Donald Trump Menantang Agar Segera Dimakzulkan

Donald Trump minta proses pemakzulan dipercepat.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 06 Des 2019, 13:01 WIB
Diterbitkan 06 Des 2019, 13:01 WIB
Hari Thanksgiving, Trump Tengok Tentara AS di Afghanistan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (tengah) didampingi Presiden Afghanistan Ashraf Ghani berbicara kepada anggota militer saat mengunjungi Pangkalan Udara Bagram, Afghanistan, Kamis (28/11/2019). (AP Photo/Alex Brandon)

Liputan6.com, Washington D.C. - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menantang agar partai oposisi segera melakukan pemakzulan. Ia ingin agar segera ada persidangan yang adil supaya isu ini bisa cepat diselesaikan.

Donald Trump pun turut berkata bahwa Partai Demokrat sudah gila dan tidak punya kerjaan. Ia pun berjanji akan turut menyeret politisi Demokrat ke dalam persidangan demi membongkar korupsi di sistem politik.

"Mereka tak punya kasus untuk Pemakzulan dan merugikan negara kita. Tetapi tak ada lagi yang berarti bagi mereka, mereka sudah gila. Maka saya bilang jika kamu mau memakzulkan saya, lakukan sekarang, jadi kita bisa punya pengadilan adil di Senat," ujar Trump via akun Twitternya seperti dikutip Jumat (6/12/2019).

Selama ini, Donald Trump menyebut Partai Demokrat melakukan witch hunt, alias sengaja mencari-cari kesalahan demi pemakzulan. Selama beberapa tahun terakhir, Partai Demokrat menuduh Trump bekerja sama dengan Rusia untuk memenangkan pemilu.

Kasus Rusia tidak berhasil melengserkan Donald Trump, dan belakangan Partai Demokrat menuduh Donald Trump melakukan abuse of power karena diduga main mata dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Trump dituding menekan presiden Ukraina memeriksa kasus korupsi putra Joe Biden di Ukraina jika ingin mendapat dana dari AS. Biden merupakan pesaing Trump di pilpres AS 2020 dan putranya tersandung skandal korupsi bisnis gas di Ukraina.

Tindakan itu membuat Trump dituding memakai kekuasaan untuk merugikan lawan politik. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah membantah ada tudingan main mata dengan Trump.

Donald Trump pun berjanji akan menyeret setidaknya tiga politikus Partai Demokrat apabila persidangan pemakzulan terjadi. Mereka adalah anggota DPR dari California, Adam Schiff, lalu mantan Wakil Presiden AS Joe Biden, serta Ketua DPR AS Nancy Pelosi.

"Dan kita akan ungkap, untuk pertama kalinya, betapa korupsnya sistem ini," ujar Trump.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Nancy Pelosi Terus Bergerak

Nancy Pelosi (kiri) bersama dengan salah seorang cucunya merayakan pelantikan sebagai ketua DPR AS ke-116 pada Kamis, 3 Januari 2018 (AP/J Scott Applewhite)
Nancy Pelosi (kiri) bersama dengan salah seorang cucunya merayakan pelantikan sebagai ketua DPR AS ke-116 pada Kamis, 3 Januari 2018 (AP/J Scott Applewhite)

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengumumkan untuk terus melanjutkan proses pemakzulan. Hingga pekan ini, pemakzulan baru sampai di sidang dengar pendapat (hearing) oleh para ahli hukum.

"Demokrasi kita sedang dipertaruhkan. Presiden tidak memberikan kita pilihan lain selain mengambil tindakan, karena apa yang ia coba lakukan adalah sekali lagi mengkorup pemilu demi keuntungannya," ujar Pelosi seperti dikutip USA Today.

Pelosi berkata melawan Donald Trump perlu dilakukan agar tidak ada lagi presiden--residen di masa akan datang yang mengabaikan sistem check and balance. Ia percaya Donald Trump melanggar konstitusi.

"Kamu tidak bisa melanggar konsitutsi secara terang-terangan, faktanya sudah jelas," ujar Pelosi pada CNN. "Maka dari itu penting bagi kami untuk melanjutkan (pemakzulan ini)."

Juru bicara Gedung Putih Stephanie Grisham menentang pemazuklan tersebut dan berkata Trump berhasil membangun ekonomi. Tingkat pengangguran AS tercatat terendah dalam setengah abad dalam pemerintahan Trump.


Melania Trump Tak Terima Anaknya Disebut dalam Proses Pelengseran Presiden AS

Gaya Melania Trump Saat Kunjungi Piramida Mesir
Ibu Negara AS Melania Trump saat berkunjung ke situs bersejarah Piramida Giza dekat Kairo, Mesir (6/10). Busana yang dikenakan Melania seperti yang dikenakan Michael Jackson dalam video "Smooth Criminal" tahun 1988. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Ibu Negara AS Melania Trump kesal karena nama putra tunggalnya ikut diseret-seret dalam upaya pemakzulan Presiden Donald Trump. Nama Barron Trump (13) disebut sebagai bahan ejekan akademisi yang diundang partai oposisi.

Dalam proses dengar pendapat (hearing) di Capitol Hill, Washington, D.C., profesor hukum Pamela Karlan terdengar emosional saat membahas konstitusi dan kewenangan presiden. Saat itulah Karlan menyeret nama Barron Trump saat mengejek Presiden Trump.

"Konstitusi menyebut tidak ada gelar kebangsawanan, jadi meski presiden bisa menamakan anaknnya Barron, ia tidak bisa menjadikannya seorang Baron," ujar Karla di sidang dengar pendapata pemakzulan pada Rabu, 4 Desember 2019.

Baron merupakan salah satu gelar kebangsawanan dari Britania Raya. Hingga kini gelar itu masih ada.

Ucapan Karlan di Capitol Hill mendapat liputan langsung berbagai media, dan Melania Trump pun angkat suara via Twitter dan menyebut Karlan harusnya malu karena ikut membawa nama anak di bawah umur demi tujuan politik.

Selama ini Melania Trump selalu bungkam terkait pemakzulan.

"Anak di bawah umur pantas mendapat privasi dan seharusnya tak diikutkan dalam politik. Pamela Karlan, kamu seharusnya malu atas ujaran publik yang penuh amarah dan jelas-jelas bisa, dan memakai seorang anak untuk melakukannya," kata Melania dalam Twitternya, seperti dikutip Kamis, 5 Desember 2019. 

Karlan, yang merupakan profesor hukum Stanford, akhirnya meminta maaf atas kasus ini. Namun, ia juga menuntut Presiden Donald Trump untuk minta maaf.

"Saya harap presiden juga meminta maaf karena berbagai hal keliru yang ia perbuah, tetapi saya menyesal telah mengatakan hal tersebut (tentang Barron Trump)," ujar Karlan seperti dikutip C-SPAN.

Karlan ter merupakan profesor hukum konstitusi dari Universitas Stanford dan terdaftar sebagai pemilih Partai Demokrat. Ia diundang ke sidang dengar pendapat pemakzulan sebagai saksi ahli bagi Partai Demokrat.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya