Jika Jadi Presiden RI, Prabowo Subianto: Politik Luar Negeri Indonesia Tetap Bebas Aktif

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menegaskan jika ia terpilih menjadi presiden maka Indonesia akan tetap menganut politik luar negeri bebas aktif.

"Politik Luar Negeri Indonesia secara tradisional adalah bebas aktif dan non-blok yang tidak memihak," kata Prabowo dalam Debat Capres di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024).

"Ini akan saya teruskan dengan semua yang berhubungan dengan kepentingan nasional kita."

Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Dan menegaskan bahwa tujuan nasional Indonesia sudah sangat jelas tercantum di dalamnya.

"Kita kembali pada dasar kita dan tujuan nasional yang tertera di dalam UU dan pembukaan UU 1945," kata Prabowo.

"Tercantum tegas tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah."

"Jadi fungsi dari negara adalah melindungi pertahanan itu sendiri."

Berdasarkan dokumen Visi dan Misi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berikut ini program yang diusung dalam kontestasi Pemilu 2024:

• Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata TNI.
• Mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri.
• Memperkuat konsep dan praktik wawasan Nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat Komponen Cadangan.
• Melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme.
• Meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.
• Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI.
• Mencegah aksi terorisme dan radikalisme dengan reformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi keamanan, reorientasi pendidikan aparat penegak hukum, dan melakukan kampanye sosial-kultural secara menyeluruh.
• Memperkuat sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.
• Memperkuat kehadiran TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar.
• Meningkatkan profesionalisme pengadaan, kemampuan transfer teknologi, profesionalisme prajurit dengan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri.

• Memastikan frekuensi publik dimanfaatkan sebagai akses informasi yang objektif dan kredibel untuk meningkatkan kesatuan antar warga.
• Mengembalikan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional.
• Menjalankan strategi smart diplomacy dalam menjamin kebutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
• Meningkatkan layanan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia di luar negeri.
• Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
• Memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan KBRI di Palestina.
• Melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi.
• Memantapkan supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas-aktif