Prabowo Bidik Pertumbuhan Ekonomi Tembus 8 Persen, Mungkinkah?

Kuwait Loloskan Izin Vaksin Virus Corona COVID-19 Buatan Pfizer

Kuwait menjadi negara Arab selanjutnya yang meloloskan vaksin buatan Pfizer. Arab Saudi dan Bahrain sudah memberikan izin.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 14 Des 2020, 16:17 WIB

Diterbitkan 14 Des 2020, 16:12 WIB

FOTO: Penularan COVID-19 di Kuwait Sentuh 138.337 Kasus, 857 Meninggal

Para petugas medis bersiap mengambil sampel usap dari para pengemudi di pusat tes COVID-19 lantatur (drive-thru) di Kegubernuran Farwaniya, Kuwait, 18 November 2020. Total kasus COVID-19 di Kuwait menjadi 138.337 dan kematian menjadi 857. (Xinhua/Asad)

Liputan6.com, Kuwait City - Vaksin Pfizer mendapat izin dari Kementerian Kesehatan Bahrain untuk melawan Virus Corona COVID-19. Izin yang diberikan bersifat darurat pada Minggu, 13 Desember 2020.

Dilansir Arab News, Senin (14/12/2020), keputusan izin vaksin itu diberikan komite gabungan departemen registrasi dan supervisi obat dan departemen kesehatan masyarakat.

Keputusan komite diambil setelah review menyeluruh terkait spesifikasi keamanan dan kualitas vaksinnya. Komite ini juga telah memeriksa hasil uji klinis.

Kuwait adalah satu dari tiga negara jazirah Arab yang menyetujui vaksin Pfizer.

Di hari yang sama, Bahrain turut memberikan izin penggunaan Pfizer secara darurat. Bahrain juga memberikan izin untuk vaksin Sinopharm.

Arab Saudi juga telah memberikan izin bagi vaksin Pfizer.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Soal Tolak Vaksin Corona, IDI: Itu Tidak Benar, Kami Tetap Dukung Vaksinasi COVID-19

Pelatihan Keterampilan bagi Warga DKI untuk Buka Peluang Usaha

Peserta mengikuti pelatihan tata boga dan tata busana di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020). Dengan pelatihan ini diharapkan mereka dapat membuka usaha agar mendapat penghasilan hingga membuka lapangan kerja di tengah pandemi Covid-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menyoal pemberitaan menolak vaksin COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menegaskan, hal itu tidak benar. IDI tetap mendukung program pemerintah dalam vaksin dan vaksinasi Corona.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih menjelaskan, IDI turut aktif mengkampanyekan Adaptasi Kebiasaan Baru, termasuk protokol kesehatan, manfaat vaksin dan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat.

Bahkan, IDI juga berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, Bio Farma, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN).

"Sikap resmi kami, yakni menyampaikan dukungan apresiasi dan menyerahkan kepercayaan kepada BPOM, yang memberi izin atas jaminan, keamanan juga efektivitas vaksin Corona," jelas Daeng saat jumpa pers di Kantor Sekretariat PB IDI, Jakarta, Senin (14/12/2020).

"Kami juga sudah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Kesehatan dan BPOM atas dukungan program vaksin dan vaksinasi. Ini yang sudah dilakukan PB IDI."

Meski Ada Vaksin Covid-19, Jokowi Ingatkan Tetap Harus Taati Protokol Kesehatan

Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya mewaspadai peningkatan kasus penularan COVID-19 di banyak negara Eropa, seperti Spanyol, Prancis, dan Jerman saat memimpin ratas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8/2020). (Kementerian Sekretariat Negara)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar masyarakat tetap menaati disiplin protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19, meski pemerintah Indonesia telah mendatangkan vaksin Covid-19 ke Tanah Air.

"Meski vaksin Covid-19 sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus kita lakukan," tutur Jokowi dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu, 6 Desember 2020.

Pasalnya, lanjut Jokowi, uji klinis vaksin Covid-19 pun masih harus dilakukan sebelum proses vaksinasi. Sejumlah tahapan perlu dilalui agar efektivitas vaksin dapat maksimal.

"Seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta efektivitas vaksin. Pertimbangan ilmiah hasil uji klinis ini akan menentukan kapan vaksinasi dapat dimulai," jelas dia.