Belgia dan Italia Stop Pasokan Amunisi dan Senjata ke Israel

Liputan6.com, Brussels - Pemerintah regional Wallonia di Belgia telah melarang izin ekspor bahan peledak, terutama bubuk mesiu ke Israel setelah Mahkamah Internasional memutuskan menentangnya. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan Christophe Collignon pada Selasa (6/2/2024).

Izin ekspor diberikan kepada pabrik amunisi PB Clermont di Engis (Liege) pada awal tahun 2023, namun ditangguhkan oleh kepala pemerintahan Wallonia Elio Di Rupo.

Collignon menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Internasional, bersamaan dengan kemerosotan situasi kemanusiaan yang tidak dapat diterima di Jalur Gaza, menyebabkan Di Rupo untuk sementara menangguhkan izin tersebut. Demikian seperti dilansir Al Mayadeen, Rabu (7/2).

Menurut situs berita Belgia L'Echo, pernyataan tersebut menyusul penyelidikan dari Helene Ryckmans, seorang anggota parlemen dari Partai Ecolo, tentang ekspor bubuk mesiu dari Antwerpen ke Ashdod, kota pelabuhan di dekat Jalur Gaza yang diduduki Israel.

Wallonia bukan yang pertama.

Pada akhir Januari, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengungkapkan pihaknya telah menghentikan pasokan senjatanya kepada pendudukan Israel setelah perang terbaru di Jalur Gaza dimulai pada 7 Oktober.

Sementara itu, perusahaan asal Jepang Itochu Corp menyatakan pada Senin (5/2) bahwa unit penerbangan mereka akan menghentikan kerja sama dengan perusahaan senjata Israel Elbit Systems Ltd. pada akhir Februari karena perang di Jalur Gaza.

Itochu Aviation, Elbit Systems, dan Nippon Aircraft Supply (NAS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama strategis pada Maret 2023, tujuh bulan sebelum perang Hamas Vs Israel pecah.

Kepala Keuangan Itochu Tsuyoshi Hachimura menuturkan keputusan itu diambil setelah Mahkamah Internasional memerintahkan Israel bulan lalu untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina.

"Kemitraan ini didasarkan pada permintaan dari Kementerian Pertahanan Jepang untuk tujuan mengimpor peralatan pertahanan bagi Pasukan Bela Diri yang diperlukan untuk keamanan Jepang dan sama sekali tidak terkait dengan konflik saat ini antara Israel dan Palestina," terang Hachimura.

"Dengan mempertimbangkan perintah Mahkamah Internasional pada 26 Januari dan bahwa pemerintah Jepang mendukung peran mahkamah tersebut, kami telah menangguhkan kegiatan baru yang terkait dengan MoU, serta berencana mengakhiri MoU pada akhir Februari."​