China Tetap Dukung Pemimpin Hong Kong, Meski Rakyat Menuntut Lengser

Liputan6.com, Beijing - China akan terus mendukung Ketua Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, di tengah protes massal yang menuntut perempuan itu mengundurkan diri, kata media pemerintah China Daily pada Senin, 17 Juni 2019.

Desakan terhadap pengunduran diri Lam dipicu oleh mencuatnya RUU Ekstradisi Hong Kong yang dinilai kontroversial oleh masyarakat setempat. Lam telah mengumumkan penangguhan pengesahan RUU pada 15 Juni 2019, namun, para demonstran --yang mendapat dukungan moral dari negara-negara Barat-- belum puas.

Di sisi lain, Beijing menyebut "campur tangan asing" dalam dinamika di Hong Kong sebagai "munafik" dan "berniat buruk", kata sumber yang sama seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (17/6/2019).

Pada Sabtu, Lam mengatakan bahwa RUU ekstradisi yang memungkinkan warga Hong Kong diadili oleh pemerintah Tiongkok, akan ditunda tanpa batas waktu. Saat ini, ia masih menjadi target massa aksi yang menuntutnya segera mundur dan meminta maaf karena telah menyebut demonstran pada Rabu sebagai "perusuh."

Surat kabar yang berbasis di Beijing itu dalam sebuah editorial menegaskan dukungan China untuk Lam akan "tidak goyah, dalam menghadapi kekerasan di jalan atau intervensi pemerintah asing yang berniat buruk."

Dalam tajuk editorial lain, surat kabar Global Times milik China memperingatkan Amerika Serikat agar tidak menggunakan Hong Kong sebagai alat "tawar-menawar" untuk memaksakan kompromi dalam pembicaraan perdagangan.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun lalu AS dan China telah terlibat dalam ketegangan perdagangan yang ditandai oleh tarif yang ketat, saat Washington DC ingin adanya perubahan kebijakan dalam bisnis Beijing.

Simak video pilihan berikut:

Sementara itu, seorang juru bicara konsulat AS di Hong Kong menyambut keputusan Lam untuk menangguhkan RUU ekstradisi. Ia juga mendesak agar pandangan masyarakat domestik dan internasional diperhitungkan jika pemerintahnya melakukan perubahan undang-undang ekstradisi, khususnya yang menyangkut China daratan.

Menanggapi hal komentar itu, China Daily menegaskan bahwa RUU kontroversial di Hong Kong "murni merupakan urusan internal." Dengan demikian, menurut sumber itu, AS atau Inggris seharusnya tidak memiliki suara dalam masalah ini.

"Memang, sikap santun mereka munafik, mengingat gertakan mereka dimaksudkan jahat," kata sumber itu.

China Daily juga mengatakan pihak-pihak itu merupakan penggemar sentimen anti-pemerintah di Hong Kong dan menghasut pelanggaran hukum.

Dengan demonstrasi besar-besaran yang terjadi selama berhari-hari di Hong Kong, Presiden AS Donald Trump direncakan akan mengambil sikap. Menter Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan, presiden AS Donald Trump akan membahas isu itu dalam KTT G20 mendatang.

Trump dijadwalkan akan berbincang dengan Presiden Xi Jin Ping dalam KTT tersebut, jika semuanya berjalan sesuai rencana, dikutip dari Channel News Asia.

"Saya yakin isu ini akan menjadi salah satu masalah yang mereka diskusikan," kata Pompeo dalam sebuah wawancara dengan Fox News Sunday.

Sebelumnya, tepat minggu lalu Donald Trump berharap agar permasalahan yang terjadi di Hong Kong segera diselesaikan.

Pompeo menegaskan "presiden selalu menjadi pembela hak asasi manusia yang tangguh"