Pengadilan India Larang Madrasah di Uttar Pradesh Sebelum Pemilu, 2,7 Juta Siswa Diminta Pindah ke Sekolah Konvensional

Liputan6.com, Uttar Pradesh - Sebuah pengadilan di India pada dasarnya melarang sekolah-sekolah Islam di negara bagian yang paling padat penduduknya di negara itu, Uttar Pradesh. Sebuah langkah yang dapat semakin menjauhkan banyak umat Islam dari pemerintahan nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi menjelang pemilu nasional.

Menurut KBBI, madrasah adalah sekolah atau perguruan (biasanya yang berdasarkan agama Islam).

Keputusan yang dikeluarkan pada hari Jumat (22 Maret 2024) tersebut membatalkan undang-undang tahun 2004 yang mengatur tentang madrasah di Uttar Pradesh, dengan mengatakan bahwa madrasah tersebut melanggar sekularisme konstitusional India dan memerintahkan agar siswa dipindahkan ke sekolah konvensional.

"Perintah Pengadilan Tinggi Allahabad berdampak pada 2,7 juta siswa dan 10.000 guru di 25.000 madrasah," kata Iftikhar Ahmed Javed, kepala dewan pendidikan madrasah di negara bagian tersebut, di mana seperlima dari 240 juta penduduknya adalah Muslim, mengutip Channel News Asia, Minggu (24/3/2024).

"Pemerintah negara bagian juga harus memastikan bahwa anak-anak berusia antara 6 hingga 14 tahun tidak dibiarkan tanpa izin masuk ke lembaga-lembaga yang diakui secara sah," tulis Hakim Subhash Vidyarthi dan Vivek Chaudhary dalam perintah mereka, yang dibuat berdasarkan banding oleh pengacara Anshuman Singh Rathore.

Reuters tidak dapat menghubungi Rathore atau menentukan apakah dia terkait dengan kelompok politik mana pun.

India mengadakan pemilihan umum antara bulan April dan Juni yang diperkirakan akan dimenangkan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi. Kelompok Muslim dan hak asasi manusia menuduh beberapa anggota BJP dan afiliasinya mempromosikan ujaran kebencian dan main hakim sendiri yang anti-Islam, dan menghancurkan properti milik Muslim.

Sementara itu, sejauh ini Narendra Modi sendiri menyangkal adanya diskriminasi agama di India.

BJP mengatakan pemerintah telah memperbaiki kesalahan sejarah, termasuk dengan meresmikan sebuah kuil Hindu baru-baru ini di lokasi sebuah masjid abad ke-16 yang dihancurkan pada tahun 1992. Banyak umat Hindu percaya bahwa masjid tersebut dibangun di tempat kelahiran Raja Dewa Ram dan di atas sebuah kuil yang dibongkar pada masa pemerintahan penguasa Mughal Babur.

Rakesh Tripathi, juru bicara BJP Uttar Pradesh, yang menjalankan pemerintahan negara bagian, mengatakan pihaknya tidak menentang madrasah dan prihatin dengan pendidikan siswa Muslim.

"Kami tidak menentang madrasah mana pun, namun kami menentang praktik diskriminatif. Kami menentang pendanaan ilegal, dan pemerintah akan memutuskan tindakan lebih lanjut setelah melalui perintah pengadilan."

Kantor Modi tidak segera menanggapi email pada hari Sabtu (23/3) yang meminta komentar mengenai keputusan pengadilan tersebut.

Sementara itu, membela pemerintah federal, yang menjadi responden dalam kasus ini, Sudhanshu Chauhan mengatakan kepada pengadilan bahwa "pendidikan agama dan pengajaran agama dari satu agama tidak dapat dimasukkan dalam pendidikan sekolah dan pemerintah negara bagian tidak mempunyai wewenang untuk membentuk dewan pendidikan wajib yang mengizinkan pendidikan agama".

Sudhanshu Chauhan mengatakan pemerintah tidak berencana untuk menghidupkan kembali kebijakan federal yang dihentikan pada Maret 2022, yang telah menyediakan dana kepada madrasah untuk mengajarkan mata pelajaran seperti matematika dan sains.

Pejabat Madrasah Javed, sekretaris nasional sayap minoritas BJP, mengatakan bahwa sebagai seorang Muslim ia sering terjebak antara prioritas partainya dan anggota komunitasnya. Dia mengatakan telah menerima banyak telepon dari sesama Muslim sejak perintah Jumat, yang datang saat bulan suci Ramadhan.

"Kadang-kadang menjadi sangat sulit," kata Javed. "Saya harus banyak menjaga keseimbangan karena sebagai seorang Muslim, partai tersebut mengirim saya ke komunitas untuk meyakinkan mereka agar memilih kami dan bergabung dengan partai. Saya takut dan saya berjalan dengan keamanan pribadi setiap kali saya pergi ke acara atau program publik apa pun."

Tripathi dari BJP menjawab bahwa para pemimpin Muslim BJP tidak punya alasan untuk takut karena komunitas mereka sama-sama mendapat manfaat dari berbagai program kesejahteraan pemerintah.

"Saya seorang Hindu dan saya sering mengunjungi komunitas Muslim dan mendapat dukungan baik dari mereka," katanya. "Faktanya adalah BJP dan pemerintah sangat serius dalam bidang pendidikan dan melakukan yang terbaik."

Adapun organisasi induk de facto BJP diketahui telah menempatkan umat Islam yang loyal pada posisi kepemimpinan di universitas-universitas Muslim di India, sebagai bagian dari upaya untuk menggalang suara umat Islam.

Sejatinya pemerintah Uttar Pradesh sudah lebih dahulu menghentikan program pendanaan untuk madrasah pada bulan Januari, dan menyebabkan 21.000 guru kehilangan pekerjaan. Perintah pada hari Jumat (22/3) ini berlaku untuk semua madrasah di negara bagian tersebut, baik yang didanai swasta atau pemerintah, kata Javed.

Pengadilan tidak memberikan batas waktu untuk mengeluarkan perintah tersebut, namun Javed mengatakan madrasah kemungkinan besar tidak akan segera ditutup.

Negara bagian Assam di timur laut, yang juga dikuasai oleh BJP, juga diketahui telah mengubah ratusan madrasah menjadi sekolah konvensional.