Efisiensi Anggaran Terkait Upaya Perlindungan WNI di Luar Negeri, Ini Kata Kemlu RI

Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran perjalanan dinas ke luar negeri bagi kementerian/lembaga untuk efisiensi anggaran.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 13 Feb 2025, 17:04 WIB
Diterbitkan 13 Feb 2025, 17:04 WIB
Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI usai mengalami pemugaran dan renovasi. (Liputan6/Benedikta Miranti)
Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI usai mengalami pemugaran dan renovasi. (Liputan6/Benedikta Miranti)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyebut efisiensi anggaran di Kementerian Luar Negeri RI tidak akan mengurangi atau membatasi fungsi dan kerja diplomat Indonesia di Kemlu RI.

Terutama, kinerja Kemlu RI dalam upaya melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah di luar negeri.

"Sebenarnya ini untuk meningkatkan efisiensi. Kementerian Luar Negeri RI menganggap ini sebagai kesempatan untuk melihat bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dalam berbagai pelaksanaan tugas termasuk dalam penanganan kasus-kasus melindungi WNI," kata Arrmanatha dalam press briefing bersama awak media di Kantin Diplomasi Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Ia juga menegaskan bahwa dengan adanya efisiensi anggaran, Kemlu RI bukan berarti tidak akan berupaya melakukan pelindungan terhadap WNI di luar negeri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran perjalanan dinas ke luar negeri bagi kementerian/lembaga untuk efisiensi anggaran. Bahkan, kata dia, kalau perlu pejabat dan pegawai kementerian/lembaga tak perlu ke luar negeri selama lima tahun apabila tidak ada agenda penting.

"Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas," kata Prabowo Subianto saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), seperti dikutip dari kanal News Liputan6.com.

Prabowo menyampaikan perjalanan dinas ke luar negeri akan diperketat untuk menghemat pengeluaran kementerian/lembaga. Menurut dia, perjalanan dinas luar negeriyang diizinkan yakni, untuk keperluan belajar dan ada tugas negara.

"Tugas ke luar negeri tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," tegas Prabowo.

 

Respons Kunjungan Kerja Kerja Prabowo ke Luar Negeri

Calon presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto
Calon presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menggelar acara Silaturahmi Kebangsaan dengan 1.600 muslimat NU Jawa Timur dan para relawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Sabtu, (2/3/2024). (Dok. Istimewa)... Selengkapnya

Prabowo menjelaskan alasannya sering ke luar negeri di tengah penghematan anggaran. Prabowo menyampaikan dirinya diundang oleh negara-negara sahabat untuk mengamankan kepentingan Indonesia.

"Loh, Presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting. Dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa," tutur Prabowo.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong efisiensi anggaran demi memastikan belanja negara lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang diambil adalah meninjau ulang alokasi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial pejabat kementerian/lembaga yang dinilai kurang esensial.

Infografis Belanja Alutsista ala Menhan Prabowo
Infografis Belanja Alutsista ala Menhan Prabowo (Liputan6.com/Triyasni)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya