Indeks Korupsi Internasional: Posisi China dan AS Turun, RI Naik

Liputan6.com, Berlin - Peringkat China dalam persepsi indeks korupsi Transparency International (TI) jatuh 10 peringkat ke posisi 87 --untuk pertama kalinya dalam lima tahun.

Singapura naik tiga tingkat pada Corruption Perceptions Index (CPI) --yang dirilis pada Selas 29 Januari 2019-- ke peringkat ketiga, setelah Denmark (1) dan Selandia Baru (2).

Semakin tinggi posisi suatu negara dalam daftar 180 negara, semakin sedikit mereka terlihat korup oleh komunitas internasional, menurut TI, seperti dikutip dari The South China Morning Post, Selasa (29/1/2019).

Amerika Serikat juga jatuh, dari posisi 16 ke 22, terlempar dari 20 besar untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.

Hong Kong dan Jepang muncul di 20 indeks teratas, yang dirilis pada hari Selasa.

Ini memberi Asia-Pasifik skor rata-rata 44 dari 100 dalam upaya berkelanjutan di kawasan itu untuk memberantas korupsi - jauh di belakang Uni Eropa (66), tetapi masih lebih tinggi dari Eropa timur dan Asia tengah.

"Wilayah Asia-Pasifik mandeg dalam perang melawan korupsi. Kurangnya kemajuan tidak mengejutkan mengingat prevalensi lembaga demokrasi yang lemah dan kurangnya hukum dan mekanisme penegakan hukum," kata Transparency International dalam laporan tersebut.

Posisi China Jatuh

'Eugene Tan, Profesor di Singapore Management University’s School of Law, mengatakan penurunan indeks China mengungkapkan kekhawatiran bahwa korupsi masih lazim, meskipun kampanye Presiden Xi Jinping menentang korupsi sejak berkuasa enam tahun lalu.

"Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road) yang masif mungkin menambah persepsi negatif tentang kampanye penghilangan korupsi hanya sebagai konsumsi domestik," kata Eugene Tan.

"Kemiskinan di China mungkin lebih berkaitan dengan bagaimana niat (Xi Jinping) dirasakan, terutama dalam kegiatan ekonomi luar negeri."

Bulan lalu, Partai Komunis China menyatakan "kemenangan telak" dalam pertempuran untuk membasmi korupsi, sambil memperingatkan bahwa situasinya masih sulit dan pertarungan harus berlanjut.

Lembaga pemberantas korupsi partai komunis China telh menahan 23 "harimau", atau pejabat tinggi tahun lalu --lima lebih banyak dari pada 2017-- sementara jaksa mendakwa 32 pejabat tingkat provinsi dan menteri pada tahun 2018, 14 lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Lebih dari 1,3 juta pejabat partai di berbagai tingkatan telah ditangkap sejak kampanye diluncurkan.

Sebuah makalah yang dirilis bulan ini oleh U4 Anti-Corruption Resource Centre mencatat kampanye ini menargetkan "harimau besar dan lalat kecil" tetapi karena korupsi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok (sesuatu yang juga diamini oleh China Research Center), korupsi di Negeri Tirai Bambu menjadi sulit untuk diberantas.

AS Juga Jatuh

Transparency International (TI) mengaitkan penurunan indeks AS dengan ancaman yang berkembang pada sistem check and balance dalam pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Skor rendah datang pada saat AS mengalami ... erosi norma etika di tingkat kekuatan tertinggi," kata laporan itu.

'TI's Corruption Perceptions Index (CPI)' mengukur persepsi ahli tentang korupsi di sektor publik, dan tidak berfokus pada korupsi sektor swasta.Ini adalah kompilasi tanggapan survei dari pakar keuangan dan tata kelola internasional, termasuk Survei Opini Eksekutif Forum Ekonomi Dunia dan Survei Pakar Indeks Hukum Peraturan Proyek Keadilan Dunia.

Di seluruh wilayah Asia-Pasifik, Filipina paling meningkat, naik 12 tempat ke posisi 99.

Tetapi para ahli sedikit lebih berhati-hati, mengatakan meskipun ada tonggak keyakinan hukum terhadap mantan ibu negara Filipina Imelda Marcos atas kejahatan yang dilakukan ketika dia menjadi gubernur Manila, upaya anti-korupsi di negara itu mungkin tidak sekuat yang diisyaratkan pada kenaikan peringkat indeks TI.

"Upaya anti-korupsi (Presiden Rodrigo Duterte) sejauh ini tidak terlalu berhasil," kata Maria Ela Ateinza, ketua departemen ilmu politik di Universitas Filipina.

"Pengadilan, terutama Mahkamah Agung, dianggap kurang mandiri sekarang."

Dia mengatakan jika pengadilan bisa menjunjung tinggi proses hukum terhadap Marcos, akan ada peningkatan harapan untuk upaya anti-korupsi di Filipina.

"Dibutuhkan banyak reformasi di banyak lembaga serta perubahan budaya di dalam dan di luar pemerintah untuk mengatasi korupsi," kata Atienza. "Itu tidak tergantung hanya pada satu orang yang kebetulan menjadi Presiden."

Simak video pilihan berikut:

Posisi Vietnam jatuh 10 peringkat dalam 'TI's Corruption Perceptions Index (CPI)', meskipun ada dorongan terus-menerus terhadap korupsi.

David Aled Williams, penasihat senior di U4 Anti-Corruption Resource Center, mengatakan Vietnam telah menindak korupsi yang terkait dengan investasi asing, meskipun pengamat telah menyatakan keprihatinan tentang apakah pemerintah juga akan bertaji dalam menargetkan lawan politik.

Laporan CPI juga mencatat bahwa sementara protes publik terhadap korupsi menghasilkan pemerintahan baru dan reformasi anti-korupsi di India (naik dua tingkat ke posisi 78), Malaysia (naik satu ke 61), Maladewa (124), dan Pakistan (117) tahun lalu, belum ada tindakan berarti terhadap korupsi.

Indeks, yang pertama kali dikeluarkan oleh TI yang berbasis di Berlin pada tahun 2012, dipandang sebagai penilaian yang berguna dari upaya anti-korupsi global tetapi telah dikritik karena mencerminkan pendapat sebagian besar pakar barat.

"CPI pada dasarnya adalah survei pendapat ahli, yang berarti dapat memberikan gambaran yang tidak lengkap tentang realitas empiris," kata David Aled Williams, penasihat senior di U4 Anti-Corruption Resource Center.

Indeks menunjukkan ada beberapa titik terang dalam perang melawan korupsi di Asia Tenggara. Indonesia naik tujuh peringkat dalam indeks tahun ini, mencapai tempat ke-89 (dari total 180) dan mencatat skor 38 dari maksimal 100 (nilai terbaik alias bersih dari korupsi).

Skor Indonesia tahun 2017 dan 2016 hanya 37 dari maksimal 100, sedangkan pada 2015 menorehkan nilai 36. Hasil indeks pada 2018 menunjukkan peningkatan skor indikator 'bersih dari korupsi' menurut TI.

"Komisi anti korupsi Indonesia dianggap sebagai salah satu badan dengan kinerja terbaik dari jenisnya di kawasan ini," kata David Aled Williams, penasihat senior di U4 Anti-Corruption Resource Center.

"Mereka telah sukses besar dalam mengejar pejabat korup tingkat tinggi."

Pada tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengejar pejabat tinggi pemerintah termasuk seorang menteri dan pembicara parlemen, dan puluhan anggota parlemen, menurut catatan TI.