Terlibat Skandal Imigran, Menteri Dalam Negeri Inggris Mundur

Liputan6.com, London - Amber Rudd mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri Inggris setelah gagal mempertanggungjawabkan perannya dalam perlakuan yang tidak adil terhadap para imigran generasi Windrush.

Rudd mundur usai media Inggris, The Guardian, memuat serangkaian laporan yang mengungkapkan bahwa ia mengetahui target untuk memindahkan imigran gelap dari Inggris.

Seperti dikutip dari The Guardian, Senin (30/4/2018), tekanan atas Rudd meningkat pada Minggu sore ketika media Inggris itu memuat laporan yang menguak bahwa dalam sebuah surat yang dikirim tahun 2017 ke PM Inggris Theresa May, Rudd menyatakan niatnya untuk meningkatkan deportasi sebesar 10 persen. Laporan tersebut bertentangan dengan pengakuannya bahwa ia tidak tahu menahu soal target deportasi.

Informasi terbaru menyebutkan bahwa Rudd mengklaim ia tidak sengaja memberi informasi yang menyesatkan kepada parlemen. Setelahnya, ia menelepon PM May dan mengajukan pengunduran diri.

Dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada perdana menteri, yang diterbitkan beberapa jam setelah kebocoran terbaru, Rudd mengatakan ia "sadar akan informasi yang menyebutkan tentang target. Saya seharusnya menyadari hal ini, namun saya bertanggung jawab penuh."

PM May sudah menerima pengunduran diri Rudd. Ia mengatakan bahwa ia percaya Rudd telah memberikan bukti "dengan itikad baik", tetapi May menyatakan dapat "memahami mengapa, sekarang Anda (Rudd) memiliki kesempatan untuk meninjau saran yang telah Anda terima mengenai masalah ini, Anda telah membuat keputusan yang telah Anda buat, dan mengambil tanggung jawab untuk secara tidak sengaja menyesatkan komite".

Namun, PM perempuan kedua Inggris itu menambahkan bahwa Rudd telah memimpin departemennya dengan "integritas, belas kasih, dan tanpa pamrih yang besar - terlepas dari tantangan pribadi dan politik yang ia hadapi selama periode ini".

May diharapkan mengumumkan penggantian Rudd pada hari Senin waktu setempat. Calon potensial termasuk Menteri Negara urusan Komunitas dan Pemerintahan Lokal Inggris Sajid Javid dan kandidat lainnya adalah David Lidington, Menteri Sekretaris Kabinet Inggris.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Proses yang menyebabkan pengunduran diri Rudd dimulai pada hari Rabu ketika anggota parlemen asal Partai Buruh Yvette Cooper menantangnya berulang kali tentang target penghapusan imigran, mendorong Rudd untuk bersikeras untuk mengatakan "itu bukan cara kami beroperasi".

Keesokan harinya, ia berjanji untuk menghapus target di masa depan. Ia mengatakan, "Saya belum menyetujui atau melihat atau membersihkan target untuk kepindahan di masa depan, dan saya tidak akan melakukan itu". Selain itu, ia juga mengatakan akan mengubah budaya di instansi yang dipimpinnya dari atas ke bawah. "Saya bisa melakukan ini".

Para imigran dikenali sebagai generasi Windrush setelah kapal Empire Windrush yang membawa keluarga-keluarga dari negara-negara Karibia tiba di Inggris, untuk membantu pembangunan kembali Inggris pasca-perang.

Windrush berlabuh di Tilbury Docks, Essex, pada 22 Juni 1948, membawa 492 orang, banyak dari mereka anak-anak. Mereka berasal dari pulau-pulau seperti Jamaika dan Trinidad dan Tobago. Demikian seperti dilansir The Sun.

Ada sekitar 500.000 orang yang tinggal di Inggris yang tiba sebelum 1971 dan dilahirkan di negara-negara Persemakmuran, menurut Migration Observatory dari Oxford University.

Meskipun banyak migran anak bepergian dengan paspor orang tua mereka, sulit untuk memperkirakan berapa banyak orang yang termasuk dalam generasi Windrush.

Mereka menjadi korban perubahan aturan pada tahun 2012 yang bertujuan untuk menghentikan overstay. Status hukum mereka berubah dalam semalam meskipun mereka hidup, bekerja dan membayar pajak di Inggris selama beberapa dekade.

Para migran diberitahu bahwa mereka membutuhkan bukti termasuk paspor untuk terus bekerja atau mendapatkan perawatan NHS. Tetapi sebagian besar mereka tiba dengan paspor orang tua dan tidak pernah mengajukan permohonan untuk dokumen perjalanan.

Kartu pendaratan mereka juga telah dihancurkan pada tahun 2010 ketika Theresa May menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Hal ini memicu spekulasi bahwa Rudd menjadi 'perisai' untuk melindungi PM May.