Liputan6.com, Bishkek - Presiden Kirgizstan Sooronbai Jeenbekov mundur dari jabatannya pada Kamis (15/10/2020) setelah ada protes massal akibat hasil pemilihan legislatif. Hasil pemilihan itu menuai polemik besar karena diduga penuh kecurangan.
Dilaporkan AP News, Presiden Jeenbekov berkata integritas dan perdamaian lebih penting dari kekuasaan.
Advertisement
Baca Juga
"Bagi saya, perdamaian di Kirgizstan, integritas negara, persatuan rakyat, dan ketenangan masyarakat itu di atas segalanya," Presiden Jeenbekov.
Kirgizstan adalah negara Asia Tengah yang berbtasan dengan China. Negara itu menjadi kacau setelah pemilihan legislatif pada 4 Oktober 2020.
Pada pemilihan anggota parlemen itu partai-partai pro penguasa mendapatkan suara terbanyak, sementara partai-partai oposisi bahkan kesulitan melewati batas minimal suara.
Partai-partai oposisi berkata pileg itu diwarnai jual-beli suara dan keanehan-keanehan lain.
Pendemo lantas menduduk gedung-gedung pemerintah Kirgizstan. Akibatnya, komisi pemilihan di Kirgizstan membatalkan hasil pileg.
Demo-demo di ibu kota Bishkek masih berlanjut hingga Kamis pagi ini. Rabu kemarin ratusan orang juga berdemo.
Sebelumnya, Presiden Jeenbekov menolah mundur sampai kondisi di Kirgizstan terkenali.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Ketika Rakyat Kirgizstan Serbu Parlemen
Sebelumnya dilaporkan, hasil pemilihan legislatif di Kirgizstan resmi dibatalkan setelah adanya gelombang protes di ibu kota Bishkek dan kota-kota lainnya. Pendukung oposisi bahkan berhasil menduduki gedung-gedung pemerintah.
Rakyat juga berhasil menerobos masuk ke White House di Kirgizstan yang merupakan pusat parlemen dan pemerintah. Politikus partai oposisi sampai mengumumkan rencana melengserkan presiden.
Hasil pileg Kirgizstan pada 4 Oktober lalu mengumumkan hanya 5 dari 16 partai yang mendapat bangku di parlemen.
Partai-partai pro-pemerintah seperti Birimdik mendapat 26 persen suara, begitu pula partai Mekenim Kyrgyzstan mendapat lebih dari 24 persen. Suara di atas 20 persen itu sangatlah fantasis dibandingkan partai-partai lain.
Partai-partai oposisi pemerintah kesulitan melampaui parliamentary treshold, yakni 7 persen. Mereka pun meminta agar ada pemilu ulang.
Presiden Jeenbekov berasal dari Partai Sosial Demokrat yang tidak ikut pada pileg 2020.
Advertisement