Liputan6.com, Naypyidaw - Usai melakukan sejumlah pertemuan di Myanmar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melanjutkan lawatannya ke Bangladesh. Di Dhaka, Menlu Retno tetap memfokuskan kunjungan untuk mencari solusi masalah Rohingya.
Rencananya, Menlu akan bertemu Perdana Menteri Bangladseh Sheikh Hasina dan Menteri Luar Negeri Shahidul Haque. Pembahasan mengenai nasib Rohingya jadi fokus utama. Demikian dilansir dari Bangladesh News 24, Selasa (5/9/2017).
Berikut video keberangkatan Menlu Retno dari ibu kota Myanmar menuju Bangladesh:
Advertisement
Bangladesh merupakan negara tujuan etnis Rohingya yang kabur dari kejaran militer Myanmar.
Baca Juga
Sejak krisis kemanusiaan tersebut terjadi pada akhir Agustus lalu, data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut ada 87 ribu penduduk Rohingya yang mencoba kabur ke Bangladesh.
Menanggapi masalah Rohingya, Bangladesh sempat mengambil langkah kontroversial dengan menutup perbatasannya.
Langkah Bangladesh itu direspons Turki. Menlu Mevlut Cavusoglu meminta Bangladesh membuka perbatasannya untuk Rohingya. Semua biaya siap ditanggung Turki.
"Kami juga akan berkomunikasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan berencana menggelar pertemuan tahun ini guna membicarakan isu ini, untuk mendapatkan solusi definitif," papar Menlu Covusoglu.
Solusi 4+1
Sebelumnya, Menlu Retno telah bertemu State Counsellor sekaligus pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Indonesia menawarkan formula 4+1 untuk menyelesaikan krisis Rohingya.
Empat elemen ini adalah, pertama, mengembalikan stabilitas dan keamanan. Kedua, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan. Ketiga, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Yang terakhir pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.
"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak semakin memburuk," kata Menlu Retno dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com, Senin 4 September.
Adapun, satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.
Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh pemerintah Myanmar, tapi melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.
Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.
Advertisement