Jepang Keluarkan Sertifikat Resmi untuk Pasangan Sejenis, Dianggap Seperti Pasangan Menikah

Liputan6.com, Tokyo - Tokyo telah mulai meluncurkan skema sertifikat kemitraan untuk pasangan sesama jenis - yang memungkinkan mereka untuk diperlakukan sebagai pasangan menikah untuk layanan publik tertentu untuk pertama kalinya. Tetapi, mereka masih gagal untuk mencapai kesetaraan pernikahan.

Beberapa berharap ini bisa menjadi langkah menuju seluruh Jepang yang merangkul kesetaraan.

Dilansir BBC, Rabu (2/11/2022), Jepang saat ini menjadi satu-satunya negara dalam kelompok negara maju G7 yang tidak mengakui serikat sesama jenis. Namun, jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan sebagian besar orang Jepang mendukung pernikahan sejenis.

Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2021 oleh penyiar publik Jepang NHK, 57% mendukung, sementara hanya 37% yang menentang.

Terlepas dari dukungan luas ini, pengadilan distrik di Osaka memutuskan awal tahun ini bahwa larangan pernikahan sesama jenis yang ada adalah konstitusional. 

Kemudian, pada bulan Oktober, Noboru Watanabe - perwakilan lokal untuk Partai Demokrat Liberal yang berkuasa - menyebut pernikahan sesama jenis "menjijikkan". Komentar itu pun banyak dikritik.

Namun ada gerakan menuju kesetaraan yang lebih besar.

Sertifikat kemitraan - yang juga telah diperkenalkan di delapan prefektur lain di seluruh Jepang - akan memungkinkan pasangan sesama jenis diperlakukan sama seperti pasangan menikah dalam hal perumahan, obat-obatan, dan kesejahteraan. 

Tapi surat tersebut tidak akan membantu dengan masalah seperti adopsi, warisan dan visa pasangan.

Siapa pun yang berusia di atas 18 tahun yang tinggal atau bekerja di Tokyo diizinkan untuk mendaftar, dengan 137 aplikasi telah diajukan pada hari Jumat.

Untuk pasangan seperti Miki dan Katie, sertifikat itu menghilangkan beban pikiran mereka.

"Ketakutan terbesar saya adalah bahwa kami akan diperlakukan sebagai orang asing dalam keadaan darurat," kata Miki.

Soyoka Yamamoto - seorang juru kampanye hak-hak LGBT yang termasuk orang pertama yang mengumpulkan sertifikatnya pada hari Selasa.

Ia mengatakan kepada wartawan bahwa dia dengan tulus berharap "dapat mempercepat upaya untuk menciptakan masyarakat di mana hak-hak minoritas seksual dapat dilindungi, dan dibuat lebih setara".

Di beberapa negara, seperti AS, pernikahan gay telah menjadi kenyataan melalui keputusan pengadilan yang penting.

"Salah satu alasannya pasti karena pemerintah perlu mencapai keseimbangan antara kepentingan yang bersaing," kata pakar hukum tata negara Singapura Suang Wijaya.

"Mereka ingin dilihat memberikan sesuatu kepada komunitas LGBT, tetapi juga tidak memberikan kekalahan kepada kaum konservatif. Mereka tidak ingin itu menjadi situasi 'Saya menang dan Anda kalah' karena akan menghasilkan perpecahan."

Pengumuman tersebut telah memicu kritik dari kedua belah pihak – sementara beberapa komunitas LGBT merasa dikecewakan, bagian masyarakat konservatif merasa amandemen itu tidak cukup. 

Survei terbaru menunjukkan ada penentangan yang signifikan terhadap pernikahan gay - satu studi menemukan hampir setengah dari Singapura mengatakan itu "salah" - tetapi persentase itu juga menurun.