Pemimpin Jepang dan Vietnam Tolak Pakai Kekuatan di Ukraina

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membahas perang di Ukraina dengan para pemimpin Vietnam pada Minggu (1 Mei) dan mengatakan mereka setuju untuk menghormati hukum internasional dan menolak penggunaan kekuatan.

Jepang telah mengutuk invasi Rusia dan bergabung dengan negara-negara Barat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. 

Dilansir dari laman Channel News Asia, Minggu (1/5/2022), Vietnam, seperti kebanyakan negara Asia Tenggara lainnya, telah menghindari kritik langsung terhadap Rusia dan telah menyerukan untuk menahan diri, menghormati piagam PBB dan dialog untuk mencari solusi damai atas konflik tersebut.

Vietnam abstain dari pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada bulan Maret yang menyesalkan invasi Rusia ke Ukraina.

Vietnam adalah salah satu sekutu bersejarah Moskow dan militer Vietnam sebagian besar telah dilengkapi dengan senjata Rusia. Ini juga memiliki ikatan yang kuat dengan Ukraina, di mana sekitar 10.000 orang Vietnam tinggal, bekerja dan belajar. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam telah menjalin hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat dalam menentang klaim teritorial China yang luas di Laut China Selatan.

“Kami tidak dapat menerima tindakan untuk mengubah status quo secara paksa di wilayah mana pun di dunia,” kata Kishida setelah berbicara dengan rekannya dari Vietnam, Pham Minh Chinh.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kishida juga mengkritik tindakan China di Laut China Selatan, di mana Beijing telah membangun pulau-pulau buatan dan mengubahnya menjadi pos-pos militer untuk memperkuat klaim teritorialnya yang telah ditolak oleh tetangga-tetangganya yang lebih kecil.