Pakar PBB Imbau Dialog Denuklirisasi Korea Utara Turut Bahas Isu HAM

Liputan6.com, Pyongyang - Seorang investigator HAM PBB, pada Jumat 11 Januari 2019, mengimbau agar perundingan mengenai denuklirisasi Korea Utara harus mencakup situasi hak asasi manusia dan dugaan pelanggaran yang sangat buruk di negara itu.

Tomas Ojea Quintana mengatakan kepada para wartawan bahwa ia ingin Korea Utara menerima seruannya bagi dialog mengenai kondisi HAM negara itu. Ia mengatakan Korea Utara tidak mengizinkannya mengunjungi negara itu meskipun selama tiga tahun ini ia telah meminta kerja sama dari Korea Utara.

Quintana, Pelapor khusus PBB mengenai situasi HAM Korea Utara, mengatakan, isu itu dikesampingkan dalam upaya-upaya diplomatik tahun lalu untuk melucuti Korea Utara dari senjata nuklirnya.

"Faktanya adalah dengan semua perkembangan positif yang disaksikan dunia dalam tahun lalu, yang lebih disesalkan adalah kenyataan HAM di lapangan masih tidak berubah, dan terus dalam situasi yang sangat serius," ujarnya, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Senin (14/1/2019).

"Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab historis untuk tidak mengabaikan, melainkan terus mendorong perbaikan situasi HAM," di Korea Utara, lanjutnya.

Komisi Penyelidik PBB menyimpulkan pada 2014 bahwa Korea Utara telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, pemerkosaan, aborsi paksa, persekusi, membuat kelaparan dan penghilangan paksa.

Diplomasi tentang denuklirisasi hanya mencapai kemajuan kecil sejak KTT Amerika Serikat-Korea Utara di Singapura Juni lalu.

Prospek bagi KTT ke-dua meningkat setelah Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi China pekan ini. Menurut para pakar, kunjungan itu dimaksudkan untuk mengoordinasikan sikap sebelum pembicaraan dengan Presiden Donald Trump.

Simak video pilihan berikut:

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyarankan untuk mengadakan pertemuan kedua yang diantisipasi dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Vietnam pada pertengahan Februari 2019 nanti, menurut laporan sebuah surat kabar Jepang pada Minggu 13 Januari 2019.

Yomiuri Shimbun melaporkan bahwa Korea Utara tampaknya tengah meninjau proposal lokasi pertemuan yang ditawarkan AS tetapi, belum memberikan tanggapan, kata para pejabat yang mengetahui masalah tersebut, seperti dikutip dari The Strait Times, Minggu 13 Januari 2019.

Laporan itu muncul di tengah meningkatnya spekulasi bahwa kedua pemimpin akan segera mengadakan pertemuan puncak kedua untuk melanjutkan pembicaraan mengenai denuklirisasi, menyusul pertemuan pertama mereka di Singapura pada Juni 2018.

Trump sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa pembicaraan tentang pemilihan lokasi KTT kedua dengan Kim Jong-un tengah berlangsung dan "mereka akan mengumumkannya di masa depan yang tidak terlalu jauh."

Kim Jong-un, dalam pidatonya di Tahun Baru, juga menyatakan bersedia untuk bertemu lagi dengan Trump "kapan saja".

Untuk pertemuan kedua, Vietnam, Singapura dan Hawaii disebut-sebut sebagai tempat yang memungkinkan untuk KTT bilateral. Tetapi para ahli berpikir Vietnam dan Singapura memiliki kemungkinan lebih tinggi, karena mereka memiliki kedutaan besar Korea Utara, sedangkan Hawaii tidak.

Vietnam dilaporkan telah mengirim pesan ke Korea Selatan dan Korea Utara bahwa mereka ingin menjadi tuan rumah KTT, yang mungkin akan diselenggarakan di Kota Danang.