Larangan Penjualan Daging di India Picu Keresahan Warga

Liputan6.com, New Delhi - Kebijakan pemerintah India untuk melarang penjualan daging sapi di Uttar Pradesh menyebabkan puluhan ribu pedagang daging gulung tikar.

"Aku tak berjualan dan tak punya uang sejak usahaku ditutup," ujar Shakeel Ahmad, salah satu pedagang daging yang tokonya ditutup, seperti yang dikutip BBC, Jumat, (31/3/2017).

Beberapa pedagang kecewa dengan kebijakan Perdana Menteri negara bagian Uttar Pradesh Yogi Adityanath.

Ia melarang usaha penyembelihan dan penjualan daging sapi yang dianggap sebagai hewan suci bagi penganut Hindu di India. Penutupan tersebut merupakan salah satu janji kampanye Adityanath saat Pemilu awal Maret 2017.

Pemerintah mulai menutup bisnis penjualan daging sapi sejak Adityanath memenangi Pemilu India awal Maret 2017 lalu. Selain menutup toko daging sapi, pemerintah juga melakukan hal yang sama pada bisnis penjualan kambing dan ayam, meskipun keduanya hewan tersebut legal untuk dikonsumsi.

Kelompok pedagang sapi di Uttar Pradesh seperti Shakeel Ahmad menuding kebijakan itu mengandung sentimen terhadap komunitas Muslim yang sebagian besar menggeluti bisnis itu.

Akan tetapi, komunitas Hindu yang mayoritas menjadi pedagang daging kambing dan ayam juga merasakan hal serupa.

"Kebanyakan orang tak paham, mereka yang menggeluti bisnis daging kambing dan ayam merupakan (komunitas) Hindu, dan sekarang mereka merasakan hal yang sama," kata Gulzar Qureshi, pemimpin komunitas Hindu di Uttar Pradesh.

Kebijakan itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian komunitas pedagang daging, baik Muslim dan Hindu. Karena terpaksa gulung tikar, pedagang daging di Uttar Pradesh mengaku mengalami kesulitan finansial.

Tak hanya itu, media lokal The Times of India tanggal 22 Maret 2017, melaporkan adanya aksi vandalisme yang dilakukan komunitas Hindu sayap kanan. Kelompok itu diduga merusak properti dan membuat takut komunitas pedagang daging di Uttar Pradesh.

Pemerintah setempat berdalih penutupan itu ditujukan khusus untuk toko-toko yang melanggar ketentuan sanitasi. Otoritas setempat meminta pedagang-pedagang yang tokonya ditutup untuk membuat sistem sanitasi sesuai peraturan.

Sedangkan untuk kasus vandalisme, kepolisian setempat masih menyelidiki laporan tersebut.