Jelang Pertemuan Para Menlu di Jakarta, ASEAN Kian Khawatir Soal Kondisi Myanmar

Liputan6.com, Yangon - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sangat prihatin dengan eskalasi kekerasan di Myanmar dan menyerukan untuk menahan diri dan segera menghentikan pertempuran, kata ketua blok itu, Kamboja.

Dilansir Channel News Asia, Rabu (26/10/2022), Myanmar telah terjebak dalam siklus kekerasan sejak junta militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, menahannya dan ribuan aktivis dan meluncurkan tindakan keras brutal yang telah menimbulkan gerakan perlawanan bersenjata.

Beberapa minggu terakhir, Myanmar juga telah mengalami beberapa insiden paling berdarah, dengan puluhan tewas.

Dalam sebuah pernyataan, ketua ASEAN mengutip pemboman penjara terbesar Myanmar , konflik di Negara Bagian Karen dan serangan udara di Negara Bagian Kachin pada hari Minggu, yang dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 50 orang.

"Kami sangat sedih dengan meningkatnya korban, dan penderitaan besar yang dialami orang-orang biasa di Myanmar," bunyi pernyataan itu.

Konflik itu tidak hanya memperburuk situasi kemanusiaan tetapi juga merusak upaya untuk menerapkan "konsensus" perdamaian yang disepakati antara ASEAN dan junta tahun lalu, kata pernyataan itu.

"Oleh karena itu, kami sangat mendesak pengekangan sepenuhnya dan penghentian segera kekerasan," kata pernyataan itu, yang menyerukan semua pihak untuk melakukan dialog.

ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk membawa perdamaian ke Myanmar tetapi junta tidak berbuat banyak untuk menerapkan "konsensus", yang berkomitmen untuk segera menghentikan kekerasan dan memulai dialog menuju kesepakatan damai.

Kekhawatiran ini disampaikan jelang pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada Kamis (26/10) untuk membahas krisis tersebut di Jakarta. 

457 organisasi masyarakat sipil Myanmar telah menyerukan dalam sebuah surat terbuka bagi para pemimpin ASEAN untuk membatalkan rencana perdamaian yang disepakati dengan militer dan sebagai gantinya bekerja dengan para pemimpin sipil dan pemerintah bayangan.

Kudeta militer di Myanmar tahun lalu membuat negara itu kacau balau dengan jumlah korban tewas dari tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat melewati 2.100, menurut kelompok pemantau lokal, dan kelompok hak asasi manusia mendesak tindakan nyata.

Namun kunjungan Pelosi mengancam untuk mengaburkan diskusi Myanmar, dengan perhatian malah terfokus pada Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan timpalannya dari Amerika Antony Blinken - keduanya terbang ke ibu kota Kamboja.

Disepakati pada bulan April tahun lalu, konsesus menyerukan diakhirinya segera kekerasan dan dialog antara junta dan lawan kudeta.

Tetapi setelah lebih dari satu tahun tidak ada kemajuan pada rencana tersebut, Malaysia mengatakan akan menghadirkan kerangka kerja untuk implementasinya, bahkan ketika para kritikus mencemooh ASEAN sebagai tokoh omong kosong.

"Perdamaian bisa menunggu, tapi menyelamatkan nyawa tidak bisa menunggu," kata juru bicara Kamboja Kung Phoak, saat berbicara tentang keuntungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan.

Ketiadaan diplomat top Myanmar, Wunna Maung Lwin, atau perwakilan dari negara itu bagaimanapun dapat menghambat kemajuan, akunya.