Uni Eropa Tambah Bantuan ke Ukraina Senilai Rp 15 Triliun

Liputan6.com, Kyiv - Uni Eropa akan mengirim dana tambahan senilai 1 miliar euro ke Ukraina. Dana bantuan itu merupakan paket Macro-Financial Assistance (MFA) berupa utang jangka panjang yang bersifat ringan.

Dilaporkan Ukrinform, Selasa (12/7/2022), dana akan mengalir untuk kebutuhan-kebutuhan prioritas. Dana bantuan diprediksi akan bertambah dalam beberapa bulan mendatang.

"Bersama dengan MFA darurat sebesar 1,2 miliar euro yang dikucurkan awal tahun ini, total dukungan makro-finansial dari UE ke Eropa sejak mulai perang kini mencapai 2,2 miliar euro, dan diperkirakan bertambah dalam beberapa bulan mendatang," tulis pernyataan Dewan Eropa yang menyetujui dana tersebut.

Dana bantuan ini akan menambah bantuan-bantuan Uni Eropa ke Ukraina dalam sektor kemanusiaan hingga pertahanan. Dana akan mulai cair usai penandatanganan memorandum of understanding bersama pihak Ukraina.

"Operasi MFA yang baru ini adalah bagian dari upaya luar biasa dari donor-donor bilateral dan institusi finansial international untuk mendukung Ukraina pada titik kritis ini," jelas pihak Dewan Eropa.

Anggaran Uni Eropa akan mengkover ongkos suku bunga dari utang MFA ini, sehingga diupayakan membatasi dampak fiskal ke Ukraina. Uni Eropa juga siap untuk memberikan bantuan agar ekonomi Ukraina bisa bangkit sesuai dengan aspirasi-aspirasi Eropa dari sisi Ukraina.

1 euro: Rp 15.050

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Duta Besar (Dubes) Vasyl Hamianin mengatakan bahwa untuk mengakhiri perang Rusia Ukraina diperlukan langkah lebih jauh, tak sekadar upaya persiasif. Ia pun membeberkan tiga jurus utama terkait hal tersebut.

Yang pertama, menurutnya, siapa yang lebih agresif. 

"Jika kita bicara misalnya tentang konflik antara negara, pulau atau wilayah sengketa, tapi yang terjadi di Ukraina ini berbeda. Sekarang kami memiliki agresor, kami memiliki negara yang diserang. Dan sangat penting untuk memahami siapa yang harus disalahkan atas serangan ini. Dan siapa yang harus mengambil keputusan utama untuk menghentikan perang, di bawah tekanan atau dibujuk atau disuap," paparnya dalam konferensi pers online pada Selasa (12/7/2022).

Hal kedua, menurutnya bukan hanya kemampuan dua pasukan untuk bertarung. "Artinya jika satu pihak jauh lebih kuat, dan pihak lain berada di ambang kekalahan. Maka mereka ingin satu pihak dapat mendikte kondisi dan tekanan pada yang pertama kepada dunia dan menekan negara yang menghadapi kekalahan, untuk menyepakati tuntutan dan segalanya."

"Apa yang terjadi sekarang, saya tidak melihat sedikit pun tanda-tanda arbitrase Ukraina, bahkan menunjukkan kelemahan. Saya pikir kami baik-baik saja. Namun, dibayar dengan harga yang sangat tinggi dari kehidupan prajurit, kami melakukannya dengan baik".

Dubes Hamianin mengatakan bahwa Ukraina yakin akan mengalahkan Federasi Rusia cepat atau lambat. "Jadi ini bukan tentang tawar-menawar, apakah kita bisa kita takut, kita tidak ingin ini, tidak sebanding dengan apa pun." 

Dan faktor ketiga, merupakan tuntutan atau kondisi kedua belah pihak untuk bertemu.

"Jika mereka bertemu bersama sebentar saja, apa pun bisa disepakati kedua belah pihak. Ini akan memberi kita harapan bahwa negosiasi dapat dimulai dan kemudian dapat dilanjutkan," ungkapnya.

Namun dalam situasi ini, sambungnya, ia sendiri tak melihat kesamaan antara Federasi Rusia dan Ukraina, yang berarti bahwa tuntutan Federasi Rusia pada dasarnya Ukraina harus mengakui wilayah yang diduduki sebagai wilayah yang dibebaskan oleh tentara Rusia dan diduduki dan kemudian menjadi independen untuk bergabung dengan Rusia."

"Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita sepakati. Itu sebabnya, Itu sebabnya masalahnya."

"Saya akan mengatakan bahwa Anda tahu jika suatu negara membuat keputusan untuk menghentikan perang untuk membawa perdamaian di mana pun jika Anda melihat Ukraina, itu adalah keputusan suatu negara. Jadi itu bukan terserah presiden atau kabinet atau menteri atau menteri pertahanan, parlemen untuk memutuskan menghentikan perang atau tidak. Ini adalah keputusan negara dari orang-orang di Ukraina yang memiliki konsensus mutlak tentang hal ini dengan tentara kita tanpa presiden tanpa parlemen."

Jadi jika Anda berbicara tentang Rusia tidak ada hubungannya dengan orang-orangnya, jelasnya.

"Karena mereka tidak berpartisipasi dalam kehidupan politik dalam banyak keputusan di Rusia. Jadi keputusan bisa diambil oleh satu orang saja, tidak berkonsultasi dengan siapa pun, tidak meminta izin dari parlemen, izin dari publik, dari bangsa. Federasi Rusia jadi ini atas keputusan terserah satu orang."

"Jadi upaya utama harus dikonsentrasikan pada satu orang yakni presiden Putin," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan perang Rusia-Ukraina berdampak terhadap pangan dunia, salah satunya gandum. Kondisi ini berpotensi membuat harga roti dan mie instan mengalami kenaikan.

Pasalnya, 30 sampai 40 persen produksi gandum dunia berasal dari Rusia dan Ukraina. Indonesia sendiri masih mengimpor gandum dari Rusia dan Ukraina. 

"Hati-hati yang namanya komoditas pangan dunia ini naik semuanya utamanya gandum. Kita juga impor gandum gede banget, 11 juta ton, impor gandum kita. Ini hati-hati," jelas Jokowi dalam acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional di Kota Medan Sumatera Utara, Kamis (7/7).

"Yang suka makan roti, yang suka makan mie bisa harganya naik, karena apa? Ada perang di Ukraina," sambungnya.

Dia mengaku sempat menanyakan langsung ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait ketersediaan gandum, saat berkunjung ke dua negara itu pekan lalu. Jokowi menuturkan stok gandum di dua negara tersebut sangat berlimpah, namun tak bisa dijual ke negara lain.

"Di Ukraina saja ada stok gandum waktu ke sana saya tanya langsung ke Presiden Zelensky berapa stok yang ada di Ukraina. 22 juta ton. Stok enggak bisa dijual. Kemudian ada panen baru ini, 55 juta ton. Artinya, stoknya sudah 77 juta ton," katanya.

"Di Rusia sendiri saya tanya ke Presiden Putin, ada berapa stok (gandum) di Rusia 137 juta ton. " imbuh Jokowi.

Menurut dia, sejumlah negara di Afrika dan Asia saat ini sudah mulai mengalami krisis pangan serta kelaparan. Hal ini salah satunya dikarenakan ketergantungan terhadap gandum Rusia dan Ukraina.

"Karena barang itu tidak bisa ke luar dari Ukraina, enggak bisa ke luar dari Rusia, di Afrika dan beberapa negara di Asia sudah mulai yang namanya kekurangan pangan akut sudah mulai yang namanya kelaparan, bayangkan," ujarnya.