Jelang Pemilu AS, Gedung Putih Perketat Aturan Bagi FDA Terkait Persetujuan Vaksin COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Gedung Putih telah memblokir pedoman baru bagi Food and Drug Administration (FDA) terkait peluncuran vaksin potensial untuk COVID-19 ke pasar yang hampir pasti akan menghalangi persetujuan mereka sebelum pemilihan 3 November.

Yang menjadi masalah adalah persyaratan yang direncanakan FDA bahwa peserta uji klinis massal yang sedang berlangsung untuk sejumlah kandidat vaksin, diikuti selama dua bulan untuk memastikan tidak ada efek samping dan bahwa vaksin memberikan perlindungan yang tahan lama dari virus untuk menerima persetujuan untuk keadaan darurat. Demikian seperti mengutip laman Channel News Asia, Rabu (7/10/2020). 

Administrasi senior mengkonfirmasi langkah tersebut pada Senin 5 Oktober malam, sambil mengatakan bahwa Gedung Putih percaya tidak ada "alasan klinis atau medis" untuk menambahkan protokol skrining tambahan.

Tindakan Gedung Putih pertama kali dilaporkan oleh The New York Times.

Komisaris FDA Stephen Hahn telah berjanji bahwa para ilmuwan, bukan politisi, akan memutuskan apakah ada vaksin virus corona yang memenuhi standar yang dinyatakan dengan jelas bahwa vaksin itu berfungsi dan aman. Pengembangan vaksin biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi para ilmuwan berlomba untuk mempersingkat waktu itu.

“Ilmu sains akan memandu keputusan kita. FDA tidak akan mengizinkan tekanan dari siapa pun untuk mengubahnya," kata Hahn baru-baru ini. 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

FDA telah menghadapi serangkaian kritik karena mengizinkan penggunaan darurat beberapa perawatan COVID-19 yang didukung oleh sedikit bukti, tetapi Hahn mengatakan jika pembuat vaksin menginginkan jalur yang lebih cepat ke pasar, mereka akan menghadapi standar tambahan. 

Vaksin, tidak seperti terapi, diberikan kepada orang sehat dan karena itu biasanya membutuhkan lebih banyak bukti.

Tetapi Presiden Donald Trump menjelaskan bulan lalu bahwa dia skeptis terhadap perubahan peraturan apa pun yang mungkin menunda otorisasi vaksin, bahkan jika perubahan itu ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Bahkan ketika ditanya tentang FDA yang mempertimbangkan pedoman yang lebih ketat untuk persetujuan darurat, Trump menyarankan upaya itu bermotif politik.

“Saya pikir itu adalah langkah politik lebih dari apa pun,” katanya kemudian, dengan alasan bahwa perusahaan yang menguji vaksin, seperti Pfizer, Johnson & Johnson dan Moderna, mampu menentukan apakah mereka berhasil. 

“Saya memiliki kepercayaan yang luar biasa pada perusahaan besar ini,” katanya.

Pejabat senior pemerintahan, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas tindakan tersebut, mengatakan Gedung Putih bermaksud untuk mendapatkan vaksin yang aman untuk dipasarkan dan ingin memastikan "celah tambahan" tidak ditambahkan yang berpotensi akan memperlambat proses.