Indonesia Sesalkan Keputusan Negara Donor Stop Pendanaan untuk UNRWA Terkait Tuduhan Israel

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia menyayangkan keputusan sejumlah negara donor yang langsung menghentikan bantuan pendanaan bagi Badan Kemanusiaan PBB untuk Palestina UNRWA, setelah tuduhan Israel menyebut adanya keterlibatan staf UNRWA dalam serangan terhadap Palestina pada 7 Oktober 2023.

"Indonesia menyayangkan keputusan sejumlah negara donor yang langsung menunda dukungan keuangan kepada UNRWA sebelum tuduhan itu dibuktikan," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan singkat, Selasa (30/1/2024).

Ia menyebut bahwa setiap tuduhan seharusnya dibuktikan terlebih dulu.

"Karena itu, investigasi yang menyeluruh, kredibel dan transparan harus dilakukan," kata dia.

"Sekjen PBB telah menginstruksikan Office of Internal Oversight Service (OIOS) untuk melakukan investigasi. Kita tunggu hasilnya," lanjutnya.

Keputusan menghentikan pendanaan, sebut Iqbal, akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina, yang saat ini sudah sulit.

Dilansir VOA Indonesia, Rabu (31/1), sedikitnya 10 negara – termasuk Amerika, Inggris, Austria, Finlandia dan Jepang – mengumumkan akan menarik atau menangguhkan sementara pendanaan untuk UNRWA setelah muncul tuduhan bahwa beberapa staf badan itu terlibat dalam serangan kelompok militan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu.

Tudingan itu disampaikan oleh Duta Besar Israel Untuk PBB Gilad Erdan Jumat lalu (26/1) saat berpidato untuk memperingati International Holocaust Remembrance Day atau Hari Peringatan Holocaust Internasional, yang bertepatan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Internasional atas gugatan hukum Afrika Selatan terhadap Israel.

"Betapa simbolisnya pada hari ini terungkap bahwa beberapa staf UNRWA diduga ikut serta dalam pembantaian di Israel? PBB tidak hanya dipersenjatai untuk mendelegitimasi keberadaan kami, namun juga untuk memusnahkan kami secara fisik," ujar Erdan.

Dalam dokumen setebal enam halaman yang dilihat oleh Reuters, disebut bahwa sekitar 190 pegawai UNRWA, termasuk guru, pernah bertugas sebagai militan Hamas atau Palestinian Islamic Jihad/PIJ (Jihad Islam). Dokumen tersebut memiliki nama dan gambar untuk 11 di antaranya.

Dokumen tersebut mengatakan salah satu dari 11 orang tersebut adalah seorang konselor sekolah yang membantu putranya menculik seorang wanita selama infiltrasi Hamas di mana Israel mengatakan 1.200 orang terbunuh dan 253 orang diculik.

Seorang lainnya, seorang pekerja sosial UNRWA, dituduh terlibat secara tidak spesifik dalam memindahkan jenazah tentara Israel yang terbunuh ke Gaza dan mengoordinasikan pergerakan truk pikap yang digunakan oleh para perampok dan memasok senjata.

Orang Palestina ketiga dalam dokumen tersebut dituduh mengambil bagian dalam kekerasan di Desa Beeri di perbatasan Israel, di mana sepersepuluh penduduknya terbunuh. Orang keempat dituduh berpartisipasi dalam serangan di Reim, sebuah pangkalan militer yang dikuasai dan pesta seks yang menewaskan lebih dari 360 orang.

Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan Ketua UNRWA Philippe Lazzarini harus mundur.

"Pegawai UNRWA ikut serta dalam pembantaian pada 7 Oktober," katanya.

Sementara itu, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menuduh Israel melakukan "serangan politik terencana" terhadap badan bantuan PBB untuk Palestina UNRWA, yang telah lama ia kritik, dan menyerukan pemulihan dana bantuan.

Berkas tersebut ditunjukkan kepada Reuters oleh sumber yang tidak dapat disebutkan namanya atau diidentifikasi. Sumber tersebut mengatakan bahwa laporan tersebut dikumpulkan oleh intelijen Israel dan dibagikan kepada Amerika Serikat, yang pada hari Jumat menangguhkan pendanaan untuk UNRWA.

Seorang pejabat Israel mengatakan kepada Reuters bahwa 190 orang yang disebutkan dalam dokumen tersebut adalah “pejuang tangguh, pembunuh” sementara secara keseluruhan sekitar 10 persen staf UNRWA diyakini memiliki afiliasi yang lebih umum dengan Hamas dan kelompok Jihad Islam.

Badan tersebut mempekerjakan 13.000 orang di Gaza. Lebih dari 10 negara, termasuk donor utama Amerika Serikat dan Jerman, telah menghentikan pendanaan mereka untuk badan tersebut.

Penyetopan bantuan ini merupakan masalah besar bagi lembaga tersebut, yang mana lebih dari separuh dari 2,3 juta warga Palestina di Gaza bergantung pada bantuan harian mereka, dan lembaga ini telah mengalami kesulitan akibat perang Israel terhadap Hamas di daerah kantong tersebut.

UNRWA mengatakan pada hari Senin (29/1) bahwa pihaknya tidak akan dapat melanjutkan operasi di Gaza dan seluruh wilayah tersebut setelah akhir Februari jika pendanaan tidak dilanjutkan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dijadwalkan bertemu dengan donor utama UNRWA di New York pada hari Selasa (30/1), kata Dujarric.