Liputan6.com, Manila - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Jepang Taro Kono. Hal tersebut dilakukan sebelum digelarnya perayaan 50 tahun ASEAN yang jatuh pada 8 Agutus 2017 di Filipina.
Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah soal Laut China Selatan. Kepada Menlu Jepang yang baru menjabat lima hari itu, isu Laut China Selatan bukanlah hal yang mudah.
Meski demikian, perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara itu mampu mengeluarkan Joint Communique, yang mana di dalamnya terdapat paragraf-paragraf yang cukup kuat mengenai Laut China Selatan.
Advertisement
Seperti disampaikan Retno, terdapat dua hal penting jika dilihat dari Joint Communique mengenai Laut China Selatan.
"Pada saat kita berbicara mengenai hukum internasional, maka posisi kita sangat firm bahwa kita harus menghormati hukum internasional. Karena ini urusannya dengan laut, UNCLOS 1982 menjadi rujukannya," ujar Retno, Selasa (8/8/2017).
"Kita juga harus mengakui adanya kemajuan, yakni dengan diadopsinya kerangka CoC," imbuh dia.
Pada Post Ministerial Conferences (PMC) di Manila, Filipina, ASEAN dan Tiongkok telah mengadopsi kerangka Code of Conduct (CoC) -- tata perilaku kedua pihak di Laut China Selatan.
Tak hanya soal Laut China Selatan, isu kawasan yang dibahas oleh pertemuan tersebut adalah soal Korea Utara. Atas posisi bulat ASEAN terhadap negara tersebut, Menlu Kono menyampaikan apresiasinya.
"Untuk Korea Utara, saya kira sudah jelas posisi ASEAN, dan Jepang sangat mengapresiasi posisi ASEAN tersebut. Kita juga sampaikan bahwa dari sejak tiga hari yang lalu, bahkan sebelum semua pertemuan dimulai, kita sudah dapat mengeluarkan satu posisi yang solid mengenai Korea Utara," ujar mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu.
Hal lain yang dibahas dalam pertemuan bilateral Indonesia - Jepang adalah soal perayaan 60 tahun hubungan kedua negara pada tahun depan. Tema yang diambil untuk perayaan tersebut adalah inovasi dan teknologi.
Indonesia dan Jepang juga berencana melakukan Two Plus Two meeting, antara menlu dan menteri pertahanan kedua belah pihak. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun depan.
Kerja sama di bidang manajemen bencana alam dan ekonomi, yakni pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) dan Pelabuhan Patimban juga menjadi hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.