Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Kepala HAM PBB Kecam dan Sorot Ulah Taliban Ingkar Janji

Kecaman keras dilontarkan oleh komisiaris tinggi PBB, Michelle Bachelet, terkait berbagai isu di Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban

oleh Liputan6.com diperbarui 15 Sep 2021, 11:03 WIB

Diterbitkan 15 Sep 2021, 11:03 WIB

Demo Perempuan Afghanistan Protes Hak Bersekolah

Aksi sekelompok wanita saat berunjuk rasa di Herat, Afghanistan, Kamis (2/9/2021). Para pengunjuk rasa mendesak Taliban menghormati hak-hak kaum perempuan, termasuk menempuh pendidikan. (AFP Photo)

Liputan6.com, Kabul - Komisiaris tinggi hak asasi manusia PBB mengecam para pemimpin Taliban karena kurangnya inklusivitas dan penghormatan terhadap hak-hak semua warga Afghanistan.

Michelle Bachelet menyampaikan kecamannya dalam pidatonya pada Senin 13 September 2021, menyoroti sejumlah janji yang dilanggar Taliban sejak berkuasa dari tanggal 15 Agustus. Mulai dari masalah yang dialami perempuan, hingga pembunuhan pembalasan.

Michelle Bachelet mengatakan bahwa Afghanistan telah memasuki fase baru dan berbahaya di mana para perempuan, kelompok etnis, dan komunitas agama di negara itu ketakutan akan hak-hak mereka.

“Yang penting, dan bertentangan dengan jaminan bahwa Taliban akan menegakkan hak-hak perempuan, selama 3 minggu terakhir, perempuan malah semakin dikucilkan dari ruang publik,” katanya.

Ia mengarisbawahi kurangnya perempuan dalam pemerintahan baru Afghanistan, yang didominasi etnis Pashtun, untuk alasan tertentu.

Melansir dari laman DW, Selasa (14/9/2021), janji lain yang dilanggar seperti amnesti bagi mantan pegawai negeri dan pejabat di dinar keamanan pemerintah sebelumnya serta larangan penggeledahan dari rumah ke rumah.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Perlunya Pemantauan Hak Asasi

Kehidupan di Afghanistan Usai Taliban Berkuasa

Perempuan Afghanistan dengan burqa berjalan di sebuah jalan di Kabul, pada Minggu (22/8/2021). Taliban merebut kembali kendali Afghanistan, hampir dua dekade setelah mereka digulingkan koalisi pimpinan AS. (AP Photo/ Rahmat Gul)

Kelompok penyokong bantuan juga mengecam keras kekangan baru Taliban atas perempuan yang bekerja di sektor-sektor utama.

“Taliban melarang perempuan bekerja dengan organisasi bantuan atau pekerjaan umum, kecuali di beberapa bidang yang sangat sedikit, seperti pendidikan dan medis,” tutur Stefan Recker, direktur negara Caritas di Afghanistan, kepada media DW.

Ia menambahkan kelanjutan pekerjaan perempuan di bidang keuangan dan pemantauan bantuan “akan menjadi prasyarat bagi kami untuk melanjutkan pekerjaan kami.”

Komisaris tinggi hak asasi manusia PBB mencatat bahwa ada “tuduhan yang dapat dipercaya tentang pembunuhan pembalasan” dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang-orang yangf bekerja untuk pemerintahan sebelumnya, termasuk yang akhirnya ditemukan tewas.

Bachelet mengulangi kecamannya untuk membentuk mekanisme pemantau khusus PBB guna awasi perkembangan hak asasi di Afghanistan.

Sidang Dewan HAM PBB saat ini berlangsung hingga 8 Oktober.

Reproter: Ielyfia Prasetio

Lanjutkan Membaca ↓