan yel-yel anti-pemerintahan seperti "pencuri" dan "mundur".

Demonstrasi ini berujung kericuhan. Ini terjadi usai beberapa demonstran melempari petugas keamanan dengan batu, botol, dan petasan.

Kepolisian Rumania tak tinggal diam. Mereka membalas serangan dengan melemparkan gas air mata. Akibatnya, sejumlah polisi dan pendemo menderita luka ringan.

Pemerintah sayap kiri Rumania yang dipimpin PM Sorin Grindeanu dari Partai Sosial Demokrat (PSD) mengatakan, perlu mengurangi jumlah tahanan. Namun ia dikritik karena hanya membebaskan kroninya saja. 

Pemerintah mendapat kecaman usai mengesahkan dekret kontroversial. Otoritas negara tersebut mendekriminalisasi beberapa kasus korupsi dan membuat kebijakan baru terkait penyalahgunaan kekuasaan hanya akan dipenjara jika kerugian negara mencapai US$ 47,500 atau Rp 635,4 juta.

Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Rumania soal protes besar ini. Namun, lewat Facebook, Menteri Kehakiman Florin Iordache mengeluarkan pembelaannya.

"Tidak ada rahasia, perbuatan bertentangan dengan moral terkait dekret darurat ini," ucap Florin Iordache seperti dikutip dari yahoonews, Kamis (2/2/2017).

Dekret darurat ini dikecam karena menguntungkan beberapa politikus. Termasuk, pejabat yang ada di partai penguasa pemerintah Sosial Demokrat (PSD).

Pemimpin PSD Liviu Dragnea diketahui tengah berurusan dengan hukum karena penyalahgunaan kekuasaan.

Dragnea yang sekarang sudah tidak dinonaktifkan sementara waktu, dituding terseret kasus penyuapan dalam pemilu tahun lalu. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp 345,9 juta.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya