Bali Democracy Forum ke-12 Menyoroti Kepemimpinan Wanita di Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta - Bali Democracy Forum (BDF) akan kembali diadakan sebagai agenda tahunan dari Kementerian Luar Negeri RI. Tahun lalu, program tersebut mengangkat tema "Demokrasi untuk Kesejahteraan" (Democracy for Prosperity), sedangkan tahun ini, kali ke-12 BDF diselenggarakan di Pulau Dewata, tema yang akan diangkat adalah "Demokrasi untuk Inklusivitas".

Inklusivitas dirasa penting untuk diangkat sebagai tema utama lantaran hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Selain kesejahteraan dari sisi politik dan sosial, kesejahteraan dari sisi ekonomi pun perlu dibarengi.

Maka dari itu, inklusivitas dianggap menjadi salah satu tahapan untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan.

Peran serta masyarakat jadi salah satu elemen penting dalam demokrasi, terlebih kaum perempuan. Berangkat dari hal itu, BDF tahun ini juga ingin menggarisbawahi perihal kepemimpinan wanita terlebih pada tingkat pemerintahan.

Alasan lainnya juga karena perempuan dinilai dekat dengan masyarakat. Kaum perempuan diharapkan bisa mengerti kebutuhan dan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Jika hal itu bisa dicapai dengan baik, maka inklusivitas dalam demokrasi juga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik pula.

Sejauh ini, pemimpin wanita yang telah mengkonfirmasi akan berpartisipasi menjadi pembicara adalah Menlu Indonesia, Australia serta Kenya.

Adapun panel-panel yang akan menjadi bagian dari jadwal BDF adalah intergovernmental (setara pejabat pemerintah), panel NGO dan media (sebelumnya Bali Civil Society and Media Forum), panel C (tingkatan para pemuda negara) serta panel D (Kadin dan pelaku usaha Indonesia).

Selain itu, pihak BDF juga akan mengadakan diskusi panel lain yang melibatkan kerja sama antara KPU dan penyelenggara pemilu India. Hal ini bertujuan untuk ajang tukar informasi dan berbagi pengalaman, sebab pemilu di India yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan dinilai memiliki sistem yang baik dibandingkan Indonesia yang hanya berlangsung selama satu hari.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

Dari 140 negara dan organisasi internasional yang diundang dalam BDF 2019, 81 di antaranya sudah mengonfirmasi akan datang. Pihak Kemlu masih berharap negara lainnya juga bisa ikut serta dalam acara ini.

Hingga saat ini, enam menteri serta enam wakil menteri telah memastikan kehadirannya dalam BDF sedangkan lainnya datang dari berbagai tingkatan jabatan.

Mereka adalah Menteri Luar Negeri Palestina, Kenya, Kepulauan Solomon, Selandia Baru, Fiji, dan Australia. Sementara wakil menteri luar negeri yang hadir adalah dari Venezuela, Malaysia, Timor Leste, Singapura, Qatar dan Maladewa.

Kemlu berharap pertemuan ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi berbagai delegasi negara untuk saling bertukar informasi.

"Kita harus samakan persepsi terlebih dahulu bahwa BDF bukanlah acara dimana negara lain harus mengikuti suatu aturan atau perjanjian. Ini lebih ke sharing dan juga berbagi pengalaman antar delegasi. Sekali lagi, negara manapun tidak harus mengikuti suatu ketentuan," ujar Cecep Herawan selaku Direktur IDP Kemlu, di Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Pihak penyelenggara mengharapkan hasil nyata, tak hanya berupa chair statement tapi berupa outcome documents. Hasil tersebut juga diharapkan tidak hanya berhenti di situ tapi juga menghasilkan proses kelanjutan nyata setelahnya.