Anwar Ibrahim Buka Suara soal Penahanan dan Pendakwaan Najib Razak atas Kasus 1MDB

Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memberikan tanggapan terhadap penahanan dan pendakwaan Najib Razak.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 04 Jul 2018, 12:00 WIB
Diterbitkan 04 Jul 2018, 12:00 WIB
Anwar Ibrahim
Mantan Wakil PM Malaysia Anwar Ibrahim yang saat ini memimpin Parti Keadilan Rakyat (PKR) (AP Photo/Vincent Thian, File)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim buka suara soal penahanan dan pendakwaan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak atas tuduhan kasus megakorupsi 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB.

Berpidato dalam forum The ECGL Leadership Forum 2018 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018, Anwar mengatakan mendukung proses hukum yang dilaksanakan oleh aparat Malaysia terhadap Najib Razak.

"Saya rasa banyak media yang menunggu komentar saya terhadap penahanan dan pendakwaan atas Najib Razak," ujarnya.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan, "Saya adalah pendukung demokrasi dan negara hukum. Hukum itu tidak mengenal status seseorang, apakah dia orang besar atau kecil."

"Yang memutuskan orang bersalah bukan presiden atau perdana menteri, tapi harus melalui due process dan hukum yang adil," tambah pemimpin oposisi Malaysia Pakatan Harapan itu.

Anwar juga mendesak agar Najib Razak mampu memberikan penjelasan atas segala tuduhan korupsi 1MDB.

"Beliau harus jawab segala tuduhan yang menimpa dirinya, mulai dari 1MDB dan tuduhan hukum yang lain," jelasnya.

Menambahkan komentarnya soal pendakwaan Najib Razak, Anwar mengatakan:

"Segala kecurangan ini tidak dapat lagi berlaku. Namun saya harap, ia diberikan proses hukum yang adil, berdasarkan fakta dan bukti yang ada."

Di sisi lain, Anwar Ibrahim berpesan kepada hadirin forum The ECGL Leadership Forum 2018 bahwa kasus Najib Razak harus "menjadi suatu pelajaran bagi para pemimpin."

"Kekuasaan itu adalah amanah. Pemimpin harus amanah, mereka tidak boleh mendambakan keistimewaan, kemewahan atau menunjukkan kekuasaannya dengan bertindak sebagai rampok atau melakukan kecurangan lainnya," papar Anwar.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Warga Malaysia Harus Mengkritisi Pemerintah

Anwar Ibrahim Resmi Bebas
Politisi Malaysia, Anwar Ibrahim berjalan bebas keluar dari RS Rehabilitasi Cheras, Kuala Lumpur, Rabu (16/5). Anwar langsung dibebaskan dari rumah sakit dimana dia menjalani perawatan, tanpa perlu kembali ke Penjara Sungai Buloh. (AP/Vincent Thian)

Sementara itu, ia juga mendesak warga Malaysia untuk mengawasi dan mengkritisi pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan koalisi Pakatan Harapan (PH).

Berbicara di sebuah acara pada Minggu, 27 Mei, Anwar mengatakan, ia akan bergabung dalam komunitas yang memantau pemerintahan untuk memastikan bahwa rakyat dan masa depan Malaysia sedang dijaga.

"Saya berbicara dengan Tun Mahathir Mohamad bahwa kami akan memantau apa tugas wakil perdana menteri di Pandan. Kami juga akan memantau pekerjaan Izham Hashim di kursi negara Pandan Indah," ucap Anwar, seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (29/5/2018).

Istri Anwar Ibrahim, Wan Azizah Wan Ismail, telah ditunjuk sebagai wakil perdana menteri, sementara Parti Amanah Negara Izham Hashim adalah anggota parlemen untuk Pandan Indah.

"Ini tugas kita sekarang, bukan menghina mereka (pemerintah saat ini) tetapi dengan penuh kasih mengingatkan mereka tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi," Anwar Ibrahim menambahkan.

Di sisi lain, Anwar juga menginginkan pemerintah mampu menangani orang miskin dan yatim piatu, dan berharap kesenjangan ekonomi--yang kini telah dianggap semakin merenggang--bisa menyempit.

"Orang kaya dipenuhi dengan kekayaan, dan berbeda dengan orang-orang berpendapatan rendah yang terbebani beban pajak dan kenaikan harga," katanya.

"Ini adalah tanggung jawab pemerintah PH di bawah pimpinan Tun Dr Mahathir. Tugas kami adalah membantu aspirasi baik ini diimplementasikan," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya