Pemerintah Targetkan Vaksinasi COVID-19 1,5 Juta per Hari pada Agustus 2021

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 1,5 juta per hari pada Agustus 2021. Target tersebut sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat vaksinasi COVID-19.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan meminta kerja sama masyarakat mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Masyarakat harus tetap mematuhi kebijakan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) diterapkan.

"Untuk vaksinasi COVID-19, kita akan menyuntikkan 1,5 juta per hari pada bulan depan. Perihal mempercepat program vaksinasi ini juga sesuai apa yang disampaikan Bapak Presiden," ucap Luhut saat konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021).

"Beliau perintahkan berkali-kali agar tercipta herd immunity. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat kerja sama dari seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan PPKM Darurat serta mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang dijalankan Pemerintah."

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Saksikan Video Menarik Berikut Ini:

Upaya vaksinasi COVID-19, menurut Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai salah satu upaya tepat menghadapi varian Delta yang disebut-sebut mendominasi dalam peningkatan kasus COVID-19 nasional.

"Untuk menghadapi varian Delta ini, saya ulangi ya, menghadapi varian Delta hanya dengan menambah tempat tidur rumah sakit, dokter, dan perawat itu hanya sementara," imbuhnya.

"Meskipun kami terus bekerja keras menambah fasilitas rumah sakit, hal ini hanyalah solusi sementara. Solusi kesehatan yang tepat adalah mematuhi protokol kesehatan dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19."

Luhut juga menambahkan, dalam 2-3 hari ke depan, pihaknya akan melaporkan, apakah PPKM Darurat perlu diperpanjang atau tidak. Hal ini masih dilakukan evaluasi perkembangan.

"Kita juga akan mengumpulkan secara resmi laporan soal PPKM Darurat untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden. Ada dua indikator yang digunakan mengevaluasi periode transisi, yang mana beberapa relaksasi bisa dilakukan jika indikator penemuan kasus konfirmasi semakin baik," tambahnya.

"Kebetulan dua hari terakhir, kita lihat membaik. Berdasarkan data indeks mobilitas, mobilitas dan aktivitas masyarakat sudah cukup baik dan penambahan kasusnya sudah flat (mendatar), seperti DKI Jakarta. Saya melihat Bali juga akan menurun."