Arab Saudi Tuding Senat AS Lakukan Intervensi

Liputan6.com, Riyadh - Pemerintah Arab Saudi pada Minggu 16 Desember, menolak "campur tangan" resolusi Senat Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri dukungan militer terhadap perang yang dipimpin Negeri Petrodolar itu di Yaman.

Riyadh juga menolak desakan Washington untuk menahan Putra Mahkota Mohamed bin Salman, yang dituding bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

"Kerajaan mengutuk keputusan Senat AS yang didasarkan pada tuduhan tanpa bukti, kami menolak campur tangan terang-terangan dalam urusan internal," kata kementerian luar negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan resmi.

Meskipun sebagian besar berbentuk simbolis, sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Senin (17/12/2018), suara Senat AS pada Kamis pekan lalu, menyampaikan peringatan baru kepada Donald Trump untuk meninjau ulang dukungannya terhadap Arab Saudi, terkait dengan keterlibatan negara Teluk itu pada konflik Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.

Khusus untuk konflik di Yaman, Senat AS menyerang hak prerogatif presiden untuk meluncurkan aksi militer. Sebanyak 49 anggota berhaluan Demokrat dan sekutunya memilih mendukung kritik terkait, bersama dengan tujuh anggota Republik, sementara tiga Republik lainnya dikabarkan abstain.

Senat juga menyetujui resolusi mengutuk pembunuhan Khashoggi dan menyebut Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, "bertanggung jawab" untuk itu.

Kementerian Arab Saudi memperingatkan bahwa pihak kerajaan tidak akan menoleransi "ketidakhormatan" kepada para penguasanya.

"Senat AS mengirim pesan yang salah kepada semua orang, bahwa rekomendasi tersebut bisa menimbulkan keretakan dalam hubungan kedua negara," kata kementerian itu.

Arab Saudi berharap bahwa keputusan Senat AS tidak memicu perdebatan politik domestik Negeri Paman Sam, sekaligus menghindari dampak negatif terkait hubungan strategis kedua negara.

Resolusi Senat AS mengakui hubungan dengan Arab Saudi "penting", tetapi meminta Riyadh untuk "memoderasi kebijakan luar negerinya yang semakin tidak menentu".

Resolusi tersebut tidak dapat diperdebatkan lebih jauh sebelum sidang pasca-libur Natal pada Januari mendatang, dan menurut para pengamat, kemungkinan besar akan diveto oleh Donald Trump.

Simak video pilihan berikut:

Sementara itu, Jamal Khashoggi, seorang kontributor Saudi untuk surat kabar Washington Post, tewas pada 2 Oktober, beberapa saat setelah dirinya memasuki konsulat kerajaan di Istanbul. Riyadh menyebut peristiwa sebagai bagian dari "operasi jahat" oleh sekelompok oknum.

Pembunuhan itu telah mencoreng reputasi internasional Arab Saudi, di mana negara-negara Barat termasuk AS, Prancis, dan Kanada telah menjatuhkan sanksi terhadap hampir 20 warga Negeri Petrodolar.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, pada hari Minggu, menyerukan penyelidikan yang "dapat dipercaya" atas pembunuhan Khashoggi.

Selain itu, kemarahan atas biaya besar pada perang yang memicu krisis kemanusiaan di Yaman, juga mendorong suara keras di Konggres AS untuk menarik dukungan militer AS pada koalisi pimpinan Arab Saudi, yang berperang melawan pemverontak Houthi.

Sejak koalisi tersebut meluncurkan operasi militer pada 2015, konflik telah menewaskan hampir 10.000 orang, lapor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Namun, beberapa kelompok pemerhati hak asasi manusia, meyakinni bahwa jumlah korban sesungguhnya jauh lebih tinggi dari laporan resmi.