Bagaimana Masa Depan TikTok AS Ada di Tangan Pemerintahan Donald Trump?

, Washington D.C - Pro & Me, sebuah agensi berbasis di Berlin yang mengembangkan strategi untuk sejumlah perusahaan besar di platform TikTok menyimpulkan, meskipun ada pelarangan aplikasi asal China tersebut di Amerika Serikat (AS), tapi permintaannya tetap kuat.

"Saya yakin kekhawatiran serius akan muncul sesaat setelah keputusan akhir dibuat dan diimplementasikan di AS," kata Pimpinan Pro & Me, Sven Oechler, kepada DW.

Mulai tanggal 19 Januari 2025 nanti, perusahaan induk TikTok di China, ByteDance, harus menjual anak perusahaannya, aplikasi TikTok di Amerika Serikat, atau platform tersebut akan dilarang dipasarkan di sistem aplikasi. Hal ini sudah diputuskan sebelumnya oleh Kongres AS pada April 2024. Alasannya, ByteDance diduga kuat berada di bawah pengaruh pemerintah China dan berpotensi membagikan data sensitif warga AS kepada Beijing.

Seberapa China Aplikasi TikTok?

Buntut putusan ini, ByteDance mengutip soal kebebasan berekspresi dan telah mengajukan banding terhadap UU tersebut ke Mahkamah Agung AS. Persidangan perdana berlangsung pada 10 Januari 2025.

ByteDance juga menyangkal soal intervensi langsung dari pemerintah China pada TikTok di AS. Lewat situsnya ByteDance berdalih, kepemilikan China atas 1 persen saham pada anak perusahaan mereka, Douyin Information Service, adalah "standar" aturan hukum China dan "tidak akan berdampak terhadap operasi global ByteDance di luar China, termasuk TikTok."

Hanya saja, sampai berita ini ditulis ByteDance belum menanggapi permintaan klarifikasi dari DW.

Namun, laporan dari Finansial Times pada pertengahan 2024 menunjukkan bahwa hubungan China dan TikTok di AS semakin kuat. Surat kabar itu mengutip salah seorang eks pekerja yang mengutarakan kalau klaim soal kedua unit itu terpisah adalah salah.

"Sebenarnya mereka adalah satu dan sama," kata narasumber tersebut.

Didirikan di Beijing pada tahun 2012 oleh mahasiswa TI, Zhang Ziming dan Liang Rubo, ByteDance berkembang pesat. Pada tahun 2021, Yiming tiba-tiba mengundurkan diri sebagai CEO, dan diambil alih oleh warga negara Singapura, Shou Chew.

Dalam sebuah rapat dengar pendapat Kongres AS pada Maret 2023 lalu, Shou Chew, mengelak dari pertanyaan tentang sejarah ByteDance, dan hanya menyatakan kalau ByteDance adalah perusahaan yang didirikan di China dan sekarang diklaim sebagai perusahaan global.

Pendiri konsultan digital Strand Consult, John Strand, merasa ada keraguan. "TikTok adalah platform China dan pada dasarnya, data apa pun yang dihasilkan pada perangkat lunak atau keras China, di bawah hukum China, akan tersedia untuk pemerintah China setiap saat dan demi alasan apa pun," katanya John Strand kepada DW.

TikTok telah menjadi media yang berpengaruh secara politik di dunia, terutama di kalangan para pemilih muda. AS bukanlah negara pertama di dunia yang berupaya melarang TikTok. Di India, TikTok sudah dilarang sejak tahun 2020 dengan alasan keamanan.

Sementara di Rumania, TikTok dipercaya secara signifikan telah memengaruhi hasil pilpres tahun 2024. Hasilnya dibatalkan setelah ada laporan soal campur tangan Rusia yang menggunakan TikTok untuk mendukung politisi sayap kanan Calin Georgescu yang pro-Rusia. Uni Eropa sendiri telah menjalankan penyelidikan terhadap tuduhan ini.

Di negara lain, Albania, larangan satu tahun TikTok diberlakukan pada akhir tahun 2024. Alasannya bukan karena campur tangan politik, melainkan demi melindung generasi muda, setelah adanya rencana perkelahian bersenjata di TikTok yang diinisiasi oleh sekolompok remaja.

"Sangat naif kalau kita berpikir, di Eropa tidak akan lebih banyak lagi pelarangan TikTok," kata Oechler, yang juga memantau dengan seksama perkembangan terbaru TikTok.

Untuk saat ini, TikTok telah dilarang di perangkat kerja yang digunakan oleh staf Uni Eropa, dan politisi Jerman juga dilarang mengunduh aplikasi ini di ponsel kerja mereka.

John Strand percaya kalau sikap atas TikTok yang diambil oleh Presiden AS Donald Trump akan memiliki "pengaruh signifikan" terhadap kebijakan Uni Eropa di masa yang akan datang.

Trump lebih pilih solusi politik ketimbang pelaranganDesember 2024 kemarin, Donald Trump meminta Mahkamah Agung untuk menghentikan sementara pelaksanaan UU yang akan melarang TikTok di AS jika aplikasi ini tidak dijual oleh perusahaan induknya di China.

"Presiden Trump tidak mengambil posisi apa pun tentang manfaat yang mendasari sengketa ini," tulis Pengacara Donald Trump, D John Sauer, yang juga ditunjuk lewat pengajuan ke pengadilan sebagai Jaksa Agung AS.

"Sebaliknya, dia dengan hormat meminta Pengadilan mempertimbangkan untuk menunda tenggat waktu Undang-Undang demi divestasi... sehingga memberikan kesempatan kepada Pemerintahan yang akan datang untuk mengejar resolusi politik atas pertanyaan yang dipermasalahkan dalam kasus ini."

Sementara itu, Departemen Kehakiman AS telah mendesak Mahkamah Agung untuk menolak permintaan Trump. Dilaporkan juga, presiden terpilih AS ini sudah melakukan pembicaraan untuk mencari solusi politik.

Strand meyakini kalau Trump akan punya pengaruh signifikan terhadap hasil dari persoalan ini. "Meskipun ada banyak laporan, saya rasa Trump tidak berubah pikiran soal TikTok. Pertempuran melawan platform ini dimulai pada masa jabatan pertamanya. Sekarang, dia menginginkan pujian untuk menyelesaikan masalah ini," ungkap Strand.