Demo Kuota PNS Mematikan di Bangladesh, Kemlu RI: 563 WNI Aman dan Diimbau Waspada

Liputan6.com, Dhaka - Bangladesh tengah dilanda kerusuhan yang dipicu protes mahasiswa terhadap kuota pekerjaan di pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS.

Hal itu, menurut laporan media, bahkan menyebabkan aksi kekerasan di seluruh negeri tersebut. Awalnya dilaporkan enam orang tewas akibat kerusuhan tersebut, namun menurut Al Jazeera, jumlahnya kini mencapai 19 jiwa.

Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan KBRI Dhaka pun memantau dari dekat situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya demonstrasi yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri tersebut.

"Demonstrasi tersebut telah mempengaruhi akses transportasi umum dan mengakibatkan korban jiwa," demikian info dari KBRI Dhaka yang disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) Judha Nugraha dalam pesan singkatnya, Jumat (19/7/2024).

"KBRI Dhaka telah menjalin kontak dengan para WNI di Bangladesh. Hingga saat ini kondisi mereka tetap aman dan selamat," jelas Judha.

Adapun KBRI juga telah menyampaikan imbauan kepada komunitas WNI untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat.

"Data lapor diri KBRI Dhaka mencatat terdapat 563 WNI yang menetap di Bangladesh. Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI," tutur Judha.

Mengutip Associated Press (AP), Rabu (17/7), pengunjuk rasa mahasiswa bentrok dengan aktivis mahasiswa pro-pemerintah dan polisi, dan kekerasan dilaporkan terjadi di sekitar ibu kota Dhaka, Kota Chattogram di tenggara, dan Kota Rangpur di utara. Setidaknya tiga orang yang tewas adalah pelajar, satu adalah pejalan kaki dan satu lagi tidak teridentifikasi, kata laporan media yang mengutip para pejabat.

Mereka berpendapat bahwa kuota tersebut bersifat diskriminatif dan harus diganti dengan sistem berbasis prestasi. Mereka juga mengatakan hal itu menguntungkan para pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya Liga Awami memimpin gerakan kemerdekaan. Para pemimpin partai yang berkuasa menuduh oposisi mendukung protes tersebut.

Bentrokan terjadi pada hari Senin (15/7) di Universitas Dhaka yang terkemuka di negara itu, dan lebih dari 100 mahasiswa terluka, kata polisi. Kekerasan menyebar dalam semalam ke Universitas Jahangir Nagar di Savar, di luar Dhaka, dan dilaporkan di tempat lain di seluruh negeri pada hari Selasa (16/7).

Laporan AFP menyebut, sekolah dan universitas di Bangladesh telah ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut setelah enam orang tewas dalam protes mengenai kuota pekerjaan di pemerintahan.

Beberapa kota, termasuk ibu kota Dhaka, minggu ini dilanda bentrokan antara pendukung gerakan anti-kuota PNS dan mereka yang menentangnya, khususnya sayap mahasiswa Liga Awami yang dikenal sebagai Bangladesh Chhatra League (BCL) atau Liga Chhatra Bangladesh.

Kelompok mahasiswa saling serang dengan batu bata dan tongkat. Polisi menembakkan gas air mata dan menggunakan peluru karet untuk membubarkan kelompok yang bentrok. Aktivis mahasiswa mengatakan ratusan orang terluka dalam serangan tersebut.

"Kami menyalahkan anggota BCL atas kekerasan tersebut. Mereka membunuh para pengunjuk rasa. Polisi tidak melakukan intervensi untuk menyelamatkan pelajar biasa,” kata Abdullah Salehin Ayoun, salah satu koordinator gerakan anti-kuota, kepada BBC.

Pekerjaan pemerintah atau sebagai PNS sangat didambakan di Bangladesh karena gajinya bagus. Secara total, lebih dari separuh posisi – berjumlah ratusan ribu – diperuntukkan bagi kelompok tertentu.

Kritikus mengatakan sistem ini secara tidak adil menguntungkan anak-anak kelompok pro-pemerintah yang mendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang memenangkan pemilu keempat berturut-turut pada bulan Januari.

Pemerintahan Hasina menghapuskan sistem reservasi tersebut pada tahun 2018, menyusul adanya protes. Namun pengadilan memerintahkan pihak berwenang untuk mengembalikan kuota pada awal Juni, sehingga memicu gelombang protes terbaru.

Para pejabat mengatakan tiga orang tewas di kota pelabuhan selatan Chittagong dan dua di Dhaka, sementara seorang pelajar tewas di kota utara Rangpur karena peluru nyasar. Laporan media menyebutkan setidaknya tiga dari mereka yang tewas adalah pelajar, meski belum ada konfirmasi resmi.

Pemerintah menyalahkan kelompok oposisi atas kekerasan tersebut.

"Front mahasiswa dari oposisi Jamaat-e-Islami dan Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) telah menyusup ke gerakan anti-kuota ini. Merekalah yang memprakarsai kekerasan,” kata Menteri Hukum Anisul Huq kepada BBC.

Pengadilan tinggi Bangladesh menangguhkan sistem yang ada saat ini minggu lalu, namun protes diperkirakan akan terus berlanjut sampai sistem tersebut dihapus secara permanen.

"Perkaranya sudah masuk sidang pada 7 Agustus. Mahasiswa telah diberi kesempatan untuk menyampaikan argumentasinya di pengadilan," kata Mr Huq.

Dalam operasi larut malam pada hari Selasa (16/7), polisi menggerebek markas besar BNP, partai oposisi utama, di Dhaka, menyusul bentrokan yang disertai kekerasan.

Pemimpin Senior BNP Ruhul Kabir Rizvi mengatakan, penggerebekan itu tak lain hanyalah sebuah drama dan merupakan pesan agar para mahasiswa kembali ke rumah.

Protes telah berlangsung selama berhari-hari dengan para mahasiswa memblokir jalan raya di Dhaka dan kota-kota besar lainnya, sehingga lalu lintas terhenti.

Para pemimpin mahasiswa mengatakan mereka marah dengan komentar Perdana Menteri Sheikh Hasina baru-baru ini, yang menurut mereka menggambarkan orang-orang yang menentang kuota pekerjaan sebagai razakar – sebuah istilah yang digunakan untuk mereka yang diduga bekerja sama dengan tentara Pakistan selama perang tahun 1971.

Beberapa pimpinan mahasiswa mengatakan Hasina telah menghina mereka dengan membandingkan mereka dengan razakar. Perbandingan tersebut, kata mereka, juga mendorong anggota BCL untuk menyerang mereka.

“Mereka ingin menekan suara kami dengan menciptakan teror di negara ini. Jika saya tidak protes hari ini, mereka akan memukuli saya di lain waktu. Itu sebabnya saya turun ke jalan untuk melakukan protes,” kata Rupaiya Sherstha, seorang mahasiswi di Universitas Dhaka, kepada BBC.

Namun para menteri mengatakan komentar Hasina disalahartikan, dan dia tidak menyebut para pelajar itu razakar.

Mohammad Ali Arafat, Menteri Informasi dan Penyiaran, membantah tuduhan bahwa sayap mahasiswa Liga Awami memicu kekerasan.

Dia mengatakan, kerusuhan bermula setelah mahasiswa anti kuota mengintimidasi warga sebuah balai di Dhaka.

“Jika terjadi kekacauan di kampus universitas, tidak ada manfaatnya bagi pemerintah. Kami ingin perdamaian tetap terjaga,” kata Arafat kepada BBC.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres meminta pemerintah untuk "melindungi para demonstran dari segala bentuk ancaman atau kekerasan", menurut juru bicaranya Stephane Dujarric.

Para mahasiswa berjanji akan terus melakukan protes sampai tuntutan mereka dipenuhi.Pemerintah telah memperkuat keamanan dengan mengerahkan paramiliter, Penjaga Perbatasan Bangladesh, di lima kota utama, termasuk Dhaka dan Chittagong.