Kemenkes Masih Kaji Rencana Vaksinasi COVID-19 Mandiri

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kesehatan masih mengkaji skema vaksinasi COVID-19 mandiri, yang ditujukan untuk para pengusaha. Pembahasan terus didiskusikan demi mencapai keputusan yang matang.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, saat ini masih menerima masukan dari berbagai pihak terkait vaksinasi mandiri.

"Kami masih mengkaji kemungkinan terkait rencana ini (vaksinasi mandiri). Jadi, bersabar aja dulu ya," ucap Nadia saat temu media Perkembangan Pelaksanaan Vaksinasi pada Sabtu, 23 Januari 2021.

Opsi vaksinasi mandiri belum sepenuhnya matang. Kata Nadia, sudah ada beberapa alternatif opsi, tapi masih didiskusikan. Walau begitu, ia tak menyebut alternatif opsi yang dimaksud.

"Kami masih juga mendengarkan masukan dari banyak pihak. Berbagai masukan soal bagaimana mekanisme nanti dan seperti apa skema vaksinasi mandiri," katanya.

"Sudah ada beberapa alternatif opsi, tetapi masih dalam pembahasan supaya lebih matang."

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Rencana vaksinasi COVID-19 pertama kali disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat Komisi IX DPR RI beberapa waktu silam. Semenjak itu, ia bercerita dirinya kerap ditanya pengusaha terkait vaksinasi mandiri.

Jika perusahaan ingin melakukan vaksinasi mandiri lanjut Budi, ada 3 hal yang harus dipahami. Pertama, vaksinasi bersifat sosialis, bukan individualis.

Artinya, vaksin berfungsi bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga memproteksi keluarga dan orang sekitar.

"Sehebat apapun negara beli vaksin, kalau orang lain di sekitar negaranya tidak divaksin dan tidak dibantu akan percuma. Karena kan ada pergerakan orang juga, jadi kemungkinan penularan tetap ada," kata Budi Gunadi secara virtual, Kamis (21/1/2021).

"Ini program sangat sosialis, bukan program yang sangat Individualis."

Kedua, pemerintah wajib melakukan pengadaan vaksin COVID-19 secepat-cepatnya dengan harga semurah-murahnya. Ketiga, vaksinasi akan diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Budi berpesan kepada para konglomerat agar tidak memprioritaskan penyuntikkan vaksin COVID-19 kepada golongan kaya terlebih dahulu.

"Kalau teman-teman ada yang ingin membantu, boleh, tapi harus dipahami 3 hal itu," pesannya.