Nancy Pelosi Nekat Mampir ke Taiwan, Jet China Mendekat ke Perairan Jelang Kunjungan

Jakarta - China telah berulang kali memperingatkan agar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi tidak mengunjungi Taiwan. Namun, AS menegaskan pada hari Senin (01/08) bahwa mereka tidak akan terintimidasi oleh gertakan China.

Dikutip DW Indonesia, Selasa (2/8/2022), selain pesawat tempur yang dikerahkan terbang mendekati garis tengah Selat Taiwan, yang merupakan jalur air sensitif, pada Selasa (02/08) pagi, beberapa kapal perang China juga disiagakan di sekitar area tersebut sejak Senin (01/08), kata seorang sumber kepada Reuters.

Sumber itu menyebut pengerahan kapal perang dan jet tempur China merupakan langkah yang tidak biasa yang digambarkan sebagai tindakan yang "sangat provokatif."

Kementerian Pertahanan Taiwan belum menanggapi permintaan komentar mengenai aksi provokasi China tersebut. Sebelumnya, dilaporkan oleh kantor berita resmi Taiwan pada Selasa (02/08), Taiwan mengklaim telah "memperkuat" tingkat kewaspadaan tempurnya dari Selasa (02/08) pagi hingga Kamis (04/08) siang, mengutip sumber yang tidak ingin menyebutkan namanya.

Desas-desus kunjungan Pelosi di Taipei

Seorang sumber yang mengetahui rencana perjalanan Pelosi mengatakan bahwa sebagian besar pertemuan yang direncanakannya, termasuk dengan Presiden Tsai Ing-wen, dijadwalkan pada hari Rabu (03/08).

"Semuanya tidak pasti," kata sumber tersebut.

Surat kabar Taiwan, Liberty Times, mengabarkan bahwa delegasi Pelosi dijadwalkan tiba di Taipei pada hari Selasa (02/08) pukul 10.20 malam waktu setempat, tanpa menyebutkan sumber.

Sebelum ke Taiwan, Pelosi mengunjungi Malaysia pada hari Selasa (02/08). Dia memulai tur Asia-nya di Singapura pada hari Senin (01/08). Kantornya mengatakan Pelosi juga akan pergi ke Korea Selatan dan Jepang, tetapi tidak menyebutkan kunjungan ke Taiwan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kementerian Luar Negeri Taiwan tidak dapat berkomentar atas kabar rencana perjalanan Pelosi, tetapi Gedung Putih mengatakan Pelosi berhak untuk mengunjungi Taiwan.

"Pada saat yang sama, kami tidak akan terintimidasi," kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby kepada wartawan di Washington, Senin (01/08).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian mengatakan pada hari Senin (01/08) bahwa kunjungan Pelosi ke Taiwan merupakan "campur tangan besar dalam urusan internal Cina", dan memperingatkan bahwa "Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Cina tidak akan pernah tinggal diam."

Ketika ditanya tindakan apa yang mungkin diambil PLA, Zhao berkata: "jika dia berani pergi (ke Taiwan), mari kita tunggu dan lihat."

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

China memandang kunjungan pejabat AS ke Taiwan, sebuah pulau yang diklaim oleh Beijing, sebagai sinyal yang menggembirakan bagi kamp pro-kemerdekaan di Taiwan. Washington tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, tetapi terikat oleh hukum AS untuk menyediakan wilayah pulau itu sarana mempertahankan diri.

Kunjungan Pelosi, yang berada di urutan kedua dalam garis suksesi kepresidenan AS dan kritikus lama terhadap China, berlangsung di tengah memburuknya hubungan antara Washington dan Beijing.

China melihat Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang harus menjadi bagian dari negara tersebut. Beijing tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mencapai ini di masa depan.

Para pejabat China telah menyatakan kemarahan atas apa yang mereka pandang sebagai peningkatan keterlibatan diplomatik antara Taipei dan Washington. 

Ada kunjungan kejutan ke pulau itu oleh enam anggota parlemen AS pada bulan April.AS memiliki hubungan diplomatik formal dengan China, dan bukan Taiwan.

Pelosi telah lama menjadi kritikus vokal terhadap kepemimpinan China, mencela catatan hak asasi manusianya. Dia telah bertemu dengan para pembangkang pro-demokrasi dan mengunjungi Lapangan Tiananmen untuk memperingati para korban pembantaian 1989.