Jokowi: Jangan Ada Lagi Masalah Gizi Buruk

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan masalah gizi buruk saat membuka acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2017 di Birawa Asemmbly Hall Bidakara Jakarta, Selasa (28/2).

“Jangan ada lagi masalah gizi buruk. Entah itu hanya satu anak, dua atau tiga anak, apalagi lebih dari itu harus segera diselesaikan”, katanya.

Presiden menyatakan bahwa tidak ada satu pun anak yang pantas kekurangan gizi di Indonesia, mengingat Indonesia saat ini merupakan negara dengan pendapatan menengah. "Tidak ada anak yang pantas kehilangan nyawa karena penyebab penyakit yang seharusnya bisa kita cegah."

Untuk itu, Presiden sangat mengharapkan peran aktif Puskesmas, khususnya kepala Dinas Kesehatan untuk lebih mengenalkan bahkan mengarahkan masyarakat kepada kesehatan dan pentingnya pencegahan, utamanya melalui pendekatan keluarga.

“Kuncinya, jangan menunggu. Datangi. Pendekatan terhadap keluarga ini sangat diperlukan. Menjadi kepuasan pribadi bila kita bisa mengantarkan bangsa kita mengantarkan anak-anak kita menuju Indonesia Emas. Tugas kita itu," tukas Presiden.

Perubahan mindset di kalangan tenaga kesehatan juga dibutuhkan. Presiden menegaskan bahwa bila Puskesmas jangan bangga kalau pasiennya banyak. Kita kembalikan masyarakat kepada pola hidup sehat, gerakkan ke sana. Arahkan ke pencegahan sejak dini. Beritahu masyarakat, mana yang boleh, mana yang sehat dan mana yang tidak sehat”, kata Presiden.

Presiden juga menekankan peran serta dari lintas sektor untuk bersama-sama berperan dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) karena tidak mungkin Kementerian Kesehatan bekerja sendirian menyelesaikan permasalahan kesehatan tanpa bantuan dari sektor lainnya.

Kesehatan merupakan satu dari enam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, pelaksanaan urusannya diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. Kesehatan secara bertahap diserahkan kewenangannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam sambutannya, presiden juga memberikan gambaran bahwa 20 tahun ke depan Indonesia akan mendapatkan peluang bonus demografi.

“Sebenarnya ini peluang, tetapi bila generasi muda kita dalam kondisi tidak baik, itu akan menjadi beban. Apalagi era keterbukaan seperti sekarang, harus bisa bersaing dengan negara lain”, tutur Presiden.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, intervensi berupa pemberian makanan tambahan (PMT) kepada Ibu Hamil dan Balita yang rawan mengalami permasalahan gizi kurang energi kronik (KEK) diharapkan dapat menjadi katalisator keberhasilan program kesehatan terutama di bidang gizi.

"PMT diharapkan dapat berdampak pada peningkatan status kesehatan ibu dan balita. Namun perlu disadari bahwa perbaikan gizi masyarakat juga harus diikuti dengan perbaikan lingkungan tempat tinggal, pola asuh serta pemantauan secara berkala pada ibu hamil agar tidak kembali menjadi kurang energi kronis dan balita tidak menjadi kurus kembali," katanya, seperti ditulis dalam keterangan pers.

"Kita pasti sangat mendambakan memiliki anak-anak, generasi penerus bangsa yang berkualitas, sehingga diharapkan 20-40 tahun yang akan datang anak-anak Indonesia mampu berkompetisi dengan negara lain. Oleh karena itu hal yang paling mendasar untuk dipenuhi adalah pemenuhan gizi bagi anak-anak sebagai calon aset bangsa," pungkas Menkes.