Baliho Berbahasa Mandarin di Thailand Jadi Sorotan, Gara-gara Promo Jual Paspor hingga Kewarganegaraan

Liputan6.com, Bangkok - Menteri Dalam Negeri Thailand Anutin Charnvirakul menyerukan penyelidikan segera terhadap asal usul papan reklame yang mengiklankan paspor dan kewarganegaraan.

Baliho itu terlihat di persimpangan di Distrik Huai Khwang, Bangkok.

Dilansir Straits Times, Rabu (24/7/2024), investigasi ini merupakan bagian dari rencana Anutin untuk mengintensifkan tindakan terhadap pusat kejahatan dan melindungi citra negara serta kepercayaan publik.

Juru bicara Kementerian Traisulee Traisaranakul mengatakan pada tanggal 22 Juli bahwa Anutin telah diberitahu tentang postingan media sosial yang menyoroti dan mengkritik papan reklame berbahasa Mandarin, yang mengiklankan penjualan paspor dan kewarganegaraan beberapa negara.

Anutin, yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, memerintahkan pencopotan segera papan reklame tersebut dan penyelidikan menyeluruh. Jika ada pelanggaran yang terungkap, penyelidikan akan diperluas untuk mengidentifikasi dan menghukum pelakunya.

Baliho tersebut kemudian segera dicopot.

Traisulee menambahkan bahwa meskipun pemerintah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pariwisata dengan mempermudah orang asing memasuki Thailand, harus ada fokus yang lebih kuat dalam menyaring pendatang untuk mencegah penjahat mengeksploitasi Thailand sebagai basis kegiatan ilegal.

"Sejak pemerintah melonggarkan peraturan visa untuk beberapa negara, Anutin telah menginstruksikan seluruh gubernur provinsi dan organisasi administratif lokal untuk bekerja sama dengan polisi dan badan keamanan untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan yang ketat," kata Traisulee.

"Hal ini untuk memastikan bahwa Thailand tidak dijadikan basis segala bentuk aktivitas kriminal, yang dapat berdampak negatif terhadap citra negara, kepercayaan pariwisata, dan investasi jangka panjang."

Wiroj Lakkhanaadisorn, anggota parlemen dari Partai Move Forward, menyuarakan keprihatinannya, dan mengatakan bahwa papan reklame tersebut mengindikasikan pelanggaran hukum yang signifikan.

"Jika hal ini benar, maka ini akan menjadi tamparan keras bagi pemerintah, yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap pihak berwenang Thailand. Papan reklame tersebut berada di Huai Khwang, tempat tinggal banyak warga negara Tiongkok, menunjukkan bahwa iklan tersebut ditujukan kepada mereka. Ini bisa berarti bahwa negara kita menjadi pusat ancaman global," kata Wiroj.

Dia menambahkan bahwa insiden seperti itu mencoreng citra negara dan mungkin membuka pintu bagi penjahat internasional. Ia mengatakan, jika isu tersebut terbukti benar, maka pihak berwenang harus melakukan proses hukum.

Dia juga mengatakan ada kemungkinan mafia Tiongkok dan banyak penjahat dengan surat perintah penangkapan menggunakan Thailand sebagai tempat berlindung yang aman.

"Ada rumor bahwa jaringan penjahat Tiongkok telah menggunakan Thailand sebagai tempat persembunyian sebelum pindah ke negara lain. Jaringan ini tampaknya terorganisir dengan baik, dengan fasilitas suap dan kemampuan untuk menyuap beberapa pejabat, sehingga menjadikan Thailand sebagai pusat kegiatan ilegal," tambah Wiroj.

Papan reklame itu menampilkan pajangan yang menonjol dalam bahasa Mandarin. Hal ini pertama kali diketahui oleh pengguna Facebook yang menerjemahkan konten menggunakan Google Terjemahan.

Pesan di papan reklame tersebut menawarkan paspor dan kewarganegaraan yang sah dalam waktu 30 hari. Di dalamnya juga disertakan daftar harga paspor negara-negara seperti Indonesia, Vanuatu, Kamboja, dan Turki.

Setelah postingan tersebut menarik perhatian di media sosial dan orang-orang mulai membagikannya, papan reklame tersebut dicopot pada pukul 10 pagi pada tanggal 22 Juli.

Paitoon Ngammuk, direktur distrik Huai Khwang, membenarkan bahwa hasil penyelidikan awal telah diterima dan pemeriksaan rinci akan menyusul. Mereka yang terbukti bersalah akan menghadapi hukuman, termasuk hukuman penjara dan/atau denda.

Sementara itu, wakil kepala imigrasi Panthana Nuchanart mengatakan meskipun beberapa negara menjual kewarganegaraan mereka, praktik ini dilarang keras di Thailand. Dia mengatakan, penyidik ​​akan memeriksa untuk mengetahui apakah ada aktivitas ilegal yang terjadi.

Investigasi awal menunjukkan bahwa papan reklame tersebut mengiklankan penjualan warga negara lain, bukan warga Thailand, namun hanya menggunakan Thailand sebagai tempat iklannya. Meski demikian, katanya, pemeriksaan menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran keamanan nasional.