Di Forum ASEAN Menlu Retno Bahas Myanmar hingga Dorong Lima Poin Konsensus dan Peran Aktif Kawasan

Lima Poin Konsensus (5PCs) masih belum memberikan dampak signifikan karena tidak ada kemauan dari junta militer untuk mengimplementasikannya.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 25 Jul 2024, 13:35 WIB
Diterbitkan 25 Jul 2024, 13:35 WIB
Pertemuan Troika antara Indonesia, Laos dan Malaysia yang fokus membahas isu Myanmar di sela-sela rangkaian kegiatan pertemuan menlu ASEAN di Vientiane, Laos, Rabu (24/7/2024). (Dok. Kemlu RI)
Pertemuan Troika antara Indonesia, Laos dan Malaysia yang fokus membahas isu Myanmar di sela-sela rangkaian kegiatan pertemuan menlu ASEAN di Vientiane, Laos, Rabu (24/7/2024). (Dok. Kemlu RI)

Liputan6.com, Vientiane - Konflik di Myanmar harus diselesaikan lewat dialog inklusif serta mengedepankan Lima Poin Konsensus (5PCs) yang digagas ASEAN untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Demikian diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu RI) Retno Marsudi dalam rangkaian pertemuan menlu ASEAN.

“ASEAN juga harus terus membangun narasi yang konsisten sejalan dengan 5 Point Consensus (5PCs) guna memastikan kesatuan dan kredibilitas ASEAN, serta memperoleh dukungan internasional terhadap ASEAN dan juga terhadap 5 Point Consensus,” ujar Menlu Retno dalam pertemuan Troika dengan Laos dan Malaysia.

Sementara pihak Myanmar masih belum mau melakukan dialog inklusif sebagai upaya penyelesaian konflik, Menlu Retno juga mengajak negara ASEAN untuk terus mempromosikan kepercayaan melalui pendekatan yang berimbang.

Isu Myanmar menjadi salah satu fokus utama sejak forum pertemuan ASEAN yang diketuai Indonesia tahun lalu.

Terlebih saat ini, konflik tersebut berpotensi berdampak negatif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia secara khusus khawatir akan meningkatnya kejahatan lintas batas, termasuk online scam dan penyelundupan obat terlarang.

“Aktivitas ilegal seperti ini sangat besar dampaknya bagi Asia Tenggara. Warga Asia Tenggara, termasuk WNI, banyak menjadi korban dari kegiatan kriminal ini,” tambah Menlu Retno.

Isu Pengungsi Rohingya Tetap Jadi Prioritas ASEAN

Nasib Pengungsi Rohingya di Hari Pengungsi Sedunia
Hari Pengungsi Sedunia, kali pertama ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2001 sebagai peringatan 50 tahun Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

Lebih jauh, masalah terkait Rohingya juga harus tetap menjadi prioritas bagi ASEAN.

"Saya menekankan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar perlu diperbesar, dan juga harus juga menyangkut atau termasuk diantaranya, pengungsi Rohingya. Komitmen kita untuk pengungsi Rohingya harus tetap dapat menjadi salah satu prioritas bagi ASEAN," tutur Menlu Retno.

Dia menambahkan bahwa masalah bantuan kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi oleh pihak manapun di Myanmar.

"Saya juga menyampaikan agar ASEAN dapat bersinergi dan bekerja sama dengan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar guna memastikan penyaluran bantuan yang efektif dan aman,” lanjut Menlu Retno.

Pentingnya Peran Aktif Negara Tetangga

Ilustrasi bendera Myanmar (AFP Photo)
Ilustrasi bendera Myanmar (AFP Photo)

Menlu Retno juga mendorong peran aktif dari negara tetangga untuk mengatasi berbagai dampak krisis di Myanmar.

“Peran aktif negara tetangga dan mitra kunci harus menjadi bagian yang terintegrasi dari upaya ASEAN,” ungkap Menlu Retno.

“Terkait hal ini saya sampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan para Utusan Khusus untuk Myanmar.”

Turut Dibahas dalam Pertemuan Bilateral dengan Singapura dan Thailand

Pertemuan bilateral antara Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di sela-sela rangkaian pertemuan menlu ASEAN di Laos, Rabu (24/7/2024). (Dok. Kemlu RI)
Pertemuan bilateral antara Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di sela-sela rangkaian pertemuan menlu ASEAN di Laos, Rabu (24/7/2024). (Dok. Kemlu RI)

Isu Myanmar turut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menlu Singapura Vivian Balakrishnan dan Menlu Thailand Maris Sangiampongsa.

Indonesia dan Singapura memiliki posisi yang sama, yaitu tetap menjadikan 5PCs sebagai referensi utama dalam penyelesaian masalah Myanmar.

Menlu Retno dan Menlu Vivian menyadari bahwa 5PCs masih belum mengalami kemajuan signifikan karena tidak ada komitmen dari junta militer untuk mengimplementasikannya.

Sementara dengan Menlu Maris, Menlu Retno mengapresiasi inisiasi Thailand untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

“Saya kembali menekankan agar dapat disalurkan secara efektif. Bantuan kemanusiaan yang diberikan untuk Myanmar harus juga dikoordinasikan melalui Badan-Badan PBB atau ASEAN, khususnya melalui AHA Center,” kata Menlu Retno.

infografis Jenderal Myanmar Min Aung Hlaing
infografis Jenderal Myanmar Min Aung Hlaing
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya