Menlu RI: Pemberdayaan Perempuan Bisa Sebarkan Nilai Toleransi

Liputan6.com, Manila - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peranan penting di ASEAN. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, 88 hingga lebih dari 90 persen ekonomi ASEAN bergantung pada UMKM.

Retno menambahkan, perempuan banyak sekali dilibatkan dalam sektor tersebut. Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan merupakan hal penting, salah satunya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para perempuan.

Mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu mencontohkan diciptakannya lingkungan yang nyaman bagi perempuan untuk bekerja.

"Saya contohkan di konteks nasional, masing-masing Kementerian di Indonesia harus membuat anggaran yang ramah gender," ujar Retno dalam press briefing pada Minggu (7/8/2017).

"Salah satu contoh adalah di Kemlu ada day care (tempat penitipan anak). Jadi, para diplomat perempuan dapat menitipkan anaknya di day care, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bekerja seperti laki-laki," kata dia.

Hal tersebut merupakan salah satu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN dengan Australia. Pada pertemuan yang dihadiri oleh Menlu Indonesia, Vietnam (Pham Binh Minh), dan Menlu Australia (Julie Bishop), ASEAN sepakat bekerja sama dengan Australia untuk melakukan pemberdayaan perempuan dalam konteks ekonomi.

Pertemuan yang diadakan di Philippine International Convention Center (PICC) pada 6 Agustus 2017 itu, dihadiri juga oleh para pengusaha besar perempuan.

Selain dari sisi ekonomi seperti yang disampaikan di atas, Retno juga melihat pertemuan itu dari politik. Ia mengatakan, pemberdayaan perempuan dapat digunakan untuk menyebarluaskan nilai soal kedamaian dan toleransi.

"Hal ini sangat penting artinya karena saat ini makin marak situasi radikalisme dam ekstremisme," ujar Retno saat press briefing pada Minggu, 7 Agustus 2017.

"Karena ibu adalah orang pertama yang menanamkan nilai kepada anak-anaknya," imbuh dia.

Selain membahas soal pemberdayaan perempuan dalam konteks ekonomi, pertemuan tersebut juga membahas soal pekerja migran. Menurut Retno, agar tak menjadi korban dari perdagangan orang, maka mereka harus diedukasi soal hak dan kewajibannya.