Kanselir Angela Merkel Khawatir Langkah Twitter Blokir Akun Donald Trump

Berlin - Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan meskipun langkah Twitter tepat untuk melabeli cuitan Trump yang tak akurat, tetapi langkah memblokir akunnya secara permanen menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan berbicara.

Mengutip DW Indonesia, Selasa (12/1/2021), Kanselir Jerman Angela Merkel melalui juru bicaranya menyatakan kekhawatirannya terhadap langkah Twitter yang secara permanen memblokir akun Presiden AS Donald Trump.

Steffen Seibert selaku juru bicara Merkel, mengatakan kepada awak media di Berlin bahwa kanselir menganggap pemblokiran itu "problematik."

Juru bicara Merkel mengatakan bahwa hak atas kebebasan berpendapat sangat penting.

"Mengingat itu, kanselir menganggap bahwa pemblokiran akun presiden (Trump) secara permanen adalah hal yang problematik."

Kanselir setuju dengan langkah Twitter menandai cuitan Trump yang tidak akurat, kata Seibert. Namun, pembatasan apapun terhadap kebebasan berekspresi harus diputuskan oleh hukum dan bukan oleh perusahaan swasta.

Raksasa media sosial Twitter dan Facebook memblokir akun Trump secara permanen setelah kerusuhan mematikan di Gedung Capitol AS, Rabu 6 Januari pekan lalu. Lima orang tewas dalam kerusuhan tersebut.

Twitter mengklaim bahwa alasan mereka memblokir akun Trump dikarenakan cuitan presiden AS itu dapat memicu lebih banyak kekerasan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

Meskipun jajak pendapat di Jerman telah menunjukkan dukungan luas dari publik Jerman atas langkah Twitter menangguhkan akun Trump, beberapa politisi dan pejabat di Eropa tetap tidak setuju.

"(Larangan Twitter) bermasalah karena kami harus bertanya atas dasar apa, undang-undang apa, dan apa artinya bagi tindakan platform media sosial di masa mendatang?" ujar Jens Zimmermann, seorang anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat kepada DW.

"Kita berbicara tentang kepala negara sebuah negara demokratis. Jelas Donald Trump tidak terlalu populer di Jerman. Namun demikian, ini bisa terjadi pada orang lain yang memenangkan pemilihan," tambahnya.

Zimmermann, yang merupakan anggota Komite Parlemen Jerman untuk Agenda Digital, menyatakan bahwa menjadi masalah ketika satu orang, CEO sebuah perusahaan, menghentikan seorang pemimpin negara untuk berkomunikasi dengan jutaan orang.

"Kita perlu membuat regulasi. Dan kita perlu berhati-hati tentang kekuatan apa yang dimiliki platform ini. Saya pikir tidak mengherankan jika Twitter menemukan solusi itu, dengan sisa 12 hari sampai Donald Trump meninggalkan kantor (Gedung Putih). Dan hal yang sama berlaku untuk Facebook," kata Zimmermann.

Kekhawatiran Jerman dan negara-negara Eropa semakin meningkat terkait kekuatan perusahaan media sosial untuk menggiring opini publik.