Liputan6.com, Naypyitaw - Pemerintah militer Myanmar menawarkan gencatan senjata selama satu bulan. Namun, syarat dan ketentuan berlaku.
Tawaran gencatan senjata itu diberikan militer Myanmar pada Rabu 31 Maret. Pengecualian diberikan pada tindakan-tindakan yang mengganggu operasional administratif dan keamanan pemerintah.
Advertisement
Baca Juga
Dilaporkan Channel News Asia, Kamis (1/4/2021), pengumuman gencatan senjata itu muncul usai terjadinya bentrokan dengan organisasi gerilya dari etnis minoritas yang memiliki posisi kuat di area-area perbatasan.
Organisasi-organisasi itu sebetulnya sudah lama berada di Myanmar selama puluhan tahun. Mereka ingin memiliki otonomi yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Kelompok yang berdemo melawan kudeta 1 Februari 2021 mencoba bersekutu dengan kelompok bersenjata etnis minoritas untuk menambah tekanan kepada pemerintah militer. Mereka ingin membentuk tentara federal untuk melawan angkatan bersenjata pemerintah.
Kelompok minoritas besar seperti Kachin di utara, Karen di timur, dan pasukan Arakan di barat, semuanya menolak kudeta. Tawaran gencatan senjata dari militer juga belum mendapat respons.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Bentrokan dengan Kelompok Minoritas
Pada Rabu pagi (31/3), Kachin Independence Army menyerang sebuah stasiun polisi di kota Shwegu di negara bagian Kachin.
Media lokal 74 Media dan Bhamo Platform menyebut bahwa satu polisi terluka, dan pihak peyerang mengambil senjata-senjata dan persediaan.
Pada Sabtu (27/3), pasukan gerilya Karen merebut pos penjagaan milik tentara. Pihak militer membalas dengan melancarkan serangan udara yang menewaskan 13 orang.
Para kelompok minoritas itu turut berjanji akan melindungi pendemo di wilayah mereka.
Advertisement