Joe Biden Restui Sanksi AS Untuk Militer Myanmar

Liputan6.com, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyetujui perintah eksekutif (executive order) untuk menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin kudeta Myanmar.

Langkah-langkah tersebut akan difokuskan pada para pemimpin militer Myanmar, anggota keluarga mereka dan bisnis yang terkait dengan mereka.

Langkah-langkah juga diambil untuk memblokir akses oleh militer ke US$ 1 miliar dana pemerintah yang disimpan di AS, demikian dikutip dari laman BBC, Kamis (11/2/2021).

Sanksi itu datang ketika seorang wanita yang mendapatkan luka tembak di kepala saat protes menentang kudeta dan dilaporkan telah kehilangan nyawanya di sebuah rumah sakit di ibu kota Nay Pyi Taw.

Mya Thwe Thwe Khaing terluka pada Selasa (9/2) ketika polisi Myanmar mencoba membubarkan pengunjuk rasa menggunakan meriam air, peluru karet dan peluru tajam.

Luka itu dihasilkan oleh satu peluru tajam, kata kelompok hak asasi.

Puluhan ribu orang muncul dalam protes jalanan terhadap kudeta pekan lalu, yang menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang -- meskipun baru-baru ini ada larangan pertemuan besar dan jam malam.

Ada laporan cedera serius lainnya karena polisi telah meningkatkan penggunaan kekuatan mereka, tetapi sejauh ini tidak ada korban jiwa di Myanmar.

Simak video pilihan di bawah ini:

Joe Biden menyerukan agar kudeta dibatalkan dan pembebasan para pemimpin sipil termasuk Suu Kyi.

"Orang-orang Burma membuat suara mereka didengar dan dunia menyaksikan," katanya, bersumpah untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan.

"Saat protes tumbuh, kekerasan terhadap mereka yang menggunakan hak demokratis tidak dapat diterima dan kami akan terus menyerukannya," tambahnya.

Dia mengatakan, pemerintahannya akan mengidentifikasi target putaran pertama sanksi minggu ini, meskipun beberapa pemimpin militer Myanmar telah masuk daftar hitam atas kekejaman terhadap Muslim Rohingya.

"Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat. Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidang lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," katanya .

Ini adalah penggunaan sanksi pertama dari Biden sejak dia menjabat.