Jokowi Salat Minta Hujan Sebelum Tinjau Kebakaran Hutan Riau

Liputan6.com, Pekanbaru Presiden RI Joko Widodo ikut melaksanakan salat minta hujan (istisqa) di Masjid Amrulloh, Kompleks TNI AU, Lanud RSN, Pekanbaru, Riau pada Selasa (17/9/2019) sebelum meninjau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Riau. Pelaksanaan salat tersebut menjadi salah satu upaya menanggulangi karhutla. Diharapkan hujan yang mengguyur mampu meredam api.

Jokowi tiba di Masjid Amrulloh untuk salat minta hujan pukul 07.30 WIB bersama rombongan di antaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Gubernur Riau Syamsuar, idan jajaran pemerintah daerah lainnya serta anak-anak yatim piatu.

"Yang bertugas sebagai khatib dalam salat tersebut, Muhammad Fahri selaku Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau," kata Pelaksana Harian (Plh) Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo, dalam keterangan tertulis yang diterima Health Liputan.com, Selasa (17/9/2019).

Dalam khotbah singkat, khatib mengambil kisah tentang perjalanan Umar Bin Khatab saat salat minta hujan, sesuai yang tertuang dalam Qur'an surat Nuh ayat 10 sampai 12 dan QS Hud ayat 52. Hal ini sebagai inspirasi dan contoh yang patut diikuti dalam rangka memohon kepada Tuhan agar hujan segera turun.

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Usai melaksanakan salat minta hujan, Jokowi bersama rombongan segera menuju pangkalan udara TNI AU untuk meninjau karhutla di Kabupaten Pelalawan menggunakan helikopter kepresidenan.

Menyoal karhutla Riau, Jokowi juga menekankan, upaya pencegahan mengatasi permasalahan yang masih muncul. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan topik Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau kemarin (16/9/2019).

"Mencegah lebih baik daripada memadamkan. Itu intinya," tegas Wiranto.

Permasalahan karhutla seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dari tingkat kepala desa, camat, bupati/walikota hingga gubernur. Wiranto menegaskan, pemerintah pusat berlaku sebagai koordinator.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan karhutla yang sama setiap tahunnya.

"Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini dan tahu harus berbuat apa," tegas Wiranto.

Bicara mengenai siaga darurat karhutla melalui operasi pemadaman baik darat maupun udara, Wiranto optimis, upaya yang dilakukan bersama-sama dapat diatasi dengan baik sehingga permasalahan serupa dapat dihindari ke depannya.

"Kalau semuanya dilakukan dengan rapi, maka titik api dapat diketahui sejak dini dan dipadamkan segera," tutup Wiranto.