Ilmuwan Indonesia Taruna Ikrar Perjuangkan Perdamaian Rusia Ukraina

Liputan6.com, Jakarta - Ilmuwan Indonesia, Prof dr Taruna Ikrar M.D. Biomed, Ph.D kini ikut berkontribusi memperjuangkan perdamaian Rusia Ukraina. Peran tersebut seiring dengan dirinya baru saja resmi diangkat sebagai Vice President The World Peace Organization (WPO).

Tugas dan tanggung jawab dari Taruna adalah mengkoordinasikan, mempromosikan, dan sebagai duta WPO untuk kawasan Eropa dan Eropa Selatan dalam menyuarakan perdamaian dunia, termasuk konflik Rusia Ukraina yang masih berlangsung.

"Dalam kondisi serangan Rusia ke Ukraina, tugas saya akan semakin berat dan penting dalam ikut berkontribusi mengurangi ketegangan antar kedua negara di Eropa tersebut," ujar Taruna Ikrar melalui pernyataan tertulis yang diterima Health Liputan6.com pada Jumat, 22 April 2022.

"Karena perang Rusia dan Ukraina pasti akan memengaruhi perdamaian dunia secara keseluruhan," Taruna menambahkan.

Pada 2 Maret 2022, Taruna Ikrar yang juga salah satu dokter dan profesor ternama Tanah Air ditunjuk sebagai Vice President for West and South Europe Zones atau Wakil Presiden untuk Zona Eropa Barat dan Selatan.

Posisi tersebut akan dijabat selama tiga tahun kepengurusan WPO, yaitu 2 Maret 2022 sampai 1 Maret 2025.

World Peace Organization sendiri merupakan organisasi nirlaba internasional non-sektarian dan non-partisan yang mempromosikan pendekatan inovatif berbasis nilai untuk membangun perdamaian.

WPO melibatkan dan mengatur jaringan global mitra sektor publik, pemerintah, dan swasta mengembangkan model pembangunan komunitas, nasional, regional dan internasional sebagai landasan bagi masyarakat damai yang bermartabat.

WPO didirikan dengan tujuan mengembangkan kekuatan yang dapat menyebarkan dan mempromosikan perdamaian dunia yang harmonis secara masif. Selain itu, organisasi ini juga bertujuan mencegah kekerasan, kebencian, perang, terorisme, pertumpahan darah, genosida, membantu mengentaskan kemiskinan, dan mencegah kematian secara umum.

Menurut Taruna Ikrar, peran baru menduduki jabatan di WPO dalam memperjuangkan perdamaian global bahwa perdamaian tidak hanya dilihat dari peperangan fisik. Perdamaian mencakup pemaknaan yang lebih luas.

"Di era global dan serba digital dewasa ini, perdamaian tidak hanya diukur dari peperangan fisik, tetapi lebih dari itu, perdamaian juga harus mencakup, pencegahan efek negatif dari dunia virtual, cyber-attack juga membutuhkan perhatian khusus," katanya.

"Media sosial attack sebagai contohnya. Demikian pula perlu kesiapan kita dalam upaya pencegahan berkembangnya senjata biologi dan berbagai virus, bakteri, parasit yang bisa berpotensi berkembang menjadi pandemi baru. Tentu ini sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan manusia di atas permukaan bumi," dia menambahkan.

Meski persoalan perdamaian di atas terlihat menantang, Taruna Ikrar sebagai Vice President WPO akan berusaha keras untuk lebih banyak berbuat dan menjalankan tugas demi perdamaian dan kedamaian di kancah internasional.

Selain menjabat sebagai Vice President di WPO, Taruna Ikrar juga pemimpin dari International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA) atau Konsil Kedokteran Sedunia sebagai Director of Members-at-Large. Di Indonesia, ia juga menjabat Ketua Konsil Kedokteran dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Terkait World Peace Organization, sebelumnya organisasi ini bernama World Peace Committee, sebuah lembaga komunitas internasional yang dideklarasikan di Basel City, Swiss, Eropa pada 7 Maret 1997 dan diprakarsai oleh 9 pemimpin dunia.

Saat ini, WPO memiliki anggota atau perwakilan dari 202 negara yang terdiri dari negara merdeka dan yang masih memperjuangkan kemerdekaan.

Pada awal didirikan, negara yang tergabung meliputi Amerika Serikat, Jepang, India, Indonesia, Brasil, Korea Selatan, Nigeria, Uruguai, Thailand, Irlandia, Britania Raya, Uganda, Nepal, Tanzania, Filipina, dan Kamboja.

