Menko Muhadjir Sebut Aspek yang Harus Dibenahi dalam Pelayanan JKN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Pembangunan Muhadjir Effendy menyebut beberapa aspek yang masih harus dibenahi dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini terkait kualitas pelayanan.

“Masih ada beberapa aspek yang harus dibenahi dalam pelayanan JKN. Terutama dalam kaitannya dengan masalah kualitas pelayanan," jelas Muhadjir saat sesi Statistik JKN 2014-2018: Mengungkap Fakta JKN Dengan Data, kemarin (18/6/2020).

"Kemudian juga kesetaraan di dalam pelayanan serta kemudahan akses di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan."

Dalam keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com, permasalahan yang paling penting untuk diselesaikan terkait pelayanan JKN saat ini adalah masalah akses, khususnya wilayah pedalaman dan tertinggal. Baik berupa infrastruktur, suprastruktur maupun pelayanan kesehatan.

"Ini berkaitan dengan masalah pemerataan, sebaran fasilitas infrastruktur suprastruktur dan pelayan kesehatan yang belum merata di seluruh indonesia. Masih terjadi ketimpangan spasial dalam kaitannya dengan masalah pelayanan kesehatan," tuturnya.

Untuk memahami perkembangan JKN, Dewan Jaminan Sosial Nasional baru saja meluncurkan Buku Statistik JKN.

Buku ini memuat kepastian tentang sumber data primer dan menjadi acuan bagi siapa saja yang ingin berperan dalam membenahi, menyempurnakan, dan memajukan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengapresiasi DJSN dalam penerbitan Buku Statistik JKN.

Ia berharap dukungan BPJS Kesehatan berupa data-data statistik yang disajikan dalam buku ini juga menjadi sarana informasi bagi para pemangku kepentingan, akademisi, peneliti serta semua pihak yang hendak memperdalam tentang penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Fachmi menyebut, Buku Statistik JKN menyajikan data-data dari aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, iuran, dan aspek-aspek lainnya dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

"Data-data yang disajikan dalam buku ini juga dapat menjadi indikator, apakah Program JKN-KIS yang diselenggarakan selama ini telah sejalan dengan Peta JKN yang telah ditetapkan,” ujar Fachmi.

“Sehingga nantinya informasi yang diperoleh dari buku ini dapat menjadi dasar bagi pihak lain untuk berpartisipasi memberikan masukan perbaikan terkait penyelenggaraan Program JKN-KIS."