Pakistan Sekali Lagi Minta Indonesia Bawa Isu Kashmir ke Sidang DK PBB

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar Republik Islam Pakistan, Abdul Salik Khan, menyampaikan pada Jumat, 6 September 2019, bahwa ia berharap Indonesia bisa mengangkat isu Kashmir dalam sidang umum Dewan Keamanan (DK) PBB dan membahasnya bersama dengan negara-negara anggota.

"Kami ingin Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang siap membela hak asasi manusia di seluruh dunia, memberikan bantuan kepada Pakistan yang telah menjadi mitra terbaik," tutur Dubes Salik Khan usai jumpa pers di Kedutaan Besar Republik Islam Pakistan di Jakarta.

Menurut Dubes Salik Khan, Indonesia --sebagai anggota tidak tetap DK PBB-- memiliki peran krusial di kancah global. Indonesia berkali-kali menggiring perhatian dunia akan permasalahan di Palestina, Rohingya, keterlibatan pasukan penjaga perdamaian di Lebanon dan Afghanistan, serta lain sebagainya.

"Kami harap bisa memperoleh dukungan Indonesia terkait permasalahan Kashmir di DK PBB. Perdana Menteri kami (Imran Khan) telah menelepon Presiden Joko Widodo dan memintanya untuk mendukung Pakistan," kata Dubes Salik Khan lagi. 

"Menteri Luar Negeri kita pun saling bertukar pesan. Jadi, komunikasi sudah dilakukan pada setiap level pemerintahan yang terkait. Kami membutuhkan dukungan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, kami membutuhkan bantuan Indonesia terkait dengan status istimewa Jammu dan Kashmir," tandasnya.    

Saksikan Video di bawah Ini:

Menanggapi upaya Pakistan yang meminta agar isu Kashmir dibawa ke sidang Dewan Keamanan PBB, pihak Kementerian Luar Negeri RI menyebut bahwa langkah itu merupakan bentuk pendekatan masing-masing tiap negara di dunia.

"Sah-sah saja setiap negara punya pendekatan masing-masing dalam mencoba menyelesaikan tiap permasalahan," ujar PLT Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

"Hanya saja harus dilihat sejauh mana pendekatan yang mereka lakukan. Apakah bisa menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang ada. Dari sisi Indonesia, kita senantiasa berpandangan bahwa untuk masalah Kashmir akan lebih elok apabila Pakistan dan India membuka dialog," tambahnya.

Ia menambahkan; "Karena kebuntuan komunikasi itulah yang menyebabkan munculnya kelangkaan informasi yang dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi dan meningkatkan eskalasi permasalahan."

Sementara itu, menurut Direktur Kerja Sama Multirateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard menyampaikan bahwa diplomasi Indonesia terhadap perdamaian dunia akan selalu dilakukan.

"Diplomasi kita di Dewan Keamanan PBB pada dasarnya ada dua, yaitu perdamaian dan keamanan. Jadi, apapun itu yang kita lakukan bagaimana PBB bisa berkontribusi pada perdamaian dan justru menambah ekskalasi konflik," jelas Febrian.

"Sampai saat ini permintaan itu sudah disampaikan, tapi harus ada persetujuan dari negara-negara anggota lain untuk membahas isu ini," tambahnya.

Febrian juga menambahkan; "Nanti kita tunggu keputusan dari anggota DK PBB. Tapi kalaupun itu dibahas saya rasa nilai tambahnya harus ada. Dalam arti nilai tambah untuk tidak menambah eksakalasi dan dorongan kepada kedua negara untuk bisa melakukan pembahasan ini secara bilateral."

Bagi Kemlu, penyelesaian masalah secara bilateral menjadi kunci utama dari penyelesaian masalah Kashmir.

"Kalau di DK PBB, posisi Indonesia menekankan pentingnya kedua negara untuk saling menahan diri dan bisa menyelesaikan secara bilateral," kata Febrian.

Sebelumnya, Pemerintah Pakistan meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pertemuan yang membahas keputusan India dalam mencabut otonomi khusus Kashmir dan Jammu.

Permintaan itu disampaikan secara tertulis oleh Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi kepada DK.

"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Tetapi India seharusnya tidak salah mengira diamnya kami sebagai kelemahan," kata Qureshi.

Dalam surat yang sama, Menlu Pakistan mengatakan akan memberikan tanggapan jika India menggunakan lagi kekuatannya. Hal itu ia sebut sebagai "pembelaan diri" yang akan mencurahkan "semua kemampuannya," lapor Al Jazeera.

Selain itu, PLT Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah menyampaikan bahwa Menlu Retno Marsudi telah bertemu dengan Duta Besar dari India dan Pakistan terkait solusi konflik Kashmir yang menjadi isu regional di kawasan tersebut.

"Menlu Retno Marsudi telah bertemu dan berdialog dengan Dubes Pakistan dan Wakil Dubes India terkait isu regional di kawasan tersebut," ujar Faizasyah.

"Dalam pertemuan tersebut pada prinsipnya Menlu Retno telah mendengarkan perspektif dari kedua negara. Berangkat dari informasi tersebut Indonesia juga telah menyampaikan sebuah pesan yaitu pesan perdamaian," tambahnya.

Bagi Menlu Retno Marsudi Pakistan dan India adalah negara sahabat Indonesia dan penting bagi RI.

"Pakistan dan India sangat penting bagi Indonesia dan merupakan negara sahabat bagi RI. Menlu juga percaya bahwa kedua negara bisa berkontribusi bagi perdamaian dunia," jelas Faizasyah.

"Tak hanya berkontribusi bagi perdamaian kawasan tetapi juga berkontribusi di dunia," tambahnya.

Pihak Kemenlu juga menegaskan bahwa konflik terbuka tidak akan menguntungkan pihak manapun. Justru merugikan kedua negara dan akan jadi ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat. 

"Berangkat dari permasalahan kni kami mendorong adanya dialog dan komunikasi antar kedua belah pihak yaitu Pakistan dan India," jelas Faizasyah.