Visi WPO, yakni percaya perdamaian itu mungkin terjadi dan meyakinkan orang-orang di seluruh dunia bahwa ada alternatif selain perang, konflik, dan kekerasan. WPO menawarkan analisis kritis tentang isu-isu kunci, termasuk perdamaian dan konflik, urusan luar negeri dan diplomasi, hak asasi Manusia, dan degradasi lingkungan. Dalam memperdebatkan isu-isu ini, WPO bertujuan mendidik dan menantang cara berpikir yang dominan.

WPO mengusulkan alternatif damai untuk status quo perang dan kekerasan, membuktikan bahwa ada jalan alternatif yang mengarah ke hasil yang lebih baik dan damai. Ini adalah pandangan dunia dapat memperoleh manfaat melalui kerja sama, keadilan, dan hubungan damai.

Selain itu, ada jalan menuju perdamaian yang harus mencakup jalan menuju keadilan. Oleh karena itu, WPO, menganjurkan solusi damai dan kolaboratif untuk masalah kompleks, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan degradasi lingkungan.

Dasar dari visi WPO untuk perdamaian dunia adalah mengakhiri peperangan secara permanen. Perang bertanggung jawab atas kemiskinan, keterbelakangan, dan penderitaan manusia. Perang membatasi anak-anak dari menerima pendidikan, dan mencegah keluarga mendapatkan makanan dan air, memaksa kelaparan di seluruh dunia. Perang memaksa migrasi karena orang tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah mereka atau binasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Institute for Economics and Peace (IEP) pada tahun 2018 memperkirakan, perang merugikan ekonomi global sebesar US$14,76 triliun pada 2017 saja. Itu setara dengan 12,4 persen dari PDB global dan $1988 per orang.

Angka tersebut merupakan kerugian besar bagi masyarakat dalam hal ekonomi, tapi mencerminkan kerusakan signifikan pada tatanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan prospek kemakmuran. Hal-hal ini masuk ke dalam siklus kekerasan dan kemiskinan. Hanya melalui keadilan, rekonsiliasi dan perdamaian kita dapat mencapai kemakmuran sejati bagi semua.

Dalam situs resmi WPO, perang dinilai buruk bagi kemanusiaan. Inilah tujuan WPO untuk mengakhiri perang dengan mendidik pemerintah dan individu untuk solusi damai atas masalah konflik. Agar umat manusia dapat bertahan hidup, War Must End (Perang Harus Berakhir).

Badan-badan kesehatan internasional telah meminta Rusia untuk menghentikan serangan-serangan ke Ukraina terhadap fasilitas perawatan kesehatan.

Serangan mengerikan ini membunuh dan menyebabkan cedera serius pada pasien dan petugas kesehatan, menghancurkan infrastruktur kesehatan vital dan memaksa ribuan orang untuk tidak mengakses layanan kesehatan meskipun ada kebutuhan bencana, demikian bunyi pernyataan bersama 13 Maret 2022 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF dan U.N. Population Fund (UNFPA).

(Perang) Menyerang yang paling rentan—bayi, anak-anak, wanita hamil, dan mereka yang sudah menderita sakit dan penyakit, serta petugas kesehatan yang mempertaruhkan hidup mereka sendiri untuk menyelamatkan nyawa—adalah tindakan kekejaman yang tidak berbudi.

Pernyataan bersama badan kesehatan internasional juga menyerukan gencatan senjata segera untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan, permintaan yang jelas-jelas diabaikan. Sejak perang Rusia - Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022, testing COVID-19 di Ukraina menurun dan tingkat vaksinasi yang relatif rendah, hanya sekitar 36 persen orang Ukraina yang diperkirakan telah menerima suntikan.

Di luar COVID-19, perang dapat meningkatkan risiko penyakit menular lainnya, seperti tuberkulosis (TB), campak, dan polio. Ukraina memiliki tingkat kematian dan kecacatan tinggi disebabkan oleh TB, termasuk dari TB yang resistan terhadap obat.

“Situasi di Ukraina sebelum perang tidak terlalu bagus,” kata Direktur Eksekutif Stop TB Partnership  Lucica Ditiu, dikutip dari Scientific American dalam artikel berjudul, How the War in Ukraine Is Causing Indirect Deaths.

Stop TB telah bekerja sama dengan Ukraina untuk mengatasi masalah tersebut dan menyediakan obat-obatan. Di Ukraina, rumah sakit dan apotek yang menyediakan perawatan TB kritis dihancurkan.

“Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun (sistem) ini. Ini akan memakan waktu puluhan tahun untuk membangun kembali ini," sambung Lucica.