Heboh, India Ganti Nama Jadi Bharat dalam Undangan Makan Malam KTT G20

Liputan6.com, New Delhi - Ada yang menarik dalam undangan makan malam yang dikirimkan pemerintah India kepada para tamu yang menghadiri KTT G20 pekan ini; nama India berganti menjadi kata Sanskerta "Bharat". Pergantian itu disebut merupakan upaya Partai Bharatiya Janata yang berhaluan nasionalis Hindu untuk menghilangkan nama era kolonial.

Dalam undangan makan malam KTT G20 2023, Presiden Droupadi Murmu ditulis sebagai "presiden Bharat" bukan "presiden India".

Negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa tersebut memang secara resmi dikenal dengan dua nama, yaitu "India" dan "Bharat". Namun, nama pertamalah yang paling umum digunakan, baik di dalam negeri maupun internasional.

Bharat dalam bahasa Hindi juga berarti India.

Perubahan nomenklatur ini didukung oleh pejabat Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Mereka berpendapat bahwa nama India diperkenalkan oleh kolonial Inggris dan merupakan simbol perbudakan.

Inggris memerintah India selama sekitar 200 tahun hingga negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947.

"Pukulan lain terhadap mentalitas perbudakan," kata pejabat tinggi terpilih Negara Bagian Uttarakhand Pushkar Singh Dhami.

गुलामी की मानसिकता पर एक और गहरी चोट..G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर "The President of Bharat" लिखा जाना प्रत्येक देशवासी के लिए गौरव का क्षण है।भारत माता की जय ! pic.twitter.com/IdAgHGRt36

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 5, 2023

Partai Bharatiya Janata yang berkuasa telah lama mencoba menghapus nama-nama yang terkait dengan Kesultanan Mughan dan kolonial India.

Pada tahun 2015, Jalan Aurangzeb yang terkenal di New Delhi, dinamai menurut nama raja Mughal, diubah menjadi Jalan Dr. APJ Abdul Kalam setelah mendapat protes dari para pemimpin Partai Bharatiya Janata. Tahun lalu, pemerintah juga mengganti nama jalan era kolonial di jantung kota New Delhi yang digunakan untuk parade militer seremonial.

Pemerintahan Modi mengatakan bahwa perubahan nama tersebut merupakan upaya untuk merebut kembali masa lalu Hindu India. Namun, partai-partai oposisi di India mengkritik langkah tersebut.

"Meskipun tidak ada keberatan konstitusional untuk menyebut India 'Bharat' yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara tersebut, saya berharap pemerintah tidak akan sebodoh itu untuk sepenuhnya membuang 'India' yang memiliki nilai merek yang tak terhitung banyaknya berabad-abad," ujar anggota parlemen oposisi Shashi Tharoor.

Perselisihan mengenai "India" versus "Bharat" semakin meningkat sejak partai-partai oposisi pada Juli 2023 mengumumkan aliansi baru – yang disebut INDIA – untuk menggulingkan Modi dan mengalahkan partainya menjelang pemilu nasional pada tahun 2024. Akronim tersebut adalah singkatan dari Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India.

Sejak itu, beberapa pejabat di partai Modi menuntut agar negara tersebut disebut Bharat, bukan India.