Selandia Baru Larang Pakai Ponsel di Sekolah, Demi Dongkrak Tingkat Literasi Bangsa

Liputan6.com, Wellington - Selandia Baru mengambil langkah tegas terkait penggunaan ponsel di sekolah, mengikuti jejak sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkannya.

"Telepon seluler akan dilarang di sekolah-sekolah di seluruh Selandia Baru," kata Perdana Menteri konservatif Christopher Luxon pada Jumat (1/12/2023), seperti dikutip dari Channel News Asia (CNA).

Langkah untuk larangan ponsel di kelas ini diambil seiring dengan upaya pemerintahannya yang masih muda untuk mengatasi anjloknya tingkat melek huruf di negara itu.

Sekolah-sekolah di Selandia Baru pernah membanggakan nilai literasi terbaik di dunia, namun tingkat membaca dan menulis telah menurun hingga ke titik yang membuat beberapa peneliti khawatir akan terjadi "krisis" di kelas.

Luxon menyatakan dia akan melarang penggunaan telepon seluler di sekolah dalam 100 hari pertama masa jabatannya, dan mengadopsi kebijakan yang diujicobakan dengan hasil yang beragam di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

"Langkah ini akan menghentikan perilaku mengganggu dan membantu siswa fokus," ucap Luxon.

"Kami akan melarang telepon seluler di sekolah-sekolah di seluruh Selandia Baru. Kami ingin anak-anak kami belajar dan kami ingin guru kami mengajar," jelas Luxon.

Para peneliti dari lembaga amal Education Hub di Selandia Baru memperingatkan akan adanya "krisis melek huruf" pada tahun 2022, dengan menemukan lebih dari sepertiga anak usia 15 tahun hampir tidak bisa membaca atau menulis.

“Sudah jelas bahwa sesuatu harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya tingkat melek huruf di Aotearoa Selandia Baru," tulis para peneliti.

Kontroversi Pemerintahan PM Luxon

Pemerintahan konservatif Luxon, yang dilantik pada hari Senin (27/11), telah terperosok dalam kontroversi selama minggu pertama kekuasaannya.

Para dokter memperingatkan bahwa Selandia Baru akan menghadapi "tragedi" kesehatan masyarakat setelah pemerintah secara tak terduga membatalkan langkah-langkah pengendalian tembakau terkemuka di dunia yang bertujuan untuk melarang penjualan rokok kepada siapa pun yang lahir setelah tahun 2008.

Luxon juga setuju untuk memulai kembali eksplorasi minyak dan gas lepas pantai, mengabaikan salah satu kebijakan perubahan iklim yang diusung mantan Perdana Menteri Jacinda Ardern.​

Adapun handphone, tablet, dan jam tangan pintar atau smartwatch sebagian besar akan dilarang masuk ruang kelas di Belanda mulai 1 Januari 2024. Langkah ini untuk membatasi gangguan dari media sosial, perpesanan, dan situs lainnya.

Perangkat elektronik tersebut hanya akan diizinkan jika diperlukan untuk pelajaran, alasan medis, atau kebutuhan penyandang disabilitas.

"Meski ponsel sudah terjalin erat dengan kehidupan kita, ponsel tidak seharusnya diizinkan di ruang kelas," kata Menteri Pendidikan Belanda Robbert Dijkgraaf, seperti dilansir Sky News, Kamis (6/7/2023).

"Siswa perlu berkonsentrasi dan mendapat kesempatan untuk belajar dengan baik. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa ponsel adalah gangguan. Kita perlu melindungi siswa dari hal ini."

Larangan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kementerian, sekolah, dan organisasi terkait.

Dijkgraaf mengatakan bahwa sekolah dapat mengatur penerapan larangan itu sendiri, namun undang-undang akan menyusul pada Musim Panas jika hasilnya tidak cukup baik.

Sebelumnya, Prancis telah lebih dulu memperkenalkan larangan handphone untuk sekolah dasar dan menengah pada tahun 2018 demi meningkatkan fokus dan mencegah perundungan daring atau bullying online.

Sementara larangan ponsel di sekolah-sekolah di Inggris telah disarankan selama beberapa tahun oleh para pendukungnya, namun belum membuahkan hasil. Sekolah saat ini dibiarkan membuat kebijakan mereka sendiri dan tahun lalu pemerintah mengatakan intervensi lebih lanjut tidak diperlukan.

"Dalam kebanyakan kasus ponsel sudah dilarang untuk sebagian besar hari sekolah dengan sekolah mengambil berbagai langkah untuk menegakkan kebijakan itu," kata Kementerian Pendidikan Inggris.

Pada tahun 2021, mantan Menteri Pendidikan Inggris Gavin Williamson mengatakan bahwa larangan ponsel akan dipertimbangkan di antara berbagai langkah untuk "menenangkan ruang kelas". Dia mengatakan ponsel mengganggu dan mengancam kesehatan mental siswa.

Para pemimpin pendidikan dari lebih dari 120 sekolah juga menandatangani surat terbuka pada tahun 2019 untuk mendukung ruang kelas bebas telepon.

Namun, pemimpin serikat pekerja mengatakan bahwa larangan menyeluruh tidak akan berhasil dan dapat mendorong penggunaan telepon "sembunyi-sembunyi" serta mempersulit pemantauan.

Sebelumnya, Prancis dilaporkan telah lebih dulu mengambil tindakan tegas soal penggunaan smartphone di dalam sekolah. Awal pekan ini, otoritas setempat melarang siswa untuk memakai smartphone selama berada di sekolah.

Dikutip dari The Verge, Jumat (3/8/2018), larangan ini berlaku untuk siswa yang berusia di bawah 15 tahun. Mereka diminta untuk meninggalkan smartphone-nya di rumah atau mematikannya selama berada di sekolah.

Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, setingkat sekolah menengah atas, pemerintah memberikan kesempatan apakah sekolah akan memberlakukan aturan larangan smartphone ini selama kegiatan belajar mengajar.

Larangan ini juga mencakup penggunaan tablet, komputer, dan perangkat lain yang terhubung ke internet. Kendati demikian, ada beberapa pengecualian, seperti bagi siswa penyandang disabilitas atau penggunaan yang menunjang kegiatan belajar mengajar.

Aturan ini sendiri sebenarnya merupakan janji kampanye yang diungkapkan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Karenanya, Presiden Macron pun langsung memberlakuan aturan ini lewat akun Twitter-nya.

"Larangan umum pengguna ponsel di sekolah dan perguruan tinggi telah diadopsi. (Ini) bentuk komitmen yang dilakukan," tulis Macron melalui akunnnya @EmmanuelMacron.

Untuk informasi, ini bukan kali pertama Prancis melarang penggunaan smartphone di sekolah. Pada 2010, pemakaian smartphone selama kegiatan mengajar dilarang oleh pemerintah.

Awal 2018, pemerintah juga melarang aktivitas berkirim SMS selama berada di mobil. Pemberlakuan aturan ini juga diterapkan saat mobil berada di pinggir jalan.