Saat Bertemu Kim Jong-un, PM Abe Minta AS Tak Lupakan Jepang

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menghubungi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Kamis, mendesak pemimpin Negeri Paman Sam itu untuk tidak melupakan kekhawatiran keamanan Tokyo dalam agenda pertemuan bersejarah dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, pada 12 Juni mendatang di Singapura.

PM Abe diketahui telah berbicara langsung sebanyak 30 kali dengan Presiden Trump, termasuk delapan kali pertemuan tatap muka, baik di Washington DC, Tokyo, dan beberapa forum internasional.

Dikutip dari South China Morning Post pada Kamis (7/6/2018), beberapa pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa pemerintah AS sadar tentang bagaimana sikap Jepang terhadap Korea Utara selama ini.

"Jepang telah berulang kali menegaskan bukti-bukti tentang bahaya program senjata pemusnah massal dan rudal balistik dari berbagai daya jangkau, dan hal itu terus disuarakan hingga saat ini," ujar salah seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS, yang tidak ingin disebut namanya.

"Kami pikir AS tentu saja memahami posisi Jepang," lanjutnya.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, Tokyo mengaku khawatir ketika Presiden Donald Trump memotong kesepakatan yang akan memungkinkan ia memperkuat perlindungan kota-kota di Pantai Barat AS dari ancaman rudal Korea Utara, dan mengesampingkan keamanan serupa di pesisir Negeri Matahari Terbit.

Jepang juga khawatir pertemuan antara Donald Trump dan Kim Jong-un akan memicu pengurangan pasukan di pangkalan militer AS di Korea Selatan, sehingga meninggalkan Jepang di garis terdepan melawan Semenanjung Korea yang kian berada di bawah pengaruh kuat China.

Menurut penasihat khusus urusan luar negeri untuk pemerintahan PM Abe, Katsuyuki Kawai, menyebut berbagai kehawatiran di atas akan memicu perubahan konstitusi, kebijakan diplomatik, dan kebijakan keamanan nasional di Jepang.

Di sisi lain, Presiden Donald Trump mengusulkan pada pekan lalu, bahwa KTT Singapura yang mempertemukan dirinya dengan Kim Jong-un, mengusulkan "penandatanganan dokumen" untuk mengakhiri keadaan teknis permusuhan selama 65 tahun, setelah konflik di Semenanjung Korea berakhir dengan gencatan senjata pada 1953 silam.

Simak video pilihan berikut:

Sementara itu, pihak Gedung Putih mengatakan pad Senin, 4 Juni 2018, bahwa kebijakan AS terhadap kepentingan di Asia Timur Jauh tidak berubah, meski pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang kurang begitu yakin dengan "tekanan maksimum" yang dijanjikan oleh Presiden Donald Trump.

Salah seorang pejabat Washington mengatakan bahwa keinginan utama Jepang adalah KTT Singapura bisa menjadi peluang untuk kembali menggalakkan pembahasan mengenai isu nukulir, rudal balistik, dan masih maraknya kasus penculikan oleh Korea Utara.

Bersamaan dengannya, Jepang kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi bantuan ekonomi kepada Korea Utara, hingga ketiga masalah yang disinggung di atas bisa segera diselesaikan.

PM Abe yang menjadikan penyelesaian korban penculikan oleh Korea Utara sebagai program utama pemerintahannya, disebut telah berupaya mencari kepastian bahwa Presiden Trump akan tetap menyinggung isu terkait di agenda pertemuannya dengan Kim Jong-un.

Hal ini penting bagi Jepang, karena Presiden Trump tidak membahas isu hak asasi manusia saat menerima kunjungan utusan senior Korea Utara, Kim Yong-chol, di Gedung Putih, pada pekan lalu.