Calon Menteri Pendidikan Korsel Mundur Akibat Skandal Beasiswa

Liputan6.com, Seoul - Calon menteri pendidikan Korea Selatan, Kim In-chul, memilih untuk mundur karena skandal beasiswa yang diterima dua anaknya. Masalahnya, dua anaknya menerima beasiswa Fulbright ketika Kim In-chul sedang menjabat sebagai ketua asosiasi alumni beasiswa Fulbright. 

Ia mengaku ingin menggunakan jabatan sebagai menteri pendidikan sebagai pengabdian terakhir sebagai pejabat publik.

"Hari ini, saya mundur dari kandidasi saya sebagai deputi perdana menteri dan menteri pendidikan. Saya ingin mengembalikan kebaikan-kebaikan yang saya telah dapatkan melalui negara ini dan masyarakat melalui pelayanan terakhir saya, tetapi saya masih kekurangan banyak hal," ujarnya, dikutip Yonhap, Selasa (3/5/2022). 

"Saya tidak akan memberikan perjelasan. Ini semua kesalahan dan kelalaian saya," lanjutnya.

Kim In-chul membungkukan badan di hadapan para reporter ketika mengumumkan dirinya mundur.

Kim adalah mantan presiden dari Hankuk University for Foreign Studies (HUFS). Selain ditunjuk Presiden Yoon Suk-yeol sebagai calon menteri pendidikan, ia juga diajukan sebagai deputi PM untuk urusan sosial.

Kontroversi dimulai ketika putra dan putri dari Kim diketahui mendapatkan beasiswa Fulbright ketika Kim menjadi presiden Korea Fulbright Alumni Association pada 2012-2015.

Kim telah membantah adanya pilih kasih dan menyebut semua penerima Fulbright dipilih secara adil. Beberapa tahun sebelumnya, Kim dan istrinya turut mendapatkan Fulbright.

Partai Demokrat Korsel menyebut total dana beasiswa Fulbright yang didapat oleh keluarga Kim mencapai 300 juta-400 juta won (Rp 3,4 miliar - 4,5 miliar). Ia pun dituding melakukan plagiarisme.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden AS Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei 2022. Gedung Putih mengumumkan pada Rabu (27 April 2022), bahwa sang pemimpin negara bakal mengunjungi dua sekutu utama Washington di Asia di tengah ketegangan dengan saingannya China dan musuh regional Korea Utara.

Selama perjalanan pada 20 Mei hingga 24 Mei, Joe Biden akan bertemu dengan para pemimpin kedua negara dengan tujuan untuk memajukan "komitmen kuat pemerintahnya terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka serta aliansi perjanjian AS dengan Republik Korea dan Jepang," kata Sekretaris Pers Jen Psaki dalam sebuah pernyataan. Demikian seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Kamis (28/4/2022).

Di Tokyo, Biden juga akan bertemu dengan para pemimpin kelompok Quad yang juga mencakup Australia, Jepang dan India, dan dipandang sebagai benteng melawan China yang semakin tegas.

Pemerintahan Biden telah berulang kali mencirikan kawasan Asia-Pasifik, dan khususnya kebangkitan komunis Tiongkok, sebagai masalah strategis nomor satu bagi Amerika Serikat.

China dan Amerika Serikat, dua ekonomi terbesar dunia, berselisih soal perdagangan, hak asasi manusia dan, lebih luas lagi, apa yang sering digambarkan Biden sebagai perjuangan yang menentukan di abad ke-21 antara otokrasi dan demokrasi dunia.

Kunjungan itu juga dilakukan setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melakukan uji coba sejumlah senjata terlarang tahun ini sambil mengabaikan tawaran pembicaraan AS dan berjanji untuk mempercepat program nuklirnya dengan cepat.

Selama pertemuan bilateral Biden akan "membahas peluang untuk memperdalam hubungan keamanan vital kami, meningkatkan hubungan ekonomi, dan memperluas kerja sama erat kami untuk memberikan hasil praktis," kata Psaki.

Kunjungan itu akan dilakukan setelah KTT khusus AS-ASEAN para pemimpin Asia Selatan di Washington dari 12 Mei hingga 13 Mei.

Berbeda dengan Korea Selatan, Korea Utara justru memiliki hubungan yang pelik dengan Joe Biden. 

Korea Utara menggambarkan Joe Biden sebagai "orang tua dengan kepikunannya", dalam serangan pribadi yang penuh warna terhadap presiden AS setelah dia menuduh pemimpin Rusia itu melakukan kejahatan perang di Ukraina.

Cacian itu muncul setelah Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai "penjahat perang" dan memintanya untuk diadili atas dugaan kekejaman terhadap warga sipil di Bucha, Ukraina.

Korea Selatan telah melonggarkan aturan yang mewajibkan masker untuk dipakai di luar ruangan saat kasus COVID-19 menurun, tetapi banyak orang belum melepasnya karena infeksi Omicron yang meluas.

Otoritas kesehatan mencabut mandat pada Senin (2 Mei) dalam langkah terbaru untuk melonggarkan pembatasan jarak, bahkan di tengah tentangan dari tim transisi Presiden terpilih Yoon Suk-yeol yang menyebut keputusan itu prematur. Demikian seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Senin (2/5). 

Kebanyakan orang terlihat mengenakan masker di jalan-jalan yang ramai di distrik Gwanghwamun, di mana gedung-gedung pemerintah dan perusahaan berada, mengatakan bahwa perlindungan membuat mereka merasa lebih nyaman.

"Saya mencoba melepasnya ketika saya meninggalkan rumah, tetapi kemudian 70-80 persen orang yang saya lihat di pusat kota memakainya. Saya kira masih terlalu dini untuk melepaskannya bahkan ketika kita berada di luar," Lee Byung-young, 61 tahun. , kepada Reuters.

Kim Eun-hee (52) mengatakan dia akan merasa lebih aman tanpa masker jika infeksi harian turun lebih jauh ke sekitar 5.000.

Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) melaporkan 20.084 kasus COVID-19 baru pada hari Minggu, dengan kasus harian terus turun dari puncaknya lebih dari 620.000 pada pertengahan Maret.

Masyarakat tetap diwajibkan memakai masker di dalam ruangan, dan pada acara-acara outdoor dengan 50 orang atau lebih, seperti pada aksi unjuk rasa, konser, dan stadion olahraga